Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia telah mencapai tingkat darurat yang tidak lagi hanya berkutat di enam provinsi prioritas lahan gambut Sumatra dan Kalimantan, tetapi telah meluas secara masif ke wilayah pesisir, wilayah adat, serta pulau-pulau kecil di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Fenomena alarmis ini mengemuka dalam Sharing Session bertajuk “Karhutla Meluas, Wilayah Pesisir dan Kepulauan Terkepung Asap” yang diselenggarakan oleh Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Diskusi publik ini menghadirkan para pemangku kepentingan, aktivis lingkungan, serta perwakilan masyarakat adat. Salah satu narasumber utama, Moh. Arif Pratama dari Yayasan Bonebula, memaparkan krisis ekologis dan kerugian sosial-ekonomi berat yang kini menimpa Wilayah Adat Buano di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam pemaparannya, Moh. Arif Pratama menegaskan bahwa Wilayah Adat Buano yang terletak di Kabupaten Parigi Moutong memiliki karakteristik ekosistem unik dan sangat krusial bagi keberlanjutan hidup masyarakat hukum adat lokal. Salah satu bentang alam paling vital di wilayah ini adalah Danau Laboan Saw, sebuah kawasan danau bertanah gambut yang menjadi penyangga keanekaragaman hayati dan tata air wilayah adat.

Arif menceritakan bahwa Danau Bolanosau memiliki sejarah perlindungan adat yang sangat ketat. Enam tahun lalu, tepatnya pada tahun 2020, kawasan ini dilanda kekeringan panjang dan kebakaran hebat yang memicu keputusasaan ekologis. Merespons musibah tersebut, Lembaga/Dewan Adat Buano menggelar Mogombu (musyawarah adat) dan menyepakati penutupan total Danau Laboan Saw dari segala bentuk aktivitas pengelolaan manusia, baik oleh masyarakat adat internal maupun pihak luar.

Namun, komitmen konservasi berbasis kearifan lokal yang telah berjalan selama enam tahun tersebut mendadak terkoyak oleh kembalinya si jago merah di pertengahan September 2026.

“Di mana kita ketahui bersama bahwasannya di beberapa kawasan adat, wilayah yang ditutup melalui Mogombu atau musyawarah Adat kemudian ditetapkan menjadi wilayah yang memang tidak boleh untuk dikelola oleh masyarakat manapun, baik Masyarakat Hukum Adat ataupun masyarakat luar. Danau Bolanosau ini sudah enam tahun ditutup oleh Dewan Adat akibat karhutla tahun 2020 lalu yang dipicu kekeringan panjang,” ungkap Moh. Arif Pratama.

Arif mengungkapkan bahwa pada 17 September 2026, titik api kembali membakar kawasan Danau Laboan Saw mulai pukul 15.00 WITA hingga pukul 23.00 WITA. Karakteristik lahan gambut di sekitar danau menyebabkan kobaran api merambat turun dan membakar lapisan tanah bagian dalam yang menyulitkan proses pemadaman darat.

Upaya pemadaman total membutuhkan waktu hingga dua sampai tiga hari. Bahkan, sehari sebelum pelaksanaan sharing session (20 Oktober 2026), kebakaran susulan kembali terdeteksi di kawasan danau tersebut.

“Per 17 September kemarin terjadi kebakaran di kawasan danau tersebut dari jam tiga sore sampai dengan jam sebelas malam. Karena kawasan ini merupakan kawasan danau, apinya membakar sampai ke dalam tanah. Penanganannya cukup kesusahan dan pemadamannya membutuhkan waktu hampir dua sampai tiga hari,” tutur Arif.

Kebuntuan Mitigasi dan Tantangan Akses

Kebakaran yang berulang di Danau Bolanosau memicu investigasi mandiri oleh kelompok pemuda lokal dan masyarakat adat Buano untuk mengidentifikasi pemicu serta potensi pelaku pembakaran. Kendati demikian, aksi tanggap darurat di tingkat tapak berhadapan dengan tembok tebal keterbatasan infrastruktur dan ancaman keselamatan jiwa.

Akses menuju lokasi kebakaran di kawasan danau sangat memprihatinkan dan sulit dilalui kendaraan maupun peralatan pemadam portabel. Selain kendala geografis, ketakutan warga semakin membumbung karena kawasan Danau Bolanosau merupakan habitat alami buaya muara yang agresif.

“Kami masyarakat adat dan pemuda lokal coba menginvestigasi apa masalahnya dan siapa pelakunya. Namun dalam penanganan langsung, masyarakat dihadapkan dengan kendala akses jalan yang cukup sulit. Kawasan adat ini berada di danau, sehingga masyarakat merasa takut untuk masuk lebih dalam karena lokasi tersebut masih dihuni oleh buaya,” jelas Arif.

