Kawasan Timur Indonesia memiliki peran strategis dalam berbagai lini kehidupan. Maluku dengan lebih dari 1.340 pulau menjadikan pesisir dan laut sebagai identitas dan sumber penghidupan. Sementara itu Sulawesi Tengah yang membentang dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 6.000 kilometer menjadi benteng dalam stabilitas ekologi dan ekonomi.
Namun dibalik itu semua, kedua wilayah ini tidak terlepas dari ancaman yang menghancurkan tatanan yang ada di pesisir, laut dan pulau kecil. Ekspansi pertambangan di wilayah pesisir dan pulau kecil, biota laut yang terancam akibat krisis iklim hingga budaya dan mata pencaharian masyarakat yang kian terhimpit.
Dalam diskusi live Instagram yang bertajuk “Ngulik” (Ngobrolin Laut, Iklim dan Kepulauan) mengeksplorasi peran anak muda dalam berkontribusi menjaga ekosistem pesisir, laut dan pulau kecil di daerahnya. Diskusi yang diselenggarakan Jaring Nusa ini berlangsung pada Rabu, 3 Juni tersebut menghadirkan Azhari dari Tunas Bahari Maluku dan Arif dari Yayasan Bonebula yang berperan di tingkat tapak menjaga kedaulatan ruang hidup masyarakat.
Ancaman Ekstraktif dan Degradasi Ekosistem
Arif menceritakan berbagai ancaman yang dihadapi bersifat sistemis dan masif. Ia mengungkap jika Sulawesi Tengah terhimpit oleh kepentingan industri yang merugikan warga lokal. Ia mencontohkan bagaimana industri ekstraktif yang beraktivitas di Palu dan Donggala menyebabkan ruang tangkap terganggu.
“Paling dekat di Palu dan Donggala, aktivitas pertambangan berdampak pada terbatasnya ruang hidup nelayan,” ujarnya.
Seperti yang dikutip dalam artikel Jaring Nusa, studi YKL Indonesia bersama Yayasan KEHATI pada tahun 2019, luas ekosistem mangrove di Teluk Palu mencapai 59,11 ha. Kabupaten Donggala adalah wilayah konsentrasi persebaran mangrove. Luasnya mencapai 58,21 ha atau 98% dari total luasan mangrove Teluk Palu.
Sementara itu di Maluku, Azhari menyoroti kerusakan ekosistem laut yang diakibatkan pengelolaan dan pengawasan yang tidak berjalan maksimal. Masalah kegiatan pertambangan di daratan turut memperparah kondisi lautnya.
Pada sharing session yang dilakukan oleh Jaring Nusa, Azhari menjelaskan kondisi padang lamun di Seram Bagian Timur. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, stasiun 6 yang terletak di Desa Namalena di Pulau Parang memiliki tingkat tutupan tertinggi dengan nilai 74,29 % dengan kategori padat kemudian disusul dengan stasiun 3 di Desa Gah dengan nilai 71,73 % dengan kategori padat.
“Kondisi terumbu karang cukup memprihatinkan. Jika terus berlanjut, hasil tangkapan bisa turun hingga 40% yang mengancam ekonomi masyarakat,” terangnya.
Membangun Kesadaran dari Akar Rumput
Menghadapi ancaman tersebut, kedua organisasi tersebut sadar bahwa tidak cukup jika hanya dilakukan oleh mereka, namun pelibatan masyarakat menjadi sangat penting. Anak muda memiliki peran strategis dalam menyuarakan dan bertindak lebih untuk menjaga lingkungan di wilayahnya.
Menurut Arif, di kampung-kampung di Sulawesi Tengah, anak muda umumnya sering berkumpul di deker untuk bersantai dan bercengkrama. Dari deker ke deker Arif masuk dalam ruang itu untuk membangun relasi dan membangun rasa memiliki.
“Tanpa rasa memiliki sebagus apapun kampanye yang kita buat, itu tidak akan berguna,” tegas Arif.
Di Maluku, Tunas Bahari Maluku menginisiasi Sekolah Kampung untuk membangun kesadaran sejak dini bagi anak muda. Pelibatan anak muda juga harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Azhari menekankan penting meyakinkan orang tua yang seringkali tidak melibatkan dalam urusan perencanaan kampung.
“Kau tau apa, masih muda. Itu kan biasa yang muncul kalau ada anak muda yang terlibat. Dengan melibatkan anak mereka, anak muda merasa dihargai dan mau bergerak bersama,” ujar Azhari.
Peran Aktivisme Digital
Mereka berdua juga sadar bahwa gerakan yang dilakukan tidak akan bisa diketahui dan menginspirasi publik luas jika tidak menyebarkannya di media sosial. Di era sekarang media sosial bukan lagi sekadar sarana hiburan, lebih dari itu, dapat dijadikan sebagai alat dokumentasi dan advokasi.
Namun perlu digaris bawahi bahwa di dalam media sosial semua isu dapat diakses. Tantangannya adalah bagaimana isu lingkungan dapat teramplifikasi bagi pengguna media sosial. Para pegiat lingkungan juga harus berhadapan dengan algoritma yang menurut Arif lebih memihak kepada konten hiburan dan kalah dengan influencer.
“Kita belum punya role model di kalangan aktivis lingkungan yang bisa menyaingi influencer pemerintah dari sisi jumlah pengikut atau jangkauan,” ungkap Arif.
Derasnya arus informasi dari media sosial tidak menjadikan para pegiat lingkungan ciut untuk menyuarakan apa yang mereka kerjakan di tingkat tapak. Ia mengingatkan bahwa akses teknologi informasi yang dimiliki oleh anak muda saat ini harus digunakan untuk membangun kolektivitas dan solidaritas sebelum kerusakan lingkungan kian bertambah parah.
“Jadikan media sosial sebagai alat perjuangan dan pelestarian. Jadilah citizen scientist yang menggunakan platform digital untuk belajar dan menjaga laut kita,” pungkas Azhari.
