Krisis iklim bukan persoalan yang mengenal batas negara. Emisi yang dihasilkan oleh korporasi besar di satu wilayah dapat menghadirkan bencana bagi komunitas yang hidup ribuan kilometer jauhnya. Dampaknya melintasi batas geografis, politik, dan ekonomi. Karena itu, krisis iklim harus dipahami sebagai isu lintas batas yang membutuhkan solidaritas global dan keberpihakan terhadap kelompok yang paling terdampak.
Di berbagai belahan dunia, komunitas yang tinggal di pulau-pulau kecil menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi dampak dari krisis iklim. Kenaikan muka air laut, abrasi, cuaca ekstrem, krisis air bersih, hingga rusaknya ruang hidup dan sumber penghidupan menjadi ancaman nyata yang mereka hadapi setiap hari. Padahal, komunitas di pulau-pulau kecil bukanlah pihak yang paling banyak menghasilkan emisi karbon.
Pengalaman dari Pulau Pari
Situasi tersebut juga dialami oleh masyarakat Pulau Pari. Pada 2021, mereka mengalami banjir rob setidaknya sebanyak 6 kali, dimana 4 kali terjadi selama musim angin timur di Juli-Agustus, dan 6 kali musim angin barat pada November-Desember. Banjir rob yang terjadi pada akhir tahun merupakan banjir rob terparah yang dirasakan warga dengan ketinggian 50-150 cm.
Akibat banjir tersebut, masyarakat harus kehilangan pendapatan mereka dari pariwisata karena sejumlah wistawan membatalkan kedatangan mereka. Pariwisata menjadi salah satu pendapatan utama warga melalui penyewaan tempat tinggal, penyewaan alat selam dan perahu, retribusi tempat wisata, dan juga pembeli di warung sederhana milik warga.
Sejak banjir rob yang terjadi di sepanjang 2021, wisatawan kembali ramai berdatangan pada Februari 2022. Itu artinya, warga kehilangan pendapatan mereka selama kurang lebih 3-4 bulan.
Selain itu, mereka juga tidak bisa mengakses air bersih dari sumur-sumur milik mereka karena air laut sudah masuk sehingga air menjadi asin. Akibatnya, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk bisa mengakses air bersih melalui tempat-tempat penyulingan air. Mereka juga harus membersihkan rumah mereka dari sisa-sisa banjir yang terpaksa membuat mereka berhenti melaut selama 2-3 hari.
Pasca banjir rob yang terjadi pada 2021, intensitas banjir rob dan cuaca ekstrem semakin sering dialami warga. Bagi masyarakat pulau Pari, krisis iklim bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan yang telah merusak ruang hidup dan berdampak buruk bagi mereka dalam beberapa tahun terakhir.
Kenyataan ini tentunya tidak membuat masyarakat pulau Pari diam begitu saja, mereka justru berjuang menuntut hak atas rasa aman dan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mereka sadar bahwa keadilan iklim juga merupakan bagian dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang selama ini memperoleh keuntungan besar diatas perampasan hak mereka adalah tindakan yang harus dilakukan.
Pada 2023 masyarakat Pulau Pari mengambil langkah bersejarah dengan mengajukan gugatan terhadap Holcim sebagai salah satu perusahaan dengan kontribusi emisi karbon tinggi di dunia. Gugatan ini menjadi simbol perjuangan masyarakat di tingkat tapak untuk menuntut tanggung jawab korporasi atas dampak nyata krisis iklim yang mereka alami. Gugatan tersebut juga menunjukkan bahwa komunitas terdampak tidak tinggal diam menghadapi ketidakadilan iklim global.
Suara Pulau-Pulau Kecil di Asia Media Summit ke-21
Isu pulau-pulau kecil menjadi salah satu perhatian dalam 21st Asia Media Summit melalui sesi pleno bertema “Voices from the Waves: Small Islands, Big Stories”. Sesi ini menyoroti pentingnya peran media dalam mengangkat suara komunitas di tingkat tapak, terutama masyarakat pulau kecil yang kerap terabaikan dalam krisis global. Asia Media Summit sendiri merupakan forum tahunan yang diselenggarakan oleh Asia-Pasific Institute for Broadcasting Development yang mempertemukan sekitar 350 peserta dari kalangan profesional media, penyiar, akademisi, dan pemerintah di kawasan Asia-Pasifik.
Dalam forum tersebut, WALHI menyampaikan kondisi krisis iklim di Indonesia, khususnya dampak yang dialami masyarakat di pulau-pulau kecil. WALHI juga mengangkat perjuangan warga Pulau Pari yang hingga kini terus menuntut keadilan iklim melalui gugatan iklim terhadap perusahaan penyumbang krisis iklim.
Ajakan WALHI untuk Rekan-Rekan Media
Forum tersebut menjadi penting karena media penyiaran memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran publik lintas negara. Media dapat membantu menyuarakan pengalaman masyarakat Pulau Pari ke panggung global, membangun solidaritas publik internasional, sekaligus memberikan tekanan reputasi kepada korporasi tinggi emisi yang selama ini berkontribusi terhadap krisis iklim.
Lebih jauh, pemberitaan media juga dapat memperlihatkan bahwa krisis iklim bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi persoalan keadilan. Ketika komunitas di pulau kecil kehilangan ruang hidup akibat kenaikan muka air laut, sementara keuntungan industri terus meningkat, maka terdapat ketimpangan yang harus dibongkar dan dipertanggungjawabkan.
Berkaitan dengan hal tersebut, WALHI mengajak rekan-rekan media untuk terus menjadi bagian dari gerakan masyarakat dengan menghadirkan suara-suara dari tingkat tapak ke ruang publik yang lebih luas. Media perlu menjadikan isu keadilan iklim, khususnya yang dialami komunitas di pulau-pulau kecil, sebagai agenda penting dalam kerja-kerja jurnalistik dan penyiaran.
Suara dari pulau kecil tidak boleh tenggelam. Karena dari pulau-pulau kecil itulah, dunia dapat melihat dengan jelas bagaimana krisis iklim telah berdampak secara nyata, dan mengapa perjuangan untuk keadilan iklim harus menjadi perjuangan bersama lintas batas negara.
