Search
Close this search box.
Search

WALHI Sulsel Nilai Rencana Satgas Penanganan Demonstrasi Gubernur Anti Demokrasi dan Langgar HAM

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menanggapi pernyataan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman terkait rencananya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) dalam menangani demonstrasi, rencana tersebut dinilai anti demokrasi dan Hak Asasi Manusia. “Rencana Andi Sudirman untuk menekan aksi demonstrasi adalah sikap anti demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dimuka […]

Membayar Mahal Ambisi Pertumbuhan: Krisis Ekologis Capitalogenic dan Jalan Pemulihan Berbasis Rakyat

Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2026 mengusung judul “Membayar Mahal Ambisi Pertumbuhan: Dari Konflik, Bencana Ekologis, Hingga Krisis Lain!” yang menempatkan arah pembangunan nasional sebagai akar dari krisis ekologis yang terus berulang. Pertumbuhan ekonomi berbasis ekstraksi sumber daya alam diposisikan sebagai kerangka utama pembangunan, sementara daya dukung lingkungan dan keselamatan rakyat terus terdesak ke pinggir kebijakan. Target pertumbuhan […]

Pelatihan GIS Dorong Percepatan Rencana Kelola Perhutanan Sosial di Papua Barat oleh EcoNusa berkolaborasi dengan Dinas Kehutanan

Pemerintah Provinsi Papua Barat terus mendorong percepatan pelaksanaan Program Perhutanan Sosial sebagai bagian dari upaya pemerataan akses kelola hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perlindungan ekosistem hutan secara berkelanjutan. Namun, salah satu tantangan utamanya adalah keterlambatan penyusunan dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) yang menjadi dasar pengelolaan hutan desa dan hutan adat. Menjawab tantangan tersebut, Yayasan […]

Bahas Isu Sampah, WALHI Sulsel Ajak Masyarakat Menulis di Fakta Ekologi

Punya keresahan soal sampah? atau pengin ngomongin krisis sampah yang sering dianggap sepele? Fakta Ekologi WALHI Sulsel lagi buka ruang buat kamu yang mau bersuara lewat tulisan. Tema edisi kali ini dibulan Februari 2026: “Sampah dengan Segala Krisisnya” * Batas pengumpulan tulisan : 21 Februari 2026 * Bonus: 2 penulis terbaik bakal dapat merchandise kece […]

Konservasi atau Perampasan? Revisi UU KSDAHE Dinilai Legalkan Penggusuran Ruang Hidup Rakyat

Setelah 34 tahun berlaku, Pemerintah merevisi UU No. 5/1990 melalui UU No. 32/2024. Meski begitu, Negara masih meletakkan UU Konservasi tersebut sebagai alat perampasan ruang hidup Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Diskusi Publik dan Peluncuran Policy Paper “Revisi UU KSDAHE: Perampasan Ruang Rakyat oleh Praktik Konservasi Negara” pada Rabu (3/2) di Hotel Mirah, Kota Bogor, […]

Pulau Obi Dikepung Tambang Nikel, Ruang Hidup Warga Kawasi Terancam Hilang

Warga Desa Kawasi bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara mengungkapkan dampak serius pertambangan nikel di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kehadiran Harita Nickel telah mengubah kehidupan masyarakat secara drastis, mulai dari kerusakan lingkungan, ancaman kesehatan, terganggunya pendidikan, hingga tekanan sosial dan ekonomi. Di tengah klaim transisi energi dan pembangunan berkelanjutan warga […]

Desa Waka dan Aemuri Perkuat Ketahanan Iklim Bersama Tananua Flores

Yayasan Tananua Flores melaksanakan sosialisasi Program Peningkatan Ketahanan Warga terhadap Risiko Iklim di Kabupaten Ende, yang dipusatkan di Desa Aemuri dan Desa Waka, pada Selasa, 28 Januari 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat desa dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan, terutama pada sektor lingkungan, pertanian, kelautan dan ekonomi. Sosialisasi di […]

TLH 2026 WALHI: Indonesia dalam Darurat Ekologis, Pertumbuhan Ekonomi Jadi Mesin Perusakan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) meluncurkan Tinjauan Lingkungan Hidup (TLH) 2026 yang menegaskan bahwa Indonesia sedang berada dalam krisis ekologis yang akut dan menyeluruh. Tidak ada lagi wilayah yang benar-benar aman dari ancaman kerusakan lingkungan. Krisis ini merupakan dampak langsung dari arah pembangunan nasional yang menjauh dari mandat konstitusi dan mengukuhkan dominasi model ekonomi ekstraktif. […]