Di tengah ancaman kenaikan air laut yang kian nyata, para perempuan di pesisir Kabupaten Demak muncul sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan keluarga dan lingkungan. Melalui Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Kabupaten Demak, para perempuan nelayan ini melakukan pengorganisasian masif untuk menghadapi dampak perubahan iklim sekaligus memperjuangkan pengakuan identitas mereka.
Rika Puspita, Ketua KPPI Demak, menegaskan bahwa peran perempuan bukan sekadar pendukung, melainkan penyelamat ekonomi saat krisis melanda perairan utara Jawa tersebut.
KPPI sendiri merupakan organisasi khusus bagi perempuan pesisir yang merupakan bagian dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).
“Saat ini, KPPI telah tersebar di 24 kabupaten/kota di 11 provinsi, dengan fokus utama pada penguatan organisasi, peningkatan kapasitas, serta advokasi kebijakan yang berpihak pada hak-hak perempuan nelayan,” jelas Rika dalam sharing session yang dilaksanakan oleh Jaring Nusa pada Kamis (23/04/2026).
Perjuangan Pengakuan Identitas “Perempuan Nelayan”
Salah satu misi utama yang diusung KPPI Demak adalah mendorong pengakuan identitas formal bagi perempuan yang bekerja di sektor perikanan. Selama ini, profesi perempuan nelayan sering kali dianggap tidak ada dalam dokumen resmi seperti KTP karena dinilai bukan pekerjaan formal.
Rika menekankan pentingnya pengakuan ini agar perempuan pesisir bisa mengakses kebijakan perlindungan yang setara.
“Kami juga mendorong untuk pengakuan identitas sebagai perempuan nelayan. Karena selama ini yang kita tahu bahwa peran perempuan pesisir ini sangat besar. Namun dalam hal ini perempuan nelayan belum mendapatkan pengakuan identitas,” tegasnya.
Menurutnya, pengakuan ini sangat krusial karena pekerjaan domestik dan produktif perempuan pesisir bisa mencapai 18 jam sehari, namun hak-hak mereka sering kali diabaikan oleh pemerintah.
Hidup dalam Bayang-Bayang “Rob”
Kabupaten Demak, khususnya di Kecamatan Sayung, Bonang, dan Wedung, menghadapi kondisi ekologis yang sangat memprihatinkan akibat bencana banjir rob yang masif dan abrasi. Bencana ini bukan lagi kejadian musiman, melainkan rutinitas harian yang merusak aset dan produktivitas masyarakat.
Rika menggambarkan bagaimana rob melumpuhkan kehidupan warga.
“Rob ini bisa terjadi hingga saat ini. Masih terjadi dari sekitar jam 14.00 siang sampai malam itu bisa sampai jam 20.00, lalu sampai jam 21.00 malam dan itu berlangsung sampai sekarang,” ungkapnya.
Dampaknya sangat luas, mulai dari rusaknya infrastruktur, alat elektronik, dokumen penting, hingga tambak-tambak warga. Selain itu, masyarakat juga menghadapi krisis air bersih dan sanitasi yang tidak layak. Banyak warga yang bahkan belum memiliki toilet yang memadai, sehingga bantuan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) menjadi kebutuhan mendesak di perkampungan nelayan.
Ketika perubahan iklim membuat hasil tangkapan tidak menentu dan suami mereka tidak bisa melaut karena cuaca ekstrem, para perempuan pesisir mengambil alih peran sebagai tulang punggung ekonomi. Rika menjelaskan bahwa 70% pendapatan nelayan sering kali habis hanya untuk kebutuhan logistik melaut, sehingga menyisakan hanya 30% pendapatan bersih.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, para ibu di Demak melakukan berbagai adaptasi ekonomi.
“Peran perempuan pesisir ini sangat penting karena menjadi penyelamat ekonomi keluarga ketika suami mereka tidak bisa melaut,” kata Rika.
Strategi yang dilakukan mulai dari berjualan jajanan di depan rumah, menjadi buruh kupas kerang, hingga mengolah hasil laut menjadi produk bernilai tambah. Diversifikasi ini dilakukan agar keluarga tidak terjerat hutang kepada tengkulak atau rentenir saat krisis pangan terjadi akibat gagal panen atau gagal tangkap.
Dari Kerupuk hingga Olahan Buah Mangrove
KPPI Demak secara aktif mendorong anggotanya untuk mengubah pola pikir dari konsumtif menjadi produktif melalui pengolahan sumber daya laut dan pesisir. Berbagai komoditas seperti ikan, kerang, udang, dan cumi diolah menjadi produk turunan seperti kerupuk, bakso, terasi, petis, hingga ikan asap.
Inovasi unik yang ditekankan oleh Rika adalah pemanfaatan hutan mangrove. Di Demak, buah mangrove yang disebut brayo diolah menjadi makanan tradisional.
“Buah mangrove yang diolah menjadi makanan tradisional brayo masih diperjualbelikan oleh masyarakat Demak hingga saat ini,” jelasnya.
Untuk mendukung pemasaran, KPPI melakukan pendampingan standarisasi produk agar memiliki legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi PIRT, sehingga produk mereka dapat bersaing di pasar nasional maupun acara resmi kementerian.
Tujuan akhir dari gerakan KPPI bukan hanya sekadar peningkatan pendapatan, tetapi membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kelestarian alam bagi keberlanjutan ekonomi. Rika meyakini bahwa kesadaran ekonomi yang kuat akan mendorong masyarakat untuk lebih menjaga lingkungan mereka, termasuk menjaga ekosistem mangrove yang kini terancam.
Melalui sistem organisasi yang terstruktur, KPPI rutin mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas, pendidikan kebencanaan, hingga advokasi krisis iklim.
“Jika perempuan pesisir berdaya ini merupakan kunci ketangguhan wilayah pesisir,” pungkas Rika.
Dengan posisi tawar yang meningkat dan solidaritas yang tinggi, perempuan pesisir Demak tidak lagi dipandang sebagai kelompok rentan, melainkan sebagai aktor utama dalam mewujudkan pesisir yang tangguh dan mandiri.
Foto utama: Peningkatan kapasitas perempuan pesisir menjadi krusial bagi KPPI. (Foto: KPPI Demak)
