Pemerintah Didesak Lindungi dan Penuhi Hak Masyarakat Pesisir serta Pulau Kecil
IPPKH Dibatalkan, PT GKP Dilarang Berkegiatan di Wawonii Selatan
Perusahaan tambang nikel, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) terancam tak dapat lagi melakukan kegiatan apapun, terutama pertambangan, di dalam kawasan hutan, di Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Penyebabnya, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dipegang anak usaha Harita Group itu dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Hal […]
Akankah Indonesia Berdaulat di Laut pada 2045?
AMAN: KUHP baru Membahayakan Masyarakat Adat
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menyatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan oleh DPR RI dapat menjadi ancaman yang membahayakan Masyarakat Adat. Rukka juga menyebut KUHP ini jauh lebih berbahaya dari Undang-Undang No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. “Saya membayangkan, akan terjadi kekacauan ke depan ketika Undang-Undang (KUHP) […]
Jaring Nusa: Pemerintah Harus Memastikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil dalam Visi Indonesia Emas 2045
TOT Pendidikan Lingkungan Hidup di Desa Wambona, Kabupaten Muna
Dengan penuh semangat, guru-guru menjelajahi hutan mangrove, belajar keaneragaman mangrove dan mengidentifikasi bentuk daun, batang dan akarnya. Mereka mempraktekkan langsung model pembelajaran PLH yang sebaiknya diterapkan di sekolah. Prinsip Participatory Action Research (PAR) menjadi roh dari pembelajaran PLH ini. Kegiatan ini adalah bagian dari TOT PLH yang dilaksanakan di Desa Wambona, Kabupaten Muna pada tanggal […]
Jaring Nusa ‘Coastal and Small Islands People Summit 2nd: Pemerintah Harus Memastikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil dalam Visi Indonesia Emas 2045
Jaring Nusa Minta Pemerintah Beri Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil
Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut Masih Belum Optimal
