Menegakkan Keadilan di Laut dengan Memperkuat Hak Tenurial dan Perlindungan Menyeluruh bagi Masyarakat Pesisir Indonesia
Upaya mewujudkan tata kelola kelautan dan perikanan yang berkeadilan di Indonesia masih menghadapi jalan terjal yang dipenuhi hambatan regulasi, konflik pemanfaatan ruang, hingga pengabaian terhadap hak-hak tradisional masyarakat pesisir. Dalam rangkaian kegiatan sharing session yang diselenggarakan oleh Jaring Nusa KTI pada Kamis (12/03/2026), berbagai pakar, praktisi, dan perwakilan pemerintah berkumpul untuk membedah kompleksitas persoalan agraria […]
Jala Ina Kritik Partisipasi Semu dan Dorong Pengakuan Hak Kelola Masyarakat di Maluku
Direktur Jala Ina, M. Yusuf Sangadji, menekankan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi di Kepulauan Maluku. Dalam sebuah pemaparan mendalam, ia menyoroti bahwa pengakuan hak-hak tenurial masyarakat pesisir merupakan kunci dalam menghadapi berbagai tantangan ekosistem dan tekanan investasi yang kian masif. Maluku, sebagai wilayah kepulauan, membutuhkan pendekatan […]
Dorong Pengakuan Hak Tenurial dan Perlindungan Menyeluruh bagi Nelayan Indonesia
Tantangan besar masih membayangi upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang benar-benar berkeadilan dan berkelanjutan. Muhammad Abdi, Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan, menekankan bahwa kunci utama dari transformasi ini adalah kepastian hak tenurial bagi masyarakat pesisir serta perlindungan yang nyata bagi […]
Pentingnya Rekognisi Wilayah Pesisir, Moh Ismail Tekankan Harmonisasi Hukum dan Perlindungan Masyarakat
Masalah pemanfaatan wilayah pesisir dan ruang laut di Indonesia masih menyisakan berbagai tantangan besar, mulai dari konflik pemanfaatan lahan hingga degradasi ekosistem yang masif. Dalam sebuah paparan mendalam, Moh Ismail, pengajar di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, menyoroti pentingnya model-model rekognisi dan peluang pengakuan wilayah masyarakat pesisir sebagai solusi atas krisis lingkungan dan sosial yang […]
Menegakkan Hak Tenurial Masyarakat Pesisir, Dari Masyarakat Maritim ke Negara Maritim
Persoalan agraria di Indonesia selama ini masih sangat didominasi oleh perspektif darat, sehingga sering kali melupakan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam sebuah pemaparan mendalam, Laksmi Adriani Savitri, Dewan Pengawas FIAN Indonesia, menekankan pentingnya memperkuat kepastian hak tenurial masyarakat pesisir sebagai strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mewujudkan pengelolaan […]