Bencana ekologis kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang mengepung Provinsi Maluku Utara telah mencapai eskalasi mengkhawatirkan. Bencana ini tidak hanya menghancurkan vegetasi daratan, tetapi juga melumpuhkan konektivitas antar-pulau, merusak ruang hidup pesisir, serta memicu krisis kesehatan dan ekonomi warga secara masif.
Dalam forum Sharing Session yang diselenggarakan oleh Jaring Nusa pada Rabu, 21 Oktober 2026, Perkumpulan Pakativa Maluku Utara memaparkan tinjauan kritis dan evaluasi data ekologis terkini terkait krisis Karhutla yang melanda kawasan pulau-pulau kecil dan daratan utama di wilayah timur Indonesia tersebut.
Nadra, yang mewakili Perkumpulan Pakativa Maluku Utara, menegaskan bahwa Karhutla di provinsi kepulauan memiliki dimensi krisis yang berbeda secara mendasar dibanding fenomena serupa di daratan masif (mainland). Karakteristik kepulauan yang sangat tergantung pada ekosistem pesisir dan konektivitas laut membuat dampak Karhutla melipatgandakan tingkat kerentanan warga. Forum ini sekaligus menjadi konsolidasi gerakan masyarakat sipil guna mendesak perubahan kebijakan mitigasi bencana yang berkeadilan ekologis di bawah komitmen bersama.
“Karhutla di Maluku Utara tidak boleh ditangani dengan sudut pandang daratan masif. Ketika hutan tropis di pulau-pulau kecil terbakar, dampaknya tidak berhenti di garis pantai. Kabut asap langsung mengepung perairan, melumpuhkan navigasi laut, mematikan mata pencaharian nelayan, dan mengisolasi wilayah pemukiman. Ini adalah krisis multidimensi yang merenggut ruang hidup masyarakat pesisir dari darat hingga ke laut,” ujar Nadra.
Bencana Ekologis Karhutla di Maluku Utara
Secara geopolitik dan ekologis, Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau tropis yang dikelilingi oleh perairan laut yang luas. Profil geografis resmi mencatat total luas wilayah Maluku Utara mencapai 145.801,1 km². Dari total luasan tersebut, wilayah daratan hanya mencakup 32.004,57 km², sementara wilayah perairan laut jauh lebih mendominasi, yakni mencapai 113.796,53 km². Bentang alam kepulauan ini terbagi atas 957 pulau yang tersebar di 8 kabupaten dan 2 kota.
Karakteristik geografis berpulau-pulau ini membentuk struktur kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada keseimbangan ekosistem laut dan darat. Namun, kondisi tropis berpulau ini pula yang memicu kompleksitas tinggi saat bencana Karhutla melanda. Tiupan angin laut yang kencang, topografi berbukit, serta keterbatasan aksesibilitas antar-pulau mempercepat penyebaran titik api dan menyulitkan mobilisasi tim pemadam kebakaran.
Data penginderaan jauh melalui satelit BMKG (terdiri atas satelit Terra, Aqua, S-NPP, dan NOAA20 berbasis sistem FIRMS) per 20 Oktober 2026 mencatat sebanyak 206 titik panas (hotspot) tersebar di seluruh wilayah Maluku Utara. Rincian tingkat kepercayaan (confidence) satelit menunjukkan terdapat 195 titik panas tingkat sedang (medium confidence), 8 titik panas tingkat tinggi (high confidence) yang ditandai sebagai zona merah bahaya utama, serta 3 titik panas tingkat rendah (low confidence). Sebaran titik panas ini mengonfirmasi bahwa ancaman kebakaran telah mengepung hampir seluruh bentang kepulauan.
Eskalasi titik panas tersebut berbanding lurus dengan rekapitulasi data kebencanaan dari Polda Maluku Utara per 20 Oktober 2026. Otoritas kepolisian mencatat akumulasi mengkhawatirkan sebanyak 304 kejadian Karhutla yang telah menghanguskan total 1.147,2 hektare lahan di 10 kabupaten/kota.
Data di atas menunjukkan bahwa wilayah dengan konsentrasi hutan tropis dan kawasan perkebunan luas seperti Halmahera Utara (59 kejadian, 429,7 ha), Halmahera Selatan (55 kejadian, 253,7 ha), dan Pulau Taliabu (41 kejadian, 106,9 ha) mengalami daya rusak paling parah. Dalam forum Sharing Session Jaring Nusa, Nadra memberikan penekanan analitis mengenai keterkaitan antara bentang alam pulau kecil dengan akselerasi bencana.
“Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan di bagian timur Indonesia yang memiliki karakteristik wilayah berupa pulau-pulau yang tersebar di kawasan hutan tropis, wilayah pesisir, dan perairan laut yang luas. Kondisi geografis ini berpengaruh langsung terhadap pola risiko bencana Karhutla. Api yang membakar kawasan hutan tropis di pulau-pulau kita tidak hanya menghancurkan tutupan vegetasi, tetapi juga menyebarkan kabut asap pekat ke wilayah perairan yang merenggut ruang hidup masyarakat pesisir.”
Luasnya areal tutupan hutan dan tanah perkebunan yang terbakar ini dengan cepat memicu efek domino sistemik yang merobohkan sendi-sendi kehidupan masyarakat di darat dan di laut.
Multi Sektor Dampak Karhutla
Dampak bencana Karhutla di wilayah kepulauan tidak terisolasi pada kerusakan vegetasi darat semata. Pembakaran hutan tropis dan kebun warga melepaskan polutan beracun serta partikel mikro ke udara, yang kemudian terbawa angin laut hingga menutup koridor pelayaran dan wilayah pemukiman padat.
Pencemaran udara akibat paparan asap pekat memicu krisis kesehatan masyarakat yang masif. Berdasarkan data publikasi Malut Post yang dikutip oleh Pakativa, kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kota Ternate melonjak drastis hingga 38%. Lonjakan ini dipicu oleh akumulasi kabut asap Karhutla regional serta kebakaran perkotaan mendesak di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Buku Deru Deru, Takome.
Kebakaran sampah dan vegetasi di TPA Takome menghasilkan kepulan asap pekat beracun yang menyelimuti wilayah sekitar, sehingga pemerintah daerah terpaksa mengeluarkan kebijakan meliburkan sekolah-sekolah demi melindungi anak-anak dari paparan polutan maut. Meski laporan kepolisian mencatat progres pemadaman di TPA Buku Deru Deru telah mencapai sekitar 85%, sisa partikel beracun masih menetap di atmosfer kota.
Di kawasan pedesaan pesisir, seperti Desa Wayabula di Pulau Morotai, dampak krisis kesehatan menyerang kelompok usia paling rentan. Anak-anak dan lansia dilaporkan mengalami gejala batuk-batuk kronis dan sesak napas akibat paparan asap Karhutla yang terperangkap oleh kelembapan udara pesisir.
Sektor ekonomi kerakyatan mengalami kehancuran yang sangat nyata. Karhutla melalap kawasan perkebunan warga yang ditanami komoditas unggulan Maluku Utara seperti pala, cengkeh, dan kelapa. Kerugian paling parah dialami oleh masyarakat di Pulau Taliabu, di mana sedikitnya 8.000 pohon cengkeh milik warga hangus terbakar.
Dalam struktur ekonomi kepulauan, cengkeh dan pala merupakan tanaman keras/menahun (perennial crops) yang membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga belasan tahun untuk dapat dipanen kembali. Kehilangan 8.000 pohon cengkeh bukan sekadar kerugian musiman, melainkan pemusnahan tabungan antar-generasi dan kelumpuhan ekonomi rumah tangga petani dalam jangka panjang.
Dampak ekonomi tidak hanya memukul daratan, tetapi meluas hingga ke sektor kelautan. Laporan dari Haliyora.id mengungkapkan bahwa para nelayan tradisional di Kelurahan Dufa-Dufa, Kota Ternate, kehilangan ruang tangkap (fishing ground). Kabut asap pekat yang menyelimuti permukaan laut menghancurkan jarak pandang aman, membuat nelayan tidak dapat mendeteksi titik-titik penangkapan ikan tradisional maupun navigasi karang. Akibatnya, sebagian besar nelayan terpaksa tidak melaut, yang berdampak langsung pada hilangnya pendapatan harian keluarga pesisir.
“Kebakaran hutan di Maluku Utara sebagian besar merambat ke kawasan perkebunan rakyat seperti pala, cengkeh, dan kelapa yang merupakan sumber penghidupan utama. Dampaknya tidak hanya memotong pendapatan petani, tetapi juga memukul nelayan tradisional yang kehilangan jarak pandang di laut,” terang Nadra.
Sebagai provinsi kepulauan, transportasi laut merupakan urat nadi logistik dan mobilitas warga. Pekatnya kabut asap di atas perairan memicu krisis keamanan pelayaran. Beberapa armada speedboat penumpang rute Ternate–Sofifi serta kapal feri antar-pulau dilaporkan mengalami disorientasi arah di tengah laut akibat hilangnya jarak pandang visual. Kondisi ini sangat membahayakan keselamatan jiwa penumpang dan nelayan tradisional yang melaut dengan perahu bermotor tanpa kelengkapan navigasi radar modern.
