LBH Muhammadiyah: Putusan MA Soal Pasir Laut Tegaskan Negara Harus Lindungi Lingkungan
LBH AP PP Muhammadiyah apresiasi Putusan MA No. 5/P/HUM/2025 membatalkan PP No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut terkait dibukanya kran ekspor pasir laut oleh rezim Jokowi, setelah 20 tahun ditutup oleh Pemerintahan sebelum era Jokowi. Melalui Putusan tersebut, MA melarang Pemerintah melakukan eksport pasir laut. Menurut Majelis Hakim, kebijakan komersialisasi pemanfaatan hasil sedimentasi […]
Putusan MA Soal Ekspor Pasir Laut Disambut Apresiasi oleh WALHI Sulsel dan Warga Kodingareng
Bulan Mei 2023 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan membuka keran ekspor pasir laut setelah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Setahun berikutnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan lantas menerbitkan aturan turunannya, yakni Permendag Nomor 20 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024. Namun, dua tahun berlalu […]
Ekologi Lestari dan Ekonomi Bertumbuh: Praktik Buka Tutup dari Spermonde yang Menginspirasi
Pulau Lanjukang, merupakan pulau terdepan dari Kota Makassar yang juga bagian dari perairan Spermonde. Banyak orang mengenal Pulau Lanjukang sebagai salah satu destinasi wisata pantai dan laut yang populer. Pasirnya yang putih serta lautnya yang dapat kita jumpai dalam empat warna biru. Namun, keajaiban justru tersembunyi di balik riak permukaannya. Keindahan bawah lautnya tak kalah […]
Industri Nikel dan Pelanggaran HAM di Pesisir dan Pulau Kecil
Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya alam Indonesia seperti dituangkan dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33 Ayat 3. Namun demikian, kekayaan alam pesisir, laut dan pulau kecil juga telah menjadi sasaran bagi pembangunan ekonomi yang over exploitative berorientasi profit dan capital growth. Hal tersebut telah memberikan dampak negatif bagi […]
Hentikan Perampokan Pulau Kecil, Masyarakat Menuntut Cabut Izin Tambang di Pulau Kei Besar
Maluku Tenggara, 16 Juni 2025 — Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Batu Licin Beton Asphalt di Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, merupakan bentuk perampokan ruang hidup masyarakat pulau kecil yang tidak hanya menabrak aturan hukum nasional, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial budaya dan ekologis masyarakat lokal yang telah dijaga turun temurun. Diketahui aktivitas […]
13 Izin Tambang di Raja Ampat Berada di Kawasan Geopark
Raja Ampat terkenal dengan pulau-pulaunya yang tropis, perairan yang kaya akan kehidupan laut, formasi karst dan hutan yang masih asri. Kawasan ini telah menjadi destinasi impian bagi para wisatawan Indonesia serta penyelam dari seluruh dunia. National Geographic dan The New York Times telah memasukkan Raja Ampat dalam daftar destinasi teratas untuk tahun 2025, sementara CNN […]
WALHI Sebut Pencabutan 4 IUP di Raja Ampat Adalah Tindakan Setengah Hati
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru-baru ini mengumumkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk empat dari lima perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Meski demikian, pemerintah masih membiarkan PT Gag Nikel, […]
Jaring Nusa: Pemerintah Dituntut Buktikan Komitmen Perlindungan Laut dan Pulau Kecil Indonesia
Sejak tanggal 9 hingga 13 di kota Nice, Perancis, digelar the Third United Nations Ocean Conference (UNOC3), bertepatan peringatan Ocean Day International. Pembahasan aktual dalam ONOC3 adalah terkait tindak lanjut dari kesepakatan bersama antar negara terkait Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction(BBNJ) agreement atau Global Ocean Treaty. Pada 20 September 2023, Indonesia menjadi salah […]
WALHI Ajukan Uji Materiil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi
Dalam momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama Tim Advokasi untuk Keadilan Ekologis secara resmi mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster lingkungan hidup. Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai […]