Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan meluncurkan Buletin Fakta Ekologi Edisi Juli 2026 bertema “Transisi Energi dan Mineral Kritis di Indonesia Timur”. Peluncuran ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut Konferensi Internasional Indonesia Timur 2026 yang akan menyoroti bagaimana ambisi dekarbonisasi global justru memicu krisis ekologis dan sosial yang mendalam di wilayah-wilayah ekstraksi mineral kritis di Indonesia.
Buletin ini mengompilasi riset, pengalaman lapangan, dan opini dari berbagai pakar serta aktivis lingkungan yang melihat secara kritis kebijakan hilirisasi nikel Indonesia. Di tengah narasi global mengenai kendaraan listrik sebagai solusi krisis iklim, kumpulan tulisan ini mengungkap sisi gelap dari rantai pasok energi bersih yang justru mengorbankan ruang hidup masyarakat lokal.
Paradoks Hilirisasi: Bersih di Kota, Kotor di Tapak
Pimpinan Redaksi Fakta Ekologi, Taufiiqurrahman Yunus, dalam pengantar editornya menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi yang menempatkan Indonesia sebagai pemain utama perdagangan nikel dunia belum tentu sejalan dengan kesejahteraan rakyat. Ia menyoroti kontradiksi antara janji ekonomi dan realitas kerusakan yang terjadi di lapangan.
“Hadirnya industri pertambangan nikel berkedok ekonomi atas nama hilirisasi ini justru memberikan kematian berkelanjutan. Kita dihadapkan pada pertanyaan besar, untuk siapa sebenarnya transisi ini dilakukan jika rakyat di sekitar tambang justru semakin sengsara?” tegas Taufiiqurrahman Yunus.
Senada dengan itu, penulis Gian Purnama Sari dari WALHI Sulawesi Tenggara, membedah paradoks transisi energi dalam tulisannya. Ia menyoroti bagaimana narasi energi bersih seringkali menutup mata terhadap penghancuran sumber daya alam yang dialami oleh masyarakat lokal di episentrum pertambangan.
“Ketika dunia merayakan kendaraan listrik sebagai simbol masa depan yang bersih, sebagian masyarakat Indonesia justru kehilangan sawah, sungai, laut, dan udara yang menjadi sumber kehidupannya,” tulis Gian Purnama Sari.
“Di balik setiap baterai kendaraan listrik yang dipuji sebagai solusi krisis iklim, tersimpan pertanyaan: apakah mungkin menyelamatkan bumi dengan mengorbankan mereka yang hidup paling dekat dengan sumber daya alamnya?” tambahnya.
Dampak Ekologis dan Kesehatan yang Nyata
Buletin ini memaparkan data-data mengkhawatirkan dari wilayah Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, aktivitas pembukaan lahan untuk kawasan industri telah mengubah bentang alam hulu yang mengakibatkan banjir lumpur berulang. Pada tahun 2026, banjir kembali merendam sedikitnya 587 rumah dan puluhan hektare lahan produktif milik masyarakat.
Sementara di Morosi, Kabupaten Konawe, transisi energi memanifestasikan dirinya dalam bentuk polusi udara yang parah akibat ketergantungan pada PLTU captive batubara untuk menyuplai energi smelter nikel. Data Puskesmas Morosi menunjukkan lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dari 440 kasus pada 2020 menjadi 704 kasus pada 2021, dan angka ini terus meningkat.
Penulis Lindan Malik menambahkan perspektif mengenai tragedi kemanusiaan di wilayah ekstraksi seperti Halmahera Tengah. Ia mencatat bahwa operasi tambang telah memicu deforestasi lebih dari 21.098 hektar dan menciptakan kondisi kerja yang tidak manusiawi.
“Keadilan iklim tidak bisa disebut adil apabila ia hanya sibuk menghitung persentase penurunan emisi knalpot di kota-kota besar dunia, tetapi menutup mata dan telinga terhadap jeritan buruh, hilangnya hutan hujan, dan tercemarnya air di titik hulu tempat mineral itu dikeruk,” ungkap Lindan Malik.
Beban Berlapis pada Perempuan dan Krisis Pendidikan
Dalam ulasan yang lebih spesifik, Astry Ayu Praharsini membedah dampak industri nikel dari lensa ekofeminisme, khususnya di Desa Lelilef, Halmahera Tengah. Ia menemukan bahwa kerusakan lingkungan secara langsung menghancurkan otoritas domestik perempuan akibat krisis air bersih dan hilangnya kedaulatan pangan.
“Perempuan menanggung beban degradasi ekologis yang paling berat namun diberikan akses paling minimal dalam tata kelola industri. Kerusakan alam memaksa perempuan bertransisi menjadi konsumen pasar sepenuhnya di tengah inflasi harga kebutuhan pokok yang ugal-ugalan,” jelas Astry Ayu Praharsini.
Selain dampak fisik, buletin ini juga mengkritik sistem pendidikan nasional. Yasmain Gasba dalam tulisannya menyoroti bagaimana kurikulum sekolah saat ini terjebak dalam nalar ekstraktif yang melihat alam hanya sebagai komoditas ekonomi.
“Institusi pendidikan telah bertransformasi menjadi agen indoktrinasi tersembunyi yang melatih generasi muda untuk melihat alam secara instrumental. Jika pendidikan kita gagal melepaskan diri dari nalar ekstraktif ini, maka bonus demografi hanya akan menjadi pasokan tenaga kerja murah bagi mesin industri mineral kritis,” tulis Yasmain Gasba.
Menuju Tata Kelola Mineral Kritis Berkeadilan
Sebagai solusi, Milia menawarkan “Kerangka Tata Kelola Mineral Kritis Berkeadilan” (KTMKB) yang menempatkan perlindungan ekologi sebagai batas yang tidak boleh dikorbankan demi investasi. Ia menegaskan bahwa masa depan energi bersih sangat ditentukan oleh cara manusia mengelola sumber daya alamnya hari ini.
Peneliti The Prakasa, Ari Wibowo, juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam sektor pembiayaan. Ia mengungkap bahwa bank-bank yang berkomitmen net zero justru tetap mendanai smelter yang ditopang oleh energi kotor batubara.
“Selama pembiayaan mereka masih menembus PLTU captive dan proyek yang mengabaikan hak masyarakat adat, klaim keberlanjutan itu tak lebih dari greenwashing,” tegas Ari Wibowo.
Buletin Fakta Ekologi Edisi Juli 2026 ini diharapkan menjadi bahan refleksi bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk melihat sejauh mana keberhasilan Indonesia dalam memainkan perannya di perdagangan nikel dunia tanpa mengorbankan aspek kemanusiaan dan lingkungan.
WALHI Sulawesi Selatan mendesak adanya perubahan paradigma dalam agenda transisi energi nasional agar benar-benar berdiri di atas nama kesejahteraan masyarakat dan keadilan iklim. Baca fakta ekologi selengkapnya disini.