Di sektor transportasi udara, buruknya kualitas udara dan terbatasnya jarak pandang menyebabkan gangguan serius pada lalu lintas penerbangan. Pemerintah daerah dan otoritas penerbangan sempat menutup operasional bandara selama satu hari penuh dan menunda berbagai jadwal penerbangan. Pemerintah daerah bahkan mengeluarkan edaran resmi yang mengimbau seluruh warga untuk membatasi aktivitas di luar rumah.
“Asap Karhutla telah melumpuhkan keamanan pelayaran speedboat dan feri, bahkan menutup operasional bandara. Ini bukti nyata bahwa Karhutla di wilayah kepulauan telah merenggut ruang hidup warga dari darat hingga ke laut,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan infrastruktur dan respons pemadaman resmi dari otoritas pemerintah di pulau-pulau terpencil, masyarakat lokal tergerak untuk membangun ketangguhan swadaya.
Resilensi Melalui Inisiatif Lokal
Jarak geografis yang jauh antar-pulau serta keterbatasan armada pemadam kebakaran pemerintah sering kali menciptakan kekosongan penanganan (response void) pada jam-jam awal terjadinya Karhutla. Dalam situasi darurat ini, ketangguhan swadaya, solidaritas sosial, serta inovasi berbasis pengetahuan lokal (local knowledge) masyarakat menjadi garis pertahanan utama yang mencegah bencana membesar lebih luas.
Perkumpulan Pakativa sendiri mengambil peran aktif dalam merespons krisis dengan menggelar kampanye edukasi dan advokasi publik secara intensif di media sosial untuk membuka mata publik nasional atas krisis Karhutla di wilayah kepulauan. Di samping kerja advokasi digital, relawan Pakativa bergerak langsung di lapangan dengan mendistribusikan masker gratis kepada warga, pengendara, dan kelompok rentan yang terpapar kabut asap di jalanan Kota Ternate guna mengurangi risiko penyakit pernapasan.
Di Pulau Makian, para petani setempat membuktikan keunggulan inovasi mitigasi mandiri berbasis kearifan lokal. Menghadapi musim kemarau ekstrem dan ancaman titik api, kelompok petani Pulau Makian menerapkan sistem irigasi tetes (sistem infus) sederhana pada area perkebunan dan pertanian mereka.
Dengan memanfaatkan instalasi tabung dan selang untuk mengalirkan air secara bertahap dan konstan langsung ke pusat perakaran tanaman, kelembapan tanah dan vegetasi dapat dipertahankan secara optimal. Inovasi teknologi tepat guna ini terbukti sangat sukses: kawasan pertanian di Pulau Makian berhasil terjaga dari kekeringan ekstrem dan mencatatkan rekor zero hotspot (tidak ada lahan yang terbakar).
Resiliensi luar biasa juga ditunjukkan oleh warga Desa Wayabula di Pulau Morotai. Ketika lidah api Karhutla mulai mendekati kawasan pemukiman dan perkebunan warga, masyarakat tidak tinggal diam menunggu kedatangan petugas dari pusat kabupaten. Secara bergotong-royong, warga desa memadamkan api menggunakan alat-alat seadanya, seperti memukulkan batang kayu basah ke titik api. Warga juga bekerja bakti menggali parit-parit tanah secara manual untuk membuat sekat bakar (firebreak). Langkah taktis ini efektif memutus rantai bahan bakar organik kering di permukaan tanah, sehingga perambatan api berhasil dihentikan sebelum menghanguskan pemukiman dan perkebunan warga.
“Inisiatif lokal yang diperagakan oleh masyarakat di lapangan mulai dari sistem irigasi tetes petani Pulau Makian hingga keberanian warga Desa Wayabula Morotai memadamkan api dengan batang kayu dan menggali sekat bakar membuktikan bahwa warga lokal memiliki resiliensi dan pengetahuan vital dalam meredam bencana ekologis. Masyarakat bukan sekadar korban, melainkan aktor penyelamat utama di garda terdepan,” pungkas Nadra.
Ketangguhan masyarakat sipil di tingkat akar rumput ini mendesak hadirnya tanggung jawab pembuat kebijakan untuk mentransformasi sistem penanggulangan bencana secara permanen.
Foto utama: Pembagian masker dari PakaTiva kepada warga untuk membantu melindungi masyarakat dari paparan asap. (Foto: Pakativa)
