Saat ini, bergulirnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan masih dalam proses pembahasan oleh Pansus DPR-RI. Lahirnya RUU ini sedikit memberikan kesempatan dan harapan yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah kepulauan

Bagaimana perkembangannya saat ini, apa saja yang akan diatur terkait berbagai persoalan krusial yang dialami oleh daerah berciri kepulauan. Bagaimana gap kewenangan pengelolaan tata ruang laut dan pesisir termasuk pembangunan ekonomi kelautan, aspek infrastruktur dan tata kelola keuangan. Tentu menarik untuk didiskusikan, karena regulasi ini juga seharusnya disusun untuk menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat adat/lokal, pengakuan terhadap wilayah kelola masyarakat pesisir dan hukum adat menjadi poin penting yang perlu dikawal.

Pada sharing session yang kali ini dilaksanakan secara hybrid (offline-online), Jaring Nusa mengangkat pembelajaran mengenai pengaturan wilayah kepulauan yang lebih adil dan berkelanjutan dan bagaimana seharusnya RUU Daerah Kepulauan dapat menjawab aspirasi Daerah Kepulauan.

Mari bersama mengulas berbagai perspektif, pengetahuan, dan pengalaman bersama para narasumber dalam Sharing Session Jaring Nusa yang dilaksanakan pada;

📅 Kamis 20 Agustus 2026
🕐 12.00–15.30 WIB | 13.00–16.30 WITA | 14.00–17.30 WIT
🔗 Zoom Meeting: https://bit.ly/Diskusi_DinamikaRUUKepulauan2026

💬 Mari bergabung dalam diskusi dan pertukaran pengetahuan untuk memperkuat tata kelola ruang pesisir, laut, dan wilayah kepulauan yang adil, berkelanjutan, serta berpihak pada masyarakat.

#JaringNusa #TenurialPesisirLaut #WilayahKelolaMasyarakat #TataRuangPesisir #PulauKecil