WALHI Kritik Tata Kelola Mangrove Indonesia yang Mengalami Kemunduran
Setelah menyelesaikan perhelatan ASEAN Senior Officials on Forestry (ASOF) ke-27 yang diselenggarakan di Bogor, Indonesia–melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK)–akan dipercaya melanjutkan keketuaan ASOF, yang sebelumnya dipegang oleh Kamboja. Sebelumnya, di dalam perhelatan ASOF ke-27 tersebut, Pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen untuk mengawal isu mangrove selama memimpin ASOF. Di dalam forum tersebut, KLHK menyampaikan sejumlah […]
Simpul WALHI Gorontalo: Gorontalo Darurat Bencana Ekologis
Pada tanggal 7 Juli 2024, tiga kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, yakni Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dilanda banjir dan tanah longsor. Per 12 Juli 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengidentifikasi korban terdampak banjir mencapai 36.100 jiwa. Jumlah ini di luar dari insiden longsor yang terjadi di wilayah pertambangan rakyat di Suwawa Timur, […]
Masyarakat Adat Biak Mempertahankan Tradisi Snap Mor
Ratusan Masyarakat Adat Suku Biak berduyun-duyun pergi ke pantai. Mereka hendak menangkap ikan secara tradisional. Budaya ini kerap dilaksanakan Masyarakat Adat Suku Biak pada saat air laut pasang besar hingga surut besar yang terjadi di saat bulan sabit dan bulan purnama pertama di bulan Juni hingga Oktober. Cara menangkap ikan secara tradisional ini disebut Snap […]
Policy Brief WALHI: Delapan Catatan Krusial RUU Perubahan KSDAHE
Krisis ekologi dalam kaitannya kerusakan keanekaragaman hayati sudah sangat memprihatinkan. The Living Planet Report 2022 melacak populasi mamalia, burung, ikan, dan reptil mengalami penurunan jumlah populasi yang signifikan sebesar 69% dalam kurun waktu 50 tahun.[1] Kerusakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain alih fungsi lahan dan air tanpa mempertimbangkan skema keberlanjutan, eksploitasi berlebihan pada spesies melalui […]
UU KSDAHE Dinilai Greenpeace Mengeksklusi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal Dalam Pelindungan Ekosistem
Greenpeace Indonesia menilai ada sederet masalah dalam proses formil maupun substansi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) yang disahkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa, 9 Juli lalu. Secara formil, proses pembahasan rancangan UU KSDAHE sangat minim pelibatan masyarakat. “Pembahasan rancangan UU KSDAHE tak berjalan transparan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil […]
Copernicus Climate Change Service: Suhu Bumi Capai Rekor Tertinggi dalam Setahun Terakhir
Copernicus Climate Change Service (C3S), layanan pemantauan perubahan iklim Uni Eropa mencatat Juni menjadi bulan terpanas. Hal ini menambah catatan panjang rekor suhu dunia dan memperkuat prediksi 2024 bakal jadi tahun terpanas dunia. Menurut catatan Copernicus Climate Change Service (C3S) Uni Eropa, rata-rata suhu dunia terus mencatatkan rekor selama 13 bulan berturut-turut. Zeke Hausfather, ilmuwan peneliti […]
Fakta Ekologi WALHI Sulsel: Sampah Menjadi Energi Listrik, Inovasi atau Bencana?
Salam Adil dan Lestari Halo Para Pembaca Setia Fakta Ekologi Kota Makassar, kota dengan pertumbuhan penduduk yang begitu massif tengah menghadapi berbagai permasalahan serius utamanya terkait dengan pengelolaan sampah mulai dari hulu hingga hilir. TPA Tamangapa Antang, tempat proses akhir sampah di Kota Makassar, hingga saat ini masih menggunakan sistem open dumping. Selain itu, di […]
Pengakuan dan Perlindungan Mutlak Dilakukan Untuk Melindungi Wilayah Kelola Rakyat di Pesisir, Laut dan Pulau Kecil
Posisi masyarakat lokal/tradisional sangat lemah dalam konteks pengakuan wilayah Kelola dan hal ini perlu mendapat kepastian mengingat terdapat ribuan desa-desa tepi pantai di Indonesia. Permasalahan konflik ruang di wilayah pesisir dan perairan yang menjadi sebab dan banyak mendapat sorotan di Indonesia meliputi kegiatan deforestasi mangrove, pembukaan lahan tambak, pemukiman, pembangunan infrastruktur, pertambangan, industri pariwisata, pencemaran, […]
LPDSN Suarakan Permasalahan Nelayan NTB dengan Tim Ahli Sekretariat DPR RI
Tim Ahli Sekretariat DPR RI yang berjumlah 5 orang mengadakan diskusi terbatas pada Senin (24/06/2024) yang dilaksanakan di Sekretariat LPSDN. Diskusi terbatas ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang khusus pada perlindungan masyarakat di tingkat […]