Munculnya berbagai gerakan komunitas atau kelompok masyarakat ini lahir dari kesadaran yang tinggi untuk memperbaiki kondisi lingkungan mereka. Disisi lain upaya menjaga lingkungan alam yang lestari dan berkelanjutan dilakukan dengan memamfaatkan sumber daya secara terbatas, namun berkonstribusi pada penguatan ekonomi lokal.
Kondisi ini banyak terjadi di perkampungan komunitas pesisir. Tentu dengan latar dan kondisi yang berbeda dan mengapa upaya tersebut dilakukan di masing-masing wilayah. Jaring Nusa menggelar sharing session pada Kamis (23/04/2026) sebagai ruang pembelajaran dari praktek dan inisiatif baik konservasi kelola masyarakat, membangun kesadaran ekologis, menguatkan rantai pasok komoditas dan peningkatan ekonomi keluarga nelayan.
Pada beberapa wilayah, sedang dipraktekkan konservasi kelola masyarakat diantaranya perikanan skala kecil di Maluku, membangun kesadaran lingkungan dan memperkuat gerakan ekonomi komunitas di Maluku Utara dan Jawa Tengah. Beberapa inisiatif pemulihan lingkungan dan konservasi berbasis masyarakat masih terus dilakukan hingga saat ini dan membutuhkan banyak dukungan semua pihak.
Prof. Dr. Nita Rukminasari, S.Pi., M.P., Guru Besar Universitas Hasanuddin, menegaskan urgensi perlindungan bagi nelayan kecil yang mencakup 90% populasi nelayan nasional.
“Hampir 90% dari populasi nelayan Indonesia dikategorikan sebagai nelayan skala kecil. Nelayan-nelayan kecil ini adalah tulang punggung perikanan nasional yang paling rentan terhadap krisis,” ujarnya.
Menurutnya krisis ini bukan hanya soal cuaca, tetapi juga akses energi (BBM) dan wilayah tangkap yang semakin terhimpit.
Potret Kerentanan: Dari Ancaman Rob hingga Krisis Identitas
Di pesisir utara Jawa, tantangan ini mewujud dalam bentuk bencana ekologis yang permanen. Rika Puspita dari Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Kabupaten Demak, menggambarkan kondisi memprihatinkan akibat banjir rob yang melanda Kecamatan Sayung, Bonang, dan Wedung.
“Rob ini bisa terjadi hingga saat ini. Masih terjadi dari sekitar jam 14.00 siang sampai malam itu bisa sampai jam 20.00, lalu sampai jam 21.00 malam dan itu berlangsung sampai sekarang,” ungkap Rika.
Bencana ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menghilangkan aset dan produktivitas warga. Selain ancaman fisik, perempuan nelayan menghadapi krisis identitas karena profesi mereka tidak diakui secara formal dalam dokumen kependudukan. Padahal, peran mereka sangat sentral. Tanpa pengakuan identitas, akses mereka terhadap kebijakan perlindungan dan jaminan sosial menjadi terbatas.
“Peran perempuan pesisir ini sangat penting karena menjadi penyelamat ekonomi keluarga ketika suami mereka tidak bisa melaut,” tegas Rika.
Salah satu misi utama yang diusung KPPI Demak adalah mendorong pengakuan identitas formal bagi perempuan yang bekerja di sektor perikanan. Selama ini, profesi perempuan nelayan sering kali dianggap tidak ada dalam dokumen resmi seperti KTP karena dinilai bukan pekerjaan formal.
Rika menekankan pentingnya pengakuan ini agar perempuan pesisir bisa mengakses kebijakan perlindungan yang setara.
“Kami juga mendorong untuk pengakuan identitas sebagai perempuan nelayan. Karena selama ini yang kita tahu bahwa peran perempuan pesisir ini sangat besar. Namun dalam hal ini perempuan nelayan belum mendapatkan pengakuan identitas,” tegasnya.
Penggerak Muda dan Kekuatan Data: Praktik Baik dari Rutong, Ambon
Di sisi timur Indonesia, tepatnya di Negeri Rutong, Ambon, Moluccas Coastal Care (MCC) yang diwakili oleh Hedwig Inggrid menunjukkan bagaimana anak muda menjadi penggerak pelestarian laut. Melalui pendekatan berbasis data, mereka memetakan potensi sumber daya sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Data itu penting untuk pengambilan keputusan,” kata Inggrid, menekankan bahwa literasi data memungkinkan masyarakat memahami status stok ikan dan kesehatan ekosistem mereka.
MCC juga menggunakan metode edukatif seperti simulasi “Baku Pancing” untuk menghidupkan kembali peran Kewang atau lembaga adat pengawas laut. Pendekatan ini membuktikan bahwa resiliensi harus dimulai dengan penguatan kelembagaan lokal dan pemulihan ekologi seperti mangrove dan terumbu karang yang sehat, agar musim ikan dapat diprediksi kembali.
Inggrid menceritakan bagaimana masyarakat sendiri yang kemudian mengusulkan adanya pengawasan.
