Industri Nikel dan Pelanggaran HAM di Pesisir dan Pulau Kecil
Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya alam Indonesia seperti dituangkan dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33 Ayat 3. Namun demikian, kekayaan alam pesisir, laut dan pulau kecil juga telah menjadi sasaran bagi pembangunan ekonomi yang over exploitative berorientasi profit dan capital growth. Hal tersebut telah memberikan dampak negatif bagi […]
Hentikan Perampokan Pulau Kecil, Masyarakat Menuntut Cabut Izin Tambang di Pulau Kei Besar
Maluku Tenggara, 16 Juni 2025 — Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Batu Licin Beton Asphalt di Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, merupakan bentuk perampokan ruang hidup masyarakat pulau kecil yang tidak hanya menabrak aturan hukum nasional, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial budaya dan ekologis masyarakat lokal yang telah dijaga turun temurun. Diketahui aktivitas […]
13 Izin Tambang di Raja Ampat Berada di Kawasan Geopark
Raja Ampat terkenal dengan pulau-pulaunya yang tropis, perairan yang kaya akan kehidupan laut, formasi karst dan hutan yang masih asri. Kawasan ini telah menjadi destinasi impian bagi para wisatawan Indonesia serta penyelam dari seluruh dunia. National Geographic dan The New York Times telah memasukkan Raja Ampat dalam daftar destinasi teratas untuk tahun 2025, sementara CNN […]
WALHI Sebut Pencabutan 4 IUP di Raja Ampat Adalah Tindakan Setengah Hati
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru-baru ini mengumumkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk empat dari lima perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Meski demikian, pemerintah masih membiarkan PT Gag Nikel, […]
Jaring Nusa: Pemerintah Dituntut Buktikan Komitmen Perlindungan Laut dan Pulau Kecil Indonesia
Sejak tanggal 9 hingga 13 di kota Nice, Perancis, digelar the Third United Nations Ocean Conference (UNOC3), bertepatan peringatan Ocean Day International. Pembahasan aktual dalam ONOC3 adalah terkait tindak lanjut dari kesepakatan bersama antar negara terkait Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction(BBNJ) agreement atau Global Ocean Treaty. Pada 20 September 2023, Indonesia menjadi salah […]
WALHI Ajukan Uji Materiil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi
Dalam momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama Tim Advokasi untuk Keadilan Ekologis secara resmi mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster lingkungan hidup. Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai […]
WALHI Sulawesi Selatan hadir di UNOC 2025: Suarakan Keadilan Laut dan Perlindungan Masyarakat Pesisir Pulau-Pulau Kecil
Hari ini, Konferensi Laut PBB, di Nice, Prancis, resmi dibuka. Pertemuan global ini dihadiri ratusan peserta, mulai dari perwakilan negara termasuk diplomat, perusahaan, akademisi, hingga perwakilan organisasi masyarakat sipil dari seluruh dunia. Salah satu perwakilan organisasi masyarakat sipil dari Indonesia yang menghadiri konfrensi laut PBB ini adalah Muhammad Al Amin, Direktur WALHI Sulawesi Selatan. Ia […]
Aktivis Greenpeace Membentangkan Spanduk Save Raja Ampat from Nickel Mining di Konferensi Nikel Internasional di Jakarta
Aktivis Greenpeace Indonesia bersama empat anak muda Papua dari Raja Ampat menggelar aksi damai untuk menyuarakan dampak buruk pertambangan dan hilirisasi nikel yang membawa nestapa bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Tatkala Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Havas Oegroseno, berpidato dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025 hari ini di Jakarta, aktivis Greenpeace menerbangkan banner bertuliskan “What’s […]
Suara Laut yang Terkubur: Jejak Tambang di Tanah Adat
Raja Ampat, permata laut timur Indonesia, kini diambang luka akibat ekspansi tambang yang menembus hutan adat dan mengoyak ekosistem lautnya. Esai ini mengkaji krisis ekologis tersebut melalui pendekatan ekologi politik dan keadilan lingkungan, menyoroti bagaimana izin usaha yang timpang kuasa telah mengancam kehidupan ribuan spesies laut dan merenggut ruang hidup masyarakat adat Moi. Berangkat dari […]