WALHI Angkat Suara Pulau Kecil di Panggung Global untuk Keadilan Iklim
Krisis iklim bukan persoalan yang mengenal batas negara. Emisi yang dihasilkan oleh korporasi besar di satu wilayah dapat menghadirkan bencana bagi komunitas yang hidup ribuan kilometer jauhnya. Dampaknya melintasi batas geografis, politik, dan ekonomi. Karena itu, krisis iklim harus dipahami sebagai isu lintas batas yang membutuhkan solidaritas global dan keberpihakan terhadap kelompok yang paling terdampak. […]
Dari Pesisir hingga Pegunungan, Krisis Ekologis dan Ruang Sipil Membayangi Sulawesi Selatan
Di hari yang sama ketika dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan meluncurkan sebuah laporan yang bukan sekadar dokumen ilmiah, melainkan potret dari hidup nyata jutaan warga yang ruang hidupnya terus tergerus. Kegiatan diseminasi ini diadakan di Lantai 2 Balai Sidang Universitas Muhammadiyah Makassar. Laporan riset berjudul “Demokrasi yang […]
Dari Pengetahuan Adat ke Peta Partisipatif, Upaya Suku Bajo Tilamuta Jaga Lautnya
Masyarakat Suku Bajo di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo mulai memetakan wilayah tangkap dan ruang kelola laut tradisional di tengah meningkatnya tekanan pemanfaatan ruang pesisir. Upaya tersebut difasilitasi oleh Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA) melalui Focus Group Discussion (FGD), pelatihan serta pendampingan pemetaan partisipatif. Direktur JAPESDA, Christopel Paino, mengatakan pemetaan wilayah […]
Dari Dekker ke Digital, Cerita Anak Muda Maluku dan Sulawesi Tengah Melestarikan Pesisir
Kawasan Timur Indonesia memiliki peran strategis dalam berbagai lini kehidupan. Maluku dengan lebih dari 1.340 pulau menjadikan pesisir dan laut sebagai identitas dan sumber penghidupan. Sementara itu Sulawesi Tengah yang membentang dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 6.000 kilometer menjadi benteng dalam stabilitas ekologi dan ekonomi. Namun dibalik itu semua, kedua wilayah ini tidak terlepas […]
Perda MHA Jadi Harapan Baru Perlindungan Wilayah Adat Kaimana
Ruang rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRK Kaimana siang itu, 29 April 2026, dipenuhi suara-suara yang selama ini lebih sering terdengar dari kampung-kampung adat. Perwakilan masyarakat adat Suku Napiti, Panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA), dan tim EcoNusa datang dengan masukan materi untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat (Ranperda MHA). Audiensi tersebut menjadi […]