Surat Bersama Masyarakat Sipil Atas Perdagangan Karbon: Industri Ekstraktif Sebagai Akar Krisis Iklim
Koalisi masyarakat sipil yang meliris surat bersama atas perdagangan karbon pada senin (18/09/2023). Dalam surat tersebut koalisi menyerukan untuk memboikot perdagangan karbon, hentikan pelepasan dan pembongkaran emosi serta percepat pengakuan wilayah adat dan wilayah kelola rakyat. Koalisi yang tergabung dalam surat bersama ini yakni WALHI, AMAN, JATAM, Yayasan PUSAKA, PPMAN, Sekolah Ekonomi Demoktratik dan Greenpeace, […]
Sepakat Menutup Sementara 3 Lokasi Penangkapan Gurita, Hasil Musyawarah Masyarakat Desa Torosiaje
Masyarakat di Desa Torosiaje menggelar kegiatan umpan balik sekaligus musyawarah untuk menentukan lokasi penutupan sementara perikanan gurita. Kegiatan tersebut sepakat untuk menutup 3 lokasi penangkapan yakni Lana Bonda, Lana Darat dan Lana Mbok Meo. Waktu penutupan sementara sendiri ditentukan selama 6 bulan. Biasanya penutupan sementara berkisar antara 3 hingga 4 bulan lamanya. Namun menurut penuturan […]
SSI Siap Menggugat jika PT TMS Dapat Izin Baru
Koalisi masyarakat sipil antitambang di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara, siap mengajukan gugatan lagi jika PT Tambang Mas Sangihe kembali mendapat izin operasi produksi terkait pertambangan emas di Sangihe. Koalisi juga mendesak pemerintah mencabut kontrak karya perusahaan tersebut. Jull Takaliuang, aktivis Save Sangihe Island atau Selamatkan Sangihe Ikekendage (SSI), mengapresiasi keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya […]
Lokasi Penutupan Dibuka, Nelayan Ndori Panen Gurita sehari sebanyak 335,6 kg
Nelayan Ndori yang tergabung dalam kelompok LMMA panen gurita sehari sebanyak 316 ekor dengan Produksi Berat 335,6 kg pada saat membuka lokasi tangkap gurita yang ditutup selama 3 bulan. Hal itu disampaikan Asran Jago, enumerator dari Desa Maubasa Timur yang melakukan proses pendataan gurita hasil tangkap nelayan pada 14 september 2023. Ketika dikonfirmasi kepada Asran […]
Pemerintah Didesak Lindungi dan Penuhi Hak Masyarakat Pesisir serta Pulau Kecil
IPPKH Dibatalkan, PT GKP Dilarang Berkegiatan di Wawonii Selatan
Perusahaan tambang nikel, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) terancam tak dapat lagi melakukan kegiatan apapun, terutama pertambangan, di dalam kawasan hutan, di Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Penyebabnya, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dipegang anak usaha Harita Group itu dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Hal […]
TOT Pendidikan Lingkungan Hidup di Desa Wambona, Kabupaten Muna
Dengan penuh semangat, guru-guru menjelajahi hutan mangrove, belajar keaneragaman mangrove dan mengidentifikasi bentuk daun, batang dan akarnya. Mereka mempraktekkan langsung model pembelajaran PLH yang sebaiknya diterapkan di sekolah. Prinsip Participatory Action Research (PAR) menjadi roh dari pembelajaran PLH ini. Kegiatan ini adalah bagian dari TOT PLH yang dilaksanakan di Desa Wambona, Kabupaten Muna pada tanggal […]
Reformasi Tata Kelola Pesisir, Laut dan Pulau Kecil untuk Kebijakan Pembangunan yang Berkelanjutan
Wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) kaya akan sumber keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Namun sayangnya jika dilihat dari jumlah penduduk miskin berdasarkan rilis dari BPS tahun 2021 mencapai 10% dari populasi Indonesia atau berjumlah sekitar 27,54 juta jiwa. Hal ini juga diperparah fakta yang menunjukkan beberapa wilayah di Indonesia yang mempunyai tingkat kemiskinan yang tinggi […]
WALHI Sulsel: Ekosistem Dirusak-Pasir Laut Dikorupsi, Fakta Ekologi Volume VI
Selama 257 hari Kapal Queen of the Netherlands melakukan aktivitas penambangan pasir laut dan reklamasi Makassar New Port total kerugian yang dialami oleh nelayan berkisar 54,9 Miliar dari aktivitas reklamasi dan 80,4 Miliar untuk penambangan pasir laut. Tidak hanya itu, tahun ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan kembali menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi Penyimpangan […]