WALHI, sebagai organisasi lingkungan hidup, merespons kondisi politik ini sejak era reformasi dengan fokus pada kekuatan politik yang mempengaruhi tatanan kekuasaan. WALHI menilai kondisi sistem politik di Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam basik struktur dan suprastruktur.

Pembatasan infrastruktur publik diarahkan untuk menjaga stabilitas politik, menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial yang hanya menjadi mimpi. Pemilu dianggap sebagai ajang korporatokrasi, di mana partisipasi masyarakat semakin terabaikan, dan revisi UU tentang Pemberantasan Korupsi serta UU tentang Mineral dan Batubara menunjukkan pelemahan upaya pemberantasan korupsi.

Pembahasan berikut menyajikan situasi krisis yang berlapis dan akar krisis yang menjadi penyebabnya. WALHI menyerukan untuk keluar dari krisis menuju Indonesia yang berkeadilan ekologis.

Selengkapnya silahkan unduh dokumen berikut:
Peta_Jalan_Politik_Hijau_Pulihkan_Indonesia