WALHI Nilai Perjanjian Dagang dengan AS Bentuk Penyerahan Rantai Nilai SDA ke Asing
WALHI menegaskan bahwa Perjanjian Dagang Timbal Balik (Agreement on Reciprocal Trade) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang ditandatangani oleh Prabowo Subianto dan Donald J. Trump, merupakan bentuk tindakan inkonstitusional dan menghilangkan kedaulatan ekologi Indonesia. Perjanjian ini mengorbankan kedaulatan Indonesia atas sumber daya alam dan melanggengkan perampasan ruang hidup rakyat. WALHI menilai perjanjian ini secara […]
Bertentangan dengan UUPA dan UUD 1945, WALHI Desak Pencabutan Skema HPL
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dengan tegas menolak sekaligus menyoroti kekeliruan mendasar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menafsirkan pemberian hak atas tanah melalui skema hak pengelolaan sebagai bagian dari Reforma Agraria. Surat Menteri ATR/BPN Nomor B/LR.03.01/48/1/2026 tanggal 13 Januari 2026 tentang “Penguatan Reforma Agraria” yang memberikan arahan penggunaan skema hak […]
Ndori Menuju Model Pengelolaan Perikanan Berbasis Komunitas
Pelaksanaan feedback data perikanan gurita dan ikan bersirip di Kecamatan Ndori pada 12 Februari 2025 bukan sekadar agenda rutin triwulanan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Ndori dan dibuka langsung oleh Camat Ndori, Bapak Fidelis Sobha, S.IP., menjadi momentum penting yang menegaskan satu hal mendasar: data telah menjadi instrumen strategis dalam menentukan arah pembangunan […]
WALHI Kritik RUU Daerah Kepulauan: Hak Kelola Masyarakat Tetap Terpinggirkan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak Pemerintah, DPR, dan DPD untuk memperkuat hak masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang saat ini tengah dibahas di parlemen. Menurut WALHI, penguatan kewenangan Pemerintah Daerah melalui beleid ini tidak disertai mekanisme pengakuan dan perlindungan hak kelola masyarakat di wilayah kepulauan. WALHI menilai RUU […]
Tanah Adalah Ibu, Air Adalah Darah: Perlawanan Perempuan Wawonii di Tengah Kepungan Tambang Nikel
“Kalau gunung habis, dari mana air mengalir? kalau tanah kami dipagari, bagaimana cara kami memetik cengkeh?” ujar Royani. Ibu Royani (45) adalah salah satu sosok sentral dalam perjuangan warga Desa Mosolo dan sekitarnya di Pulau Wawonii dalam menolak kehadiran tambang nikel oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP). Perjuangan Ibu Royani berakar pada kepemilikan tanah warisan […]
Kertas Posisi WALHI: Energi dari Sampah atau Masalah Baru? Menggugat PSEL di Indonesia
Indonesia sedang berada di persimpangan penting dalam pengelolaan sampah. Di satu sisi, timbulan sampah terus meningkat seiring urbanisasi, pola konsumsi sekali pakai, dan lemahnya sistem pemilahan di sumber. Akan tetapi untuk mengatasi persoalan tersebut, justru pemerintah memilih fokus di hilir dengan menggunakan metode PSEL. Data secara nasional menunjukkan bahwa sampah di Indonesia masih didominasi oleh […]
WALHI Sulsel Nilai Rencana Satgas Penanganan Demonstrasi Gubernur Anti Demokrasi dan Langgar HAM
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menanggapi pernyataan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman terkait rencananya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) dalam menangani demonstrasi, rencana tersebut dinilai anti demokrasi dan Hak Asasi Manusia. “Rencana Andi Sudirman untuk menekan aksi demonstrasi adalah sikap anti demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dimuka […]
Membayar Mahal Ambisi Pertumbuhan: Krisis Ekologis Capitalogenic dan Jalan Pemulihan Berbasis Rakyat
Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2026 mengusung judul “Membayar Mahal Ambisi Pertumbuhan: Dari Konflik, Bencana Ekologis, Hingga Krisis Lain!” yang menempatkan arah pembangunan nasional sebagai akar dari krisis ekologis yang terus berulang. Pertumbuhan ekonomi berbasis ekstraksi sumber daya alam diposisikan sebagai kerangka utama pembangunan, sementara daya dukung lingkungan dan keselamatan rakyat terus terdesak ke pinggir kebijakan. Target pertumbuhan […]
Pelatihan GIS Dorong Percepatan Rencana Kelola Perhutanan Sosial di Papua Barat oleh EcoNusa berkolaborasi dengan Dinas Kehutanan
Pemerintah Provinsi Papua Barat terus mendorong percepatan pelaksanaan Program Perhutanan Sosial sebagai bagian dari upaya pemerataan akses kelola hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perlindungan ekosistem hutan secara berkelanjutan. Namun, salah satu tantangan utamanya adalah keterlambatan penyusunan dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) yang menjadi dasar pengelolaan hutan desa dan hutan adat. Menjawab tantangan tersebut, Yayasan […]