Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia telah menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama dengan kepala lembaga negara dan partai politik telah gagal memahami isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang mendasari fenomena rumit dari demonstrasi yang muncul di berbagai daerah.

Dalam pernyataan resminya, Koalisi menekankan bahwa lonjakan aksi protes belakangan ini bukan hanya hasil reaksi terhadap tindakan beberapa anggota parlemen yang dianggap acuh tak acuh terhadap penderitaan rakyat. Menurut mereka, krisis saat ini adalah hasil dari akumulasi kebijakan yang dibuat tidak bersentuhan dengan masyarakat.

“Pemborosan anggaran publik, korupsi elit yang berkuasa, gaji dan tunjangan pejabat negara yang jauh di atas rata-rata pendapatan masyarakat, penguasaan ruang hidup rakyat melalui proyek pemerintah dan investasi, adalah ketidakadilan yang dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari mereka,” bunyi pernyataan Koalisi.

Koalisi juga menunjuk pada pernyataan yang dibuat oleh Prabowo yang telah dituduh gagal menyebutkan tindakan represif aparat keamanan terhadap para demonstran. Alih-alih mengutuk, presiden disebut-sebut sebagai pihak yang mencoba mengalihkan tanggung jawab dengan melabeli para demonstran sebagai pelaku kudeta dan terorisme.

“Melarang pernyataan ini akan sangat membahayakan bangsa dan rakyat. Presiden seharusnya membentuk tim independen yang dipimpin oleh komisi hak asasi manusia bersama dengan institusi independen lainnya, para ahli, dan masyarakat sipil untuk mengungkap kekerasan dan gangguan yang dihadapi negara saat ini,” bunyi pernyataan tersebut.

Selain itu, Koalisi mengkritik keputusan presiden untuk memerintahkan militer ikut serta dalam penegakan protes. Menurut mereka, ini adalah pelanggaran terhadap mandat konstitusi 1945, undang-undang tentang militer, dan hukum.

Koalisi juga mendesak juga mendesak agar semua demonstran yang ditangkap dan ditahan tanpa syarat, segara pulihkan semua korban tindak kekerasan aparat dan berikan rehabilitasi serta restitusi yang maksimal.