WALHI Sulsel: 40 PLTU Captive di Sulawesi Menghasilkan 23 Juta Ton CO2 Tiap Tahun
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan (Walhi Sulsel) bersama Green Youth Movement Sulawesi Selatan (GYM SULSEL) melakukan aksi kampanye tanpa kekerasan dengan isu “Matikan PLTU Industri, Wujudkan Transisi Energi Berkeadilan” di Car Free Day Boulevard, Makassar, Minggu (29/9/2024) pagi. Dinamisator Green Youth Movement Sulawesi Selatan, Taufiiqurrahman Yunus menjelaskan bahwa topi PLTU yang digunakan adalah gambaran […]
Masyarakat Adat dan 78 OMS Desak Pemerintah Batalkan Investasi di Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City
Batam & Jakarta, 26 September 2024. Masyarakat Adat dan Tempatan Rempang bersama Solidaritas Nasional untuk Rempang yang terdiri dari 78 Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Perusahaan International Investments Limited, surat untuk Pemerintah RRT dikirimkan melalui Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia dan untuk Pimpinan XINYI dikirim melalui […]
Greenpeace Indonesia: Permendag Nomor 20 Tahun 2024 adalah Langkah Mundur yang Berisiko Memperburuk Krisis Ekologis
Pemerintahan Presiden Joko Widodo resmi membuka kembali keran ekspor pasir laut seluas-luasnya setelah 20 tahun dilarang, melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 yang diteken Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Aturan ini semakin menambah daftar panjang kebijakan pemerintahan Jokowi yang jauh dari semangat pelindungan lingkungan dan lebih mementingkan kepentingan oligarki dan pengusaha. Greenpeace Indonesia […]
Mewujudkan Kaimana Nol Sampah, Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim
Perubahan iklim, menurut United Nations, adalah perubahan jangka panjang pada pola suhu dan cuaca yang dapat terjadi baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Aktivitas manusia, terutama sejak era revolusi industri pada tahun 1800-an, telah menjadi penggerak utama dari perubahan iklim ini. Dampak dari perubahan iklim tidak hanya dirasakan secara global, tetapi juga lokal, termasuk di […]
Legalisasi Pertambangan dan Ekspor Pasir Laut Menunjukkan Lemahnya Pemerintah di Hadapan Korporasi
Masyarakat pesisir bersama dengan WALHI menyampaikan penolakan dan perlawanannya terhadap pertambangan dan ekspor pasir laut yang dilegalkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2024. Penolakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada Kamis (19/9/2024) secara online. Konferensi pers ini menghadirkan WALHI Sulawesi Selatan, WALHI […]
Jaga Pesisir Urat Nadi Kehidupan dalam Aksi Muda Jaga Iklim di Maros
Rangkaian kegiatan Aksi Muda Jaga Iklim (AMJI) digelar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu (13/9/2024). Adapun beberapa kegiatan tersebut yakni aksi bersih pesisir, kelas konservasi mangrove dan edukasi pemahaman soal iklim. Selain itu kegiatan yang melibatkan lebih dari 70 organisasi dan komunitas ini juga melakukan penanaman 2.000 bibit mangrove dan pembentangan bendera merah putih […]
Peserta Coastal and Small Islands People Summit Disambut oleh Rektorat Universitas Banda Naira
Peserta Coastal and Small Islands People Summit menggelar pertemuan tahunan yang ketiga di Banda Naira. Peserta disambut oleh pihak Rektorat Universitas Banda Naira yang diwakili oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Banda Naira, Budiono Senen, S.Pi., M.Si. Dalam sambutannya, ia menjelaskan jika pertemuan Jaring Nusa KTI yang digelar di Banda Naira ini akan mengeluarkan […]
Darurat Agraria di Bumi Sulawesi dalam Fakta Ekologi WALHI Sulsel
Buletin Fakta Ekologi merupakan publikasi yang awalnya dikembangkan dari serial ‘Fakta Ekologi’ yang terbit pertama kali pada bulan maret tahun 2023. Buletin ini diproduksi oleh Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulawesi Selatan. Sama Halnya dengan buletin pada umumnya, Buletin Fakta Ekologi juga menyajikan empat rubrik diantaranya Alarm SulSel (informasi seputar lingkungan hidup dalam sebulan terakhir), Fakta Ekologi (hasil kajian […]
Mendorong Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Banggai Kepulauan
Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah terus mendorong Pemerintah Kabupaten dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Hal itu dibuktikan dengan kegiatan Uji Publik Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang dibuka secara resmi oleh Pejabat Bupati Banggai Kepulauan Ihsan […]