Sulawesi Tanpa Polusi: Hadirnya Poin Pengecualian Pasal 3 ayat 4 huruf b dari Perpres 112/2022 Memberikan Skenario Terburuk dari Upaya Transisi
Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 September 2022 menjadi salah satu warisan yang bertujuan untuk mempercepat pensiunan dini pembangkit listrik batubara. Perpres 112/2022 mengatur mengenai penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL), penyusunan peta jalan (roadmap) percepatan […]
Geliat Aksi Muda Menjaga Mangrove di Desa Ampekale
Ratusan anak muda dari berbagai organisasi berkumpul di Desa Ampekale, Kabupaten Maros pada Minggu, 15 September 2024. Mulai dari siang hingga sore hari berbagai aktivitas dilakukan. Mulai dari diskusi iklim, pengibaran bendera merah putih sepanjang 100 meter dan aksi bersih. Agenda utamanya adalah penanaman 2.000 bibit mangrove. Desa Ampekale sendiri merupakan salah satu kawasan yang […]
Greenpeace Indonesia: Permendag Nomor 20 Tahun 2024 adalah Langkah Mundur yang Berisiko Memperburuk Krisis Ekologis
Pemerintahan Presiden Joko Widodo resmi membuka kembali keran ekspor pasir laut seluas-luasnya setelah 20 tahun dilarang, melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 yang diteken Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Aturan ini semakin menambah daftar panjang kebijakan pemerintahan Jokowi yang jauh dari semangat pelindungan lingkungan dan lebih mementingkan kepentingan oligarki dan pengusaha. Greenpeace Indonesia […]
Jaring Nusa: Penambangan dan Ekspor Pasir Laut adalah Kebijakan Ekstrim
Keputusan pemerintah dengan mengeluarkan sejumlah peraturan terkait penambangan sedimen kemudian disusul dengan peraturan tentang ekspor sedimen dan pasir laut merupakan kebijakan yang sangat ekstrim. Kebijakan ini ekstrim karena telah menganulir sejumlah kebijakan yang melarang penambangan pasir dan ekspor pasir laut yang telah berlaku selama 20 tahun. Pada Mei 2023 lalu, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 26 […]
Mewujudkan Kaimana Nol Sampah, Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim
Perubahan iklim, menurut United Nations, adalah perubahan jangka panjang pada pola suhu dan cuaca yang dapat terjadi baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Aktivitas manusia, terutama sejak era revolusi industri pada tahun 1800-an, telah menjadi penggerak utama dari perubahan iklim ini. Dampak dari perubahan iklim tidak hanya dirasakan secara global, tetapi juga lokal, termasuk di […]
Legalisasi Pertambangan dan Ekspor Pasir Laut Menunjukkan Lemahnya Pemerintah di Hadapan Korporasi
Masyarakat pesisir bersama dengan WALHI menyampaikan penolakan dan perlawanannya terhadap pertambangan dan ekspor pasir laut yang dilegalkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2024. Penolakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada Kamis (19/9/2024) secara online. Konferensi pers ini menghadirkan WALHI Sulawesi Selatan, WALHI […]
Laut dan Pesan Keadilan Iklim Paus Fransiskus
Oleh: Parid Ridwanuddin Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI Kunjungan resmi pastoral sekaligus kenegaraan Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia, ke Indonesia baru usai. Namun, pesan-pesan yang disampaikan akan abadi di memori dan sanubari masyarakat Indonesia. Dalam pembukaan pidato resmi di Istana negara, 4 September lalu, Paus mengatakan samudera merupakan unsur alami yang menyatukan […]
Jaga Pesisir Urat Nadi Kehidupan dalam Aksi Muda Jaga Iklim di Maros
Rangkaian kegiatan Aksi Muda Jaga Iklim (AMJI) digelar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu (13/9/2024). Adapun beberapa kegiatan tersebut yakni aksi bersih pesisir, kelas konservasi mangrove dan edukasi pemahaman soal iklim. Selain itu kegiatan yang melibatkan lebih dari 70 organisasi dan komunitas ini juga melakukan penanaman 2.000 bibit mangrove dan pembentangan bendera merah putih […]