Jaring Nusa menyelenggarakan sharing session daring bertema “Pengaturan Pengelolaan Ruang Wilayah Kepulauan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan” pada Selasa (30/6/2026). Diskusi ini menghadirkan Muh. Abdillah Maulana, perwakilan dari Komite Kepulauan Tanakeke, sebuah lembaga komunitas yang dibentuk melalui inisiasi Blue Forest.
Abdillah membagikan pembelajaran berharga mengenai cara masyarakat Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, dalam menata ruang hidup mereka serta strategi mempertahankan wilayah kelola pesisir dari berbagai ancaman ekologis dan ekonomi. Sebenarnya telah lama inisiatif dan praktik baik perlindungan lingkungan pesisir dan laut telah dilakukan masyarakat. bahkan semakin berkembang saat ini.
Dalam paparannya, Abdillah menekankan bahwa bagi masyarakat kepulauan, wilayah pesisir bukan sekadar pembatas geografis, melainkan ruang hidup yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang mendalam. Ia menjelaskan bagaimana ketergantungan 90% masyarakat Tanakeke terhadap laut telah melahirkan kesadaran kolektif untuk menjaga ekosistem utama seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang sebagai pondasi keberlangsungan hidup antar-generasi.
Ekosistem Pesisir sebagai Identitas
Abdillah mengawali penjelasannya dengan menegaskan bahwa pandangan masyarakat terhadap laut telah bergeser dari sekadar tempat mencari ikan menjadi ruang hidup yang setara dengan daratan. Wilayah pesisir merupakan sumber mata pencaharian utama, tempat tinggal, sekaligus identitas budaya yang berlangsung secara turun-temurun.
Tanakeke, sebagai gugusan pulau kecil di selatan Kabupaten Takalar, memiliki kekayaan hayati luar biasa, termasuk salah satu hutan mangrove terluas di Sulawesi Selatan yang menjadi pondasi ekosistem produktif.
“Wilayah pesisir itu sebagai ruang hidup seperti wilayah darat. Kenapa? Karena wilayah pesisir bukan sekedar batas antara daratan dan lautan, melainkan ruang hidup bernilai ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya termasuk masyarakat Pulau Tanakeke,” ujar Abdillah.
Ia merinci bahwa terdapat empat ekosistem utama yang menjadi penyangga kehidupan di Tanakeke: hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan perairan pesisir. Keempat elemen ini saling berkaitan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Abdillah menjelaskan bahwa masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya menjaga daya dukung alam demi keadilan sosial, di mana hak akses terhadap sumber daya harus dirasakan merata oleh seluruh warga.
Mulai dari pembagian area penanaman mangrove hingga lokasi budidaya rumput laut. Partisipasi aktif dari berbagai kelompok, termasuk pemuda dan perempuan, menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Tata Kelola Berbasis Partisipasi
Abdillah menyoroti mekanisme pengelolaan wilayah kelola yang berbasis masyarakat. Di Tanakeke, pengelolaan ini didasarkan pada kesepakatan bersama dan norma adat yang berlaku, dengan prinsip utama berupa musyawarah dan gotong royong. Abdillah menceritakan bagaimana masyarakat beralih dari praktik pembukaan empang besar-besaran di masa lalu menuju upaya rehabilitasi mangrove yang intensif.
Salah satu pembelajaran paling menyentuh yang dibagikan adalah mengenai warisan pengetahuan lokal yang diajarkan orang tua kepada anak-anaknya sejak dini. Abdillah menceritakan pengalaman pribadinya saat diajak menanam mangrove oleh orang tuanya, sebuah praktik yang membentuk karakter generasi muda untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pelindung alam.
“Orang tua saya itu waktu saya SD sampai SMP itu sering mengajak kami kalau pasang surut itu sering mengajak kami untuk menanam mangrove yang menurutku warisan turun-temurun yang bagus. Kenapa? Karena generasi muda tidak hanya diajar untuk menghabisi, tapi diajar juga untuk merawat,” ungkap Abdillah dengan bangga.
Kesadaran ini juga diwujudkan dalam aturan formal tingkat desa (Perdes). Abdillah mencontohkan adanya kesepakatan rehabilitasi di eks-lahan empang yang dikontrakkan selama 15 hingga 20 tahun sebelum dikelola kembali oleh masyarakat.
Saat ini, pengawasan dilakukan secara kolektif melalui berbagai organisasi seperti Wemangrove (kelompok perempuan penjaga mangrove), Komite Tanakeke, serta Pokmaswas yang berfungsi sebagai pengawas lapangan untuk mencegah pengrusakan hutan dan praktik penangkapan ikan ilegal. Masyarakat bukan lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai pelaku utama dan penjaga sejati wilayah mereka.
Meskipun memiliki sistem pengelolaan yang kuat, Kepulauan Tanakeke tetap menghadapi tantangan besar. Abdillah menyebutkan dua ancaman utama yakni abrasi pantai akibat perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut, serta pencemaran sampah plastik karena belum adanya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, tekanan ekonomi terkadang masih mendorong sebagian kecil masyarakat untuk melakukan eksploitasi berlebihan atau penangkapan ikan tidak ramah lingkungan.
“Kalau tidak dilestarikan dan berkelanjutan, maka Pulau Tanakeke 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan akan hilang dari peta dan masyarakat akan berpindah mungkin ke mana-mana ketika tidak dikelola secara berkelanjutan,” tegas Abdillah memperingatkan pentingnya visi jangka panjang.
Abdillah juga menekankan pentingnya pendidikan lingkungan bagi anak-anak sekolah dan penguatan lembaga lokal melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, NGO seperti Blue Forest, serta akademisi. Ia meyakini bahwa pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan harus bersandar pada tiga pilar utama yakni partisipasi aktif masyarakat, penghormatan terhadap pengetahuan lokal, dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
Foto utama: Womangrove dari Pulau Tanakeke, Takalar sedang menyortir propagul. (Foto: Blue Forests)
