Bertentangan dengan UUPA dan UUD 1945, WALHI Desak Pencabutan Skema HPL
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dengan tegas menolak sekaligus menyoroti kekeliruan mendasar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menafsirkan pemberian hak atas tanah melalui skema hak pengelolaan sebagai bagian dari Reforma Agraria. Surat Menteri ATR/BPN Nomor B/LR.03.01/48/1/2026 tanggal 13 Januari 2026 tentang “Penguatan Reforma Agraria” yang memberikan arahan penggunaan skema hak […]