Sulawesi Selatan memiliki sumberdaya ikan melimpah dalam WPP 713. Perpaduan konsumsi ikan perkapita lokal yang tinggi dan permintaan ekspor adalah potensi ekonomi besar yang diharapkan menopang penghidupan dan kesejahteraan nelayan.
Sayangnya praktek penangkapan ikan tidak ramah lingkungan masih terjadi. Banyak rekan-rekan penggiat NGO bekerja pada isu perikanan berkelanjutan. Inisiatif dan praktek baik juga telah berjalan di beberapa lokasi di Sulsel.
Untuk itu Bekal Pemimpin berkolaborasi dengan Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia, Blue Forest, Mongabay Indonesia dan Jaring Nusa menggelar Focus Group Discussion. Tema yang diangkat yakni Intensi Bersama untuk Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, Berkeadilan dan Berkearifan Lokal di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilangsukan pada Senin (12/9/2022) di Makassar.
Nirwan Dessibali, Direktur Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia mengungkap jika perlunya mendorong prototype pengelolaan perikanan berkelanjutan di Sulawesi Selatan melalui sinergitas dan kolaborasi lintas sektor baik pemerintah, NGO, swasta dan nelayan.
“Hampir seluruh wilayah di Sulawesi Selatan banyak NGO yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan. Ada sekitar 22 yang aktif beraktivitas,” jelasnya.
“Sehingga forum ini hadir untuk membangun dan menjalin silaturahmi memajukan pengelolaan perikanan. Diharapkan ada rekomendasi yang dikeluarkan untuk ke depan,” lanjutnya.
Sementara itu Yusran Nurdin Massa, Environmental Technical Advisor Yayasan Hutan Biru menjelaskan jika pembelajaran dan praktek baik ini berpeluang untuk diadaptasi di lokasi lain. Jika disinergikan dengan program stakeholders lain terutama pemerintah dan sektor swasta akan memperkuat inisiatif ini.
“Ada banyak praktik baik dari lembaga-lembaga yang dapat dijadikan bahan pembelajaran. Kita mau menyatukan intensi itu. Belajar inisiatif-inisiatif dari tingkat tapak”, terangnya
Beberapa saran-saran yang masuk dalam FGD tersebut antara lain perlunya political will dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan, sinkronisasi program antara NGO dan pemerintah, mendorong pembentukan komite pengelolaan perikanan tingkat provinsi, hingga penguatan tata kelola perikanan berkelanjutan dengan masyarakat sebagai subjek utama.
Penulis: Muhammad Riszky
