Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Kota Makassar bersama YASMIB Sulawesi menggelar Pelatihan Pengawasan Barang dan Jasa (PBJ) Sektor WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) di Hotel Remcy Panakkukang, Sabtu & Minggu, 25–26 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 21 peserta, terdiri dari 19 perempuan dan 2 laki-laki.

Pelatihan ini merupakan bagian dari program tahun kedua KPPI Makassar sebagai salah satu wilayah pilot project pengawasan sektor WASH, setelah sebelumnya dijalankan di sejumlah daerah lain seperti Lombok Timur, Semarang, Medan, dan Tangerang.

Dalam sambutannya, perwakilan YASMIB Sulawesi menekankan bahwa pelatihan ini bertujuan membekali KPPI dan jaringan komunitas perempuan pesisir agar mampu memantau proses pembangunan secara berbasis bukti, sekaligus memahami mekanisme penyampaian temuan dan kekurangan kepada pemerintah demi perbaikan kualitas pembangunan.

Perwakilan KPPI Pusat memaparkan latar belakang dipilihnya Makassar sebagai lokasi program, yang didasari temuan kontradiktif di lapangan terkait pelayanan dasar WASH yang belum terpenuhi. Di Kelurahan Kaluku Bodoa, dari 129 sambungan pipa gratis yang telah terpasang, tercatat 55 kepala keluarga belum pernah sama sekali mengakses air bersih, sementara 74 KK lainnya hanya bisa mengakses air pada hari-hari tertentu.

Sementara itu di Kelurahan Buloa, dari 44 titik permasalahan drainase yang dipetakan KPPI bersama YASMIB Sulawesi, 34 titik di antaranya mengalami genangan yang merugikan warga sekitar, ditambah minimnya sarana sanitasi yang memadai.

“Kita bersama-sama membentuk suatu koalisi daerah, di mana kita nanti menyuarakan hak-hak dasar ataupun hak yang perlu disuarakan dan dikeluhkan oleh masyarakat sekitar. Semakin kita berkoalisi, berelasi, dan berjaringan, maka semakin kuat suara kita untuk didengar, terkhususnya pada layanan sektor WASH,” ujar perwakilan KPPI Pusat saat membuka kegiatan.

Materi inti pelatihan disampaikan oleh Jusriadi, Plt. Kasubag Pengelolaan PBJ Kota Makassar (UKPBJ). Ia menjelaskan dinamika regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, mulai dari Perpres 54/2010, Perpres 16/2018 beserta perubahannya, hingga aturan terbaru Perpres 46/2025, serta ribuan halaman aturan turunan dari LKPP.

“Pentingnya kita tekankan kontrol yang seimbang dari masyarakat sebagai fungsi penyeimbang terhadap pemerintah, seperti kebutuhan kendaraan akan spuring dan balancing secara berkala, agar proses pembangunan pemerintah tetap terjaga transparansinya,” ujar Jusriadi.

Peserta kemudian diajak mempraktikkan langsung cara membuka, membaca, dan menganalisis anggaran pengadaan melalui website SiRUP INAPROC (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), termasuk memahami perbedaan mekanisme penyedia dan swakelola, serta lima metode pemilihan penyedia: e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, dan seleksi. Sesi dilanjutkan dengan pengenalan dan praktik pengawasan melalui platform E-Purchasing, diselingi sesi tanya jawab bersama narasumber.

Usai istirahat siang, kegiatan dilanjutkan dengan pendalaman materi bersama fasilitator mengenai pentingnya peran perempuan dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa di tingkat komunitas.

Pelatihan ini menghasilkan sejumlah capaian penting, di antaranya:

• Peningkatan pemahaman dasar peserta mengenai konsep, regulasi, dan alur PBJ pemerintah sektor WASH.
• Inisiasi pembentukan Koalisi Daerah sebagai wadah jaringan untuk mengawasi dan menyuarakan advokasi pelayanan dasar masyarakat secara bersama dan berbasis bukti.
• Peningkatan kapasitas teknis peserta dalam mengakses dan menganalisis data pengadaan melalui SiRUP INAPROC serta mengoperasikan fitur pemantauan pada E-Purchasing.
• Teridentifikasinya temuan lapangan terkait akses air bersih di Kelurahan Kaluku Bodoa dan kendala drainase/sanitasi di Kelurahan Buloa, sebagai basis materi pengawasan masyarakat ke depan.
• Meningkatnya kesadaran bersama akan pentingnya keterlibatan aktif perempuan dalam mengawal kualitas pembangunan layanan dasar yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini turut melibatkan berbagai pihak, di antaranya KPPI Pusat, KPPI Makassar, YASMIB Sulawesi, HWDI Sulsel, SP Anging Mammiri, KPI Wilayah Sulsel, SRP Payo-Payo, PKBI Sulsel, Jaring Nusa, Blue Forest, Tribun Timur, Maritim News, serta akademisi dari UIN.

Foto utama: Perwakilan peserta dan mitra pelaksana menyampaikan hasil serta refleksi bersama di penutupan pelatihan. (Foto: KPPI)