Sebuah studi dari Potsdam Institute for Climate Impact Research mengungkapkan dampak dari perubahan iklim telah menyebabkan kerusakan pada bidang pertanian, kesehatan, produktivitas, dan infrastruktur. Dalam laporan tersebut mengungkapkan kerugiannya akan menelan biaya sebesar 38 triliun dollar.
“Populasi dunia akan menjadi lebih miskin dibandingkan jika tidak ada perubahan iklim,” kata peneliti data iklim Potsdam, Leonie Wenz, yang juga menjadi salah satu penulis studi tersebut seperti dilansir oleh reuters.com.
“Biayanya jauh lebih sedikit untuk melindungi iklim daripada tidak melakukannya,” tambahnya.
Temuan mereka menunjukkan jika perubahan iklim akan memangkas 17% dari PDB global pada pertengahan abad ini. Dampak dari perubahan iklim sendiri belum dapat dipahami sepenuhnya yang menyebabkan perbedaan pendapat para ekonom terlebih yang menyangkut persoalan kerugian.
Upaya untuk membatasi suhu global untuk tetap di bawah 2°C dibandingkan pada masa pra industri diperkirakan akan menelan biaya hingga 6 triliun dollar. Negara-negara miskin dan berkembang menjadi pihak yang paling terdampak akibat krisis iklim.
Studi tersebut juga menganalisis data suhu dan curah hujan lebih dari 1.600 wilayah selama 4 tahun terakhir. Mereka melakukan proyeksi untuk memprediksi kerugian di masa depan.
Menurut penelitian yang mereka lakukan jika emisi terus berada dalam tingkat ini dan suhu global naik sekitar 4°C maka perkiraan ekonomi setelah tahun 2050 meningkat dan mengurangi pendapatan sebesar 60% pada tahun 2100.
Dengan membatasi kenaikan suhu hingga 2°C akan menahan kerugian rerata pada angka 20%. Sehingga penelitian tersebut menyarankan agar negara-negara di dunia untuk berinvestasi dalam langkah-langkah untuk beradaptasi dan mencegah dampak buruk perubahan iklim.
Selain itu, penting untuk mendorong orang-orang terkaya dunia untuk bertanggung jawab atas emisi karbon yang dihasilkan. Riset dari Oxfam pada tahun 2023 menunjukkan 1% orang terkaya di dunia berkontribusi terhadap 16% emisi karbon global.
Greenpeace Indonesia sendiri mendesak pemerintah untuk mengambil sikap tegas dan aktif dalam memperjuangkan keadilan fiskal. Greenpeace mengungkap melalui penerapan pajak yang tinggi bagi perusahaan perusak lingkungan dan kelompok super kaya menjadi potensi untuk membiayai pembangunan berkelanjutan.
“Ini saatnya memanfaatkan momentum global untuk menuntut kontribusi nyata dan adil dari industri ekstraktif dan kelompok super-kaya, mereka yang terus meraup keuntungan masif di tengah krisis yang justru memperburuk penderitaan masyarakat dan kerusakan lingkungan,” tegas Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak.
Foto utama: Pengangkutan nikel ore melalui jetty di pesisir – laut Langgikima; wilayah tangkap ikan bagi nelayan pesisir Langgikima. (Foto: INDIES)