“Maka MCC di sini mengarahkan kepada masyarakat apa yang harus kita lakukan sehingga masyarakat berpendapat dan sepakati bahwa harus adanya kewang untuk mengawasi,” jelasnya.
Melalui simulasi ini, peran Kewang (lembaga adat pengawas hutan dan laut) diaktifkan kembali untuk menghimbau masyarakat agar tidak menangkap spesies tertentu yang dilindungi atau masih kecil. Hasilnya, masyarakat menyadari bahwa mereka mampu mengelola perikanan mereka sendiri secara kolektif.
Menyelamatkan Hasil Tangkap di Morotai
Masalah lain muncul di Morotai, Maluku Utara, di mana kelimpahan hasil laut justru bisa menjadi beban karena keterbatasan teknologi penyimpanan. Ibu Putri Lolaro Nurmala, Ketua Kelompok Perempuan Nelayan Desa Wayabula, menceritakan bagaimana tonan ikan bisa terbuang jika tidak segera ditangani.
“Kadang satu hari itu nelayan bisa mendapatkan 2 sampai 3 ton ikan. Jadi kalau kadang-kadang es itu tidak bisa menampung ikan itu hasil nilaian tadi itu tidak bisa tidak bisa terselamatkan,” paparnya.
Solusinya adalah hilirisasi produk. Para perempuan nelayan di Wayabula berinovasi mengolah ikan menjadi produk bernilai tambah.
“Kami dari ibu-ibu ini punya idenya itu membuat ikan abon, membuat ikan sambal roa,” ujar Putri Nurmala.
Produk-produk ini bahkan telah berhasil menembus pasar di luar Morotai.
“Kita bisa ekspor (kirim) ke Ternate begitu,” tambahnya, menunjukkan potensi pasar yang luas bagi produk olahan mereka.
Langkah ini terbukti meningkatkan pendapatan harian rumah tangga hingga dua kali lipat, sekaligus menjadi jaring pengaman saat biaya operasional (BBM) membengkak. Ia berharap pemerintah dapat memberikan bantuan yang lebih terarah agar kelompok-kelompok usaha di kampungnya dapat berjalan lebih profesional dan berkelanjutan.
Strategi Energi dan Ekonomi: Memutus Rantai Ketergantungan
Ketergantungan pada BBM konvensional merupakan benang merah kerentanan di seluruh wilayah. Prof. Nita Rukminasari menyoroti bagaimana kenaikan harga energi melumpuhkan kemandirian ekonomi. Beliau mengusulkan pembentukan koperasi energi di tingkat tapak.
“Koperasi energi bertindak sebagai perisai terhadap ketidakpastian pasokan BBM, memutus jalur distribusi tidak efisien yang sering menaikkan harga,” jelas Prof. Nita.
Hal ini sejalan dengan temuan Rika Puspita di Demak, di mana 70% hasil laut nelayan habis hanya untuk biaya logistik melaut. Untuk itu, perubahan pola pikir dari konsumtif menjadi produktif melalui koperasi adalah kunci.
“Keberhasilan ekonomi para perempuan pesisir ini sendiri adalah merupakan perubahan dari diambil dari perubahan pola pikir dari konsumtif menjadi produktif,” tambah Rika.
Prof. Nita merumuskan peta jalan komprehensif yang melibatkan tiga komponen utama resiliensi yaitu kemampuan bertahan menghadapi tekanan, kemampuan beradaptasi melalui teknologi dan kebijakan, serta kemampuan pulih pasca-goncangan.
Ia menekankan bahwa resiliensi bukan sekadar bertahan hidup, melainkan kemampuan sistemik untuk meredam tekanan multidimensi. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan empat langkah integrasi strategi yakni perlunya integrasi kebijakan iklim dengan perlindungan masyarakat pesisir. Lalu reformasi sistem distribusi BBM agar lebih merata dan murah bagi nelayan kecil.
Selain itu penguatan dalam perlindungan wilayah tangkap melalui penguatan payung hukum untuk mencegah overfishing. Terakhir adalah Penguatan Kelembagaan Lokal melalui dukungan regulasi bagi koperasi dan asuransi nelayan.
“Resilien itu tidak dibangun dalam isolasi tapi tentunya membutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah, akademisi, dan komunitas. Kita akan membentuk jaring pengaman sehingga masyarakat pesisir itu menjadi lebih resilien,” pungkas Prof. Nita.
Integrasi ini juga harus mencakup perbaikan infrastruktur fisik yang rusak akibat perubahan iklim, seperti jembatan dan dinding penahan pantai yang dilaporkan rusak di Morotai dan Demak.
“Jika perempuan pesisir berdaya ini merupakan kunci tangguhan wilayah pesisir,” pungkas Rika Puspita.
Sinergi antara ilmu pengetahuan, keterlibatan pemuda, peran strategis perempuan, dan kebijakan yang berpihak pada nelayan kecil akan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisirnya di masa depan.