Mengakhiri pemaparannya, Arif mengkritik keras sikap pemerintah yang kerap berlindung di balik narasi perubahan iklim global tanpa menghadirkan langkah mitigasi konkret dan terstruktur di tingkat daerah maupun nasional.

“Ini bukan semata-mata masalah fenomena iklim, tetapi bagaimana mitigasi yang harus dilakukan sedini mungkin oleh pemerintah nasional maupun pemerintah tingkat daerah. Memperhatikan bahwasannya di tahun ini terjadi kekeringan yang cukup ekstrem, tentunya harus dipersiapkan mitigasi terstruktur sejak awal untuk mencegah kebakaran lahan seperti ini,” tegas Arif.

Kerentanan dan Kerugian Ekonomi Karhutla di Parigi Moutong

Data pendukung dari Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional (KRB) Provinsi Sulawesi Tengah 2022–2026 yang diterbitkan inaRISK BNPB mempertegas betapan tingginya kerentanan Kabupaten Parigi Moutong terhadap ancaman karhutla dan multibencana.

Berdasarkan analisis kerentanan dan potensi risiko provinsi, Sulawesi Tengah memiliki total potensi bahaya karhutla seluas 3.254.141 hektar, dengan kelas risiko provinsi berada pada kategori TINGGI. Secara kumulatif, estimasi potensi kerugian ekonomi akibat bencana karhutla di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai Rp 12,570 triliun dengan potensi kerusakan lingkungan mencakup lahan seluas 155.493 hektare.

Di antara 12 kabupaten dan 1 kota di Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong menduduki peringkat teratas dengan nilai potensi kerugian ekonomi akibat karhutla tertinggi di Sulawesi Tengah, yaitu mencapai Rp 2,139 triliun.

Kondisi ini diperberat oleh fakta bahwa Kabupaten Parigi Moutong memiliki bentang pesisir sepanjang 472 kilometer di Teluk Tomini yang terdiri dari 23 kecamatan dan 278 desa. Menurut dokumen Evaluasi RTRW Kabupaten Parigi Moutong yang ditulis oleh Mandjarara, dkk thun 2021, ancaman karhutla menyebar di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang berbatasan langsung dengan permukiman serta kebun pertanian warga. Namun, alokasi anggaran dan penguatan kapasitas Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat KPH maupun desa masih sangat minim, rata-rata hanya berkisar 5 hingga 15 personel per wilayah KPH.

Kondisi kekeringan dan karhutla di Sulawesi Tengah kian terakselerasi oleh fenomena iklim global. Menurut Factsheet Monitoring dan Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan BMKG per 20 Oktober 2026, analisis dinamika atmosfer menunjukkan indikator kekeringan yang signifikan:

• Indeks Indian Ocean Dipole (IOD) mencatatkan nilai positif +0.703 (kategori IOD Positif) yang menekan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.
• Anomali Sea Surface Temperature (SST) di wilayah Nino3.4 mencapai +3.33, mengonfirmasi kondisi El Niño yang memicu kemarau ekstrem.
• Sebaran Titik Panas (Hotspot): BMKG mendeteksi 62 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Sulawesi Tengah per 19 Oktober 2026, yang menyumbang bagian terbesar dari total 146 titik panas di seluruh Pulau Sulawesi. Sebaran asap tebal terdeteksi secara konstan di langit Sulawesi Tengah.

Meskipun Sulawesi Tengah berada dalam kepungan asap dan kekeringan ekstrem, tanggap darurat pemerintah pusat melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) BMKG/BRIN periode Oktober 2026 justru hanya difokuskan pada lima provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, dan Sumatra Utara (Danau Toba). Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua hingga saat ini belum mendapatkan alokasi hujan buatan, sehingga penanganan kebakaran di tingkat tapak sepenuhnya bergantung pada pemadaman manual oleh masyarakat dan curah hujan alami yang sangat minim.

“Saya sangat setuju dengan penyampaian narasumber dan pertanyaan rekan-rekan sekalian, bahwasanya ini bukan masalah iklimnya semata, tetapi bagaimana mitigasi-mitigasi yang harus dilakukan sedini mungkin oleh Pemerintah Nasional maupun Pemerintah Tingkat Daerah. Memperhatikan bahwasanya kalau sudah di tahun ini terjadi kekeringan yang cukup ekstrem, tentunya harus dipersiapkan mitigasi-mitigasi terstruktur untuk mencegah kebakaran lahan seperti itu,” pungkas Arif.

Foto utama: Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di Danau Bolanosau, Desa Bolano Barat pada 17 September 2026). (Foto: Instagram prasbhara.polsekbolam)