WALHI Mendesak Pemerintah untuk Menghentikan TIndakan Represi dan Kembalikan Hak serta Keadilan bagi Seluruh Rakyat
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia terhadap peserta aksi demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 di berbagai kota di Indonesia. Kekerasan yang dilakukan aparat tidak hanya melanggar hak-hak dasar warga negara, tetapi juga mencerminkan kegagalan negara dalam merespons tuntutan publik secara adil, […]
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pernyataan Presiden Prabowo dan Pimpinan Partai Politik
Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia telah menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama dengan kepala lembaga negara dan partai politik telah gagal memahami isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang mendasari fenomena rumit dari demonstrasi yang muncul di berbagai daerah. Dalam pernyataan resminya, Koalisi menekankan bahwa lonjakan aksi protes belakangan ini bukan hanya hasil reaksi terhadap tindakan beberapa […]
JATAM: 7 Tahun PT IWIP Sarat akan Penghancuran Lingkungan Hidup
Sabtu 30 Agustus 2025 kawasan pengolahan logam berat terpadu—terbesar sedunia—Indonesia Weda Bay Industrial Park atau PT IWIP beranjak memasuki tahun ke-7 menjalankan operasi-produksi. Sentra industri nikel yang lahir atas kuasa Rezim Jokowi ini tepat berdiri di pesisir Kecamatan Weda Tengah dan Weda Utara, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Sejak diresmikan, pada 30 Agustus 2018, hingga sekarang, […]
Suara dari NTT, Revisi Total Undang-Undang Kehutanan untuk Perlindungan Nusa Tenggara Timur!
Masyarakat Adat, kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumba sepakat bahwa mengubah total UU Kehutanan saat ini adalah upaya untuk menyelesaikan konflik tenurial yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT) secara umum dan pulau Sumba secara khusus. UU Kehutanan nomor 41 Tahun 1999 telah terbukti gagal secara filosofis, sosiologis […]
Koalisi Masyarakat Sipil Mengecam Tindakan Represif Kepolisian Terhadap Demonstran
Pulihan organisasi yang tergabung dalam koalisi mengecam tindakan kepolisian yang bertindak represif terhadap demonstran yang menyuarakan aspirasinya. Demonstrasi yang tak lain merupakan respons warga atas kebijakan ugal-ugalan DPR dan Pemerintah lagi-lagi ditanggapi negara dengan melibatkan aparat yang bertindak brutal. Tak hanya menembakkan gas air mata, kali ini kendaraan taktis Brimob menabrak dan melindas pengemudi ojek […]
Menguatkan Posisi Masyarakat Adat Melalui Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Berdasarkan UU No.27/2007 jo UU No. 1/2014, Pasal 1, angka 30, menyebutkan bahwa Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir dalam […]
Catat Waktu dan Agendanya! Kolaborasi WALHI Sulsel Gelar Mengalir Fest
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan (Sulsel) bakal menutup Agustus dengan Mengalir Fest–ragam dialog dan diskusi menyoal kondisi laut dan keterlibatan dalam memperjuangkan distribusi air bersih dan adil bagi masyarakat. Tak sendiri, WALHI Sulsel berkolaborasi dengan sejumlah organisasi dan komunitas, baik dalam penelitian, investigasi, advokasi dan publikasi. Adapun organisasi kolaborator dalam kegiatan Mengalir Fest […]
Riset Perubahan Iklim Berbasis Adat: AMAN Gagas Penelitian Indigenous-Led di Enam Wilayah
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggandeng sejumlah perguruan tinggi dari berbagai daerah untuk melakukan penelitian Indigenous-Led Research On Loss and Demage For Climate Change atau Penelitian Masyarakat Adat Tentang Kehilangan dan Kerusakan Akibat Dampak Perubahan Iklim di enam wilayah adat. Penelitian yang diinisiasi AMAN bersama Institut Teknologi Keling Kumang (ITKK) ini akan melibatkan Masyarakat Adat sebagai pemimpin […]
Bupati Konawe Selatan Didesak Segera Menjatuhkan Sanksi Administratif Kepada PT Wijaya Inti Nusantara
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tenggara mendesak Bupati Konawe Selatan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait penerapan sanksi administratif terhadap PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN) atas pelanggaran serius di bidang lingkungan hidup. Sebelumnya, melalui Surat Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1088/PPSALHK/PSA/GKM.2.4/B/04/2024 tertanggal 29 April 2024, KLHK telah […]