Perda MHA Jadi Harapan Baru Perlindungan Wilayah Adat Kaimana
Ruang rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRK Kaimana siang itu, 29 April 2026, dipenuhi suara-suara yang selama ini lebih sering terdengar dari kampung-kampung adat. Perwakilan masyarakat adat Suku Napiti, Panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA), dan tim EcoNusa datang dengan masukan materi untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat (Ranperda MHA). Audiensi tersebut menjadi […]