Dalam sebuah pemaparan mendalam mengenai masa depan sektor perikanan nasional yang dilaksanakan oleh Jaring Nusa, Prof. Dr. Nita Rukminasari, S.Pi., M.P., Guru Besar Perikanan Universitas Hasanuddin, menyoroti kondisi kritis yang dihadapi oleh nelayan kecil di Indonesia. Ia mengupas tuntas kerentanan sistemik yang mengepung wilayah pesisir serta menawarkan peta jalan strategis untuk membangun ketahanan masyarakat.
Prof. Nita menekankan bahwa nelayan kecil merupakan tulang punggung perikanan nasional, di mana hampir 90% populasi nelayan Indonesia masuk dalam kategori ini. Namun, mereka justru menjadi kelompok yang paling rentan.
“Hampir 90% dari populasi nelayan Indonesia dikategorikan sebagai nelayan skala kecil. Nelayan-nelayan kecil ini adalah tulang punggung perikanan nasional yang paling rentan terhadap krisis,” tegasnya dalam sharing session Jaring Nusa pada Kamis (23/04/2026).
Ancaman Sistemik dan Siklus Terjebak Kemiskinan
Dalam paparannya, Prof. Nita menjelaskan bahwa nelayan kecil saat ini dikepung oleh tiga dimensi ancaman utama: perubahan iklim, konflik ruang laut, dan krisis energi. Perubahan iklim menyebabkan musim ikan menjadi tidak menentu dan cuaca ekstrem mengancam keselamatan jiwa. Di sisi lain, terjadi degradasi ekosistem pesisir dan overfishing yang memaksa nelayan melaut lebih jauh, yang pada gilirannya meningkatkan ketergantungan pada BBM.
Krisis energi memperparah keadaan dengan harga BBM yang berfluktuasi dan distribusi yang tidak merata di wilayah pesisir. Hal ini menciptakan sebuah siklus jebakan kemiskinan yang sulit diputuskan.
“Bagaimana krisis iklim kemudian energi itu melumpuhkan kemandirian ekonomi. Cuaca ekstrem atau kerusakan habitat ini menyebabkan tangkapan ikan menurun secara drastis. Akibatnya biaya operasional membengkak, kebutuhan dan harga BBM meningkat tajam,” jelas Prof. Nita.
Kondisi ini memaksa nelayan terjebak utang pada tengkulak karena akses modal yang terbatas, sehingga margin keuntungan mereka seringkali hilang.
Pemulihan Ekologi dan Transformasi Ekonomi
Untuk memutus siklus kemiskinan tersebut, Prof. Nita menawarkan tiga pilar strategis, yang pertama adalah Strategi Ekologi. Fokus utama pilar ini adalah restorasi ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
Menurutnya, ekosistem yang sehat berfungsi sebagai mitigasi alami terhadap cuaca ekstrem dan abrasi, sekaligus menjadi tempat pemijahan ikan.
“Fokusnya adalah membawa kembali ikan ke pesisir. Lingkungan yang sehat dan ekosistem pesisir yang sehat ini menjaga musim ikan dapat diprediksi dan mendekatkan wilayah tangkap sehingga nelayan tidak perlu lagi menghamburkan BBM untuk melaut ke perairan yang lebih jauh,” ungkapnya.
Selain itu, diperlukan tata kelola kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan komunitas lokal untuk meredam konflik ruang laut.
Prof. Nita mendorong pergeseran paradigma dari menjual komoditas mentah menjadi pengembangan produk bernilai tambah. Ia menekankan pentingnya diversifikasi usaha agar ekonomi rumah tangga nelayan tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan laut yang fluktuatif. Strategi ekonomi yang berfokus pada penguatan kelembagaan dan rantai pasok yang berkeadilan.
“Diversifikasi usaha di luar kegiatan laut ini bisa memastikan bahwa ekonomi nelayan atau kondisi nelayan, dapur nelayan akan tetap ngebul walaupun cuaca ekstrem memaksa nelayan untuk tidak ke laut,” paparnya.
Ia juga mengidentifikasi bahwa efisiensi pelayaran dan eksplorasi energi alternatif adalah kunci untuk menekan kebocoran biaya operasional. Membagi ketergantungan energi menjadi tiga spektrum, mulai dari ketergantungan mutlak pada BBM konvensional hingga adopsi energi alternatif untuk membangun kemandirian jangka panjang.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pembentukan koperasi energi di tingkat tapak.
“Koperasi energi bertindak sebagai perisai terhadap ketidakpastian pasokan BBM. Memastikan ketersediaan energi tanpa kelangkaan yang mendadak, harganya adil, memutus jalur distribusi tidak efisien yang sering menaikkan harga di tingkat tapak,” kata Prof. Nita.
Koperasi ini juga berfungsi sebagai daya tawar kolektif untuk mendorong kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada nelayan kecil.
Peta Jalan Menuju Resiliensi Berkelanjutan
Prof. Nita merumuskan peta jalan komprehensif yang melibatkan tiga komponen utama resiliensi yaitu kemampuan bertahan menghadapi tekanan, kemampuan beradaptasi melalui teknologi dan kebijakan, serta kemampuan pulih pasca-goncangan.
Ia menekankan bahwa resiliensi bukan sekadar bertahan hidup, melainkan kemampuan sistemik untuk meredam tekanan multidimensi. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan empat langkah integrasi strategi yakni perlunya integrasi kebijakan iklim dengan perlindungan masyarakat pesisir. Lalu reformasi sistem distribusi BBM agar lebih merata dan murah bagi nelayan kecil.
Selain itu penguatan dalam perlindungan wilayah tangkap melalui penguatan payung hukum untuk mencegah overfishing. Terakhir adalah Penguatan Kelembagaan Lokal melalui dukungan regulasi bagi koperasi dan asuransi nelayan.
“Resilien itu tidak dibangun dalam isolasi tapi tentunya membutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah, akademisi, dan komunitas. Kita akan membentuk jaring pengaman sehingga masyarakat pesisir itu menjadi lebih resilien,” pungkas Prof. Nita.
Foto utama: Hasil tangkapan nelayan yang dijual di Pasar Padang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar. (Foto: Jaring Nusa)
