Suara Perempuan Nusantara Tegas Tolak Tambang Pasir Laut dan Reklamasi

Suara Perempuan Nusantara Tegas Tolak Tambang Pasir Laut dan Reklamasi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Rabu, 27 Desember 2023 bertempat di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Walikota Makassar, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan bersama dengan BothENDS dan GAGGA gelar Diskusi Publik.

Diskusi Publik ini merupakan rangkaian dari Pertemuan Perempuan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nusantara yang diselenggarakan mulai tanggal 27 sampai 29 September 2023 di Hotel Almadera Makassar. Diskusi ini dihadiri oleh berbagai perempuan yang berasal dari beragam daerah yakni Pulau Kodingareng, Pulau Pari, Pesisir Pasar Seluma, Pesisir Semarang, Kalukubodoa, Bantaeng, Galesong, dan Bulukumba.

Kegiatan diskusi publik ini mengambil tema Cerita Dari Laut: Daya Rusak Tambang Pasir Laut terhadap Lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun para pembicara yang hadir dalam diskusi publik ini yakni Zakia Perempuan Pulau Kodingareng Makassar, Asmania Perempuan Pulau Pari Jakarta, Aklima Perempuan Pesisir Pasar Seluma Bengkulu, dan Nur Chayati Perempuan Pesisir Semarang Jawa Tengah.

Sedangkan Penanggap dari diskusi publik ini berasal dari Komisioner Komnas Perempuan, Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, dan Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI.

Zakia, Perempuan Pulau Kodingareng, mengawali diskusi ini dengan menjelaskan bahwa meskipun aktivitas penambangan pasir laut sudah selesai beroperasi, namun dampaknya masih dirasakan sampai sekarang.

“Ombak yang semakin besar, banjir tiap mmusim penghujan, hingga air laut masih keruh ketika arus kencang. Ini semua berdampak sama perekonomian keluarga kami karena susah melaut. Akhirnya, banyak dari keluarga nelayan di Pulau Kodingareng keluar meninggalkan pulau untuk mencari penghidupan. Padahal mereka belum pernah sama sekali meninggalkan pulaunya,” ujar Zakia.

Direktur WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin berfoto bersama nasasumber diskusi (Foto: WALHI Sulsel)

Perwakilan Perempuan selanjutnya dari Pulau Pari Jakarta, Asmania dalam pernyataan awalnya menjelaskan bahwa jarak dari Pulau Pari ke Jakarta hanya sekitar dua jam namun sampai sekarang permasalahannya belum selesai semenjak tahun 2014.

“Beberapa masalah yang kini tengah dihadapi oleh kami dari masyarakat Pulau Pari seperti abrasi yang sangat parah dan nyata. Bahkan, Pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu saat ini juga terdampak penambangan pasir laut asal Belanda (Kapal MV Vox Maxima). Namun kami tidak pernah berhenti berjuang. Saat ini, kami telah melakukan gugatan iklim ke Pengadilan Swiss dan juga mulai menanam Mangrove untuk menjaga pulau kami dari abrasi,” ujarnya.

Aklima, Perempuan Pesisir Pasar Seluma Bengkulu, menjelaskan bahwa tambang pasir besi masuk ke daerahnya mulai tahun 2010 dan sangat terasa dampaknya.

“Tambang pasir besi ini sangat berdampak bagi kehidupan nelayan, pencari udang, kepiting, dan remis. Padahal daerah kami itu merupakan daerah rawan bencana, tapi kenapa diberikan izin tambang. Namun, kami ibu-ibu disana tetap berjuang agar tambang pasir besi di pesisir kami tidak beroperasi,” ucapnya.

Pembicara terakhir ialah Nur Chayati, Perempuan dari Pesisir Semarang Jawa Tengah, mengatakan bahwa dulunya perkampungannya hampir tenggelam akibat abrasi, namun masyarakat sadar dan menanam mangrove.

“Sekarang, Mangrove yang kami tanam sudah layaknya hutan dan bisa melindungi kampung kami dari banjir rob dan angin kencang. Tapi setelah 20 tahun menanam sekarang malah mau direklamasi untuk pembangunan Tol Laut” Ujarnya.

Dalam sesi tanya jawab, Dg Bau Perempuan dari Pulau Lae Lae mengungkapkan kekhawatiran sekaligus penolakannya terhadap rencana reklamasi Pulau Lae-Lae.

“Kami meminta ke Pak Wali Kota agar membatalkan rencana reklamasi di Pulau Lae-Lae”, tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *