Apa itu Perampasan Ruang Laut yang Direncanakan?
Istilah ocean grabbing atau perampasan ruang laut, dalam catatan The Transnational Institute, digunakan untuk menyoroti proses dan dinamika penting yang berdampak negatif terhadap keberlanjutan sumber daya laut, sekaligus keberlanjutan hidup masyarakat yang cara hidup dan identitas budaya serta mata pencahariannya bergantung pada 4 penangkapan ikan skala kecil. Aktor utama ocean grabbing, menurut The Transnational Institute, […]
Peta Jalan Politik Hijau; Pulihkan Indonesia
WALHI, sebagai organisasi lingkungan hidup, merespons kondisi politik ini sejak era reformasi dengan fokus pada kekuatan politik yang mempengaruhi tatanan kekuasaan. WALHI menilai kondisi sistem politik di Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam basik struktur dan suprastruktur. Pembatasan infrastruktur publik diarahkan untuk menjaga stabilitas politik, menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial yang hanya menjadi […]
Ekstraktivisme Mengorbankan Ekologi dan Akses Masyarakat Lokal Terhadap Ruang Laut
Ekosistem alami pesisir dan juga pulau kecil sangat rentan terganggu oleh limbah pertambangan, polusi air dan udara, serta kerusakan habitat yang disebabkan oleh aktivitas industri ekstraktif. Selain dampak ekologis, ancaman pertambangan dan industri ekstraktif juga memberikan pengaruh yang kuat pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak petani dan nelayan yang kehilangan mata pencaharian mereka akibat […]
Sampah Laut dan Tanggung Jawab Korporasi
oleh Parid Ridwanuddin Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI “Laut Indonesia terancam oleh masifnya sampah yang dibuang dari daratan dan mencemari laut. Didominasi oleh sampah plastik.” “Sampah Plastik mendominasi jenis sampah yang mencemari laut Indonesia. Penelitian J.R Jambeck dkk (2015) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua setelah Cina. Persoalan sampah […]
Melawan Korporasi Nikel, 9 Organisasi Masyarakat Sipil Mengajukan Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) dalam JR UU PWP3K
Koalisi untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) menyerahkan dokumen Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) atas Uji Materi (Judicial Review) Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) No. 27 tahun 2007 jo No. 1 Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK), yang terdaftar dalam perkara nomor: 35/PUU-XXI/2023. Pengajuan permohonan Sahabat Pengadilan tersebut dilakukan pada Kamis (1/2/2024) […]