Koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dijalankan oleh anggota berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan. Beberapa anggota Jaring Nusa telah mendorong berkembangnya koperasi di wilayah kerja atau wilayah kelola rakyat.
Saat ini jumlah koperasi aktif Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 130.354 unit dengan volume usaha sebesar Rp 197,88 triliun pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 1,96% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 127.846 unit koperasi dengan volume usaha Rp182,35 triliun.
Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia kembali menggelar sharing session pada Selasa (02/05/2023). Sharing session yang dilakukan secara daring ini mengangkat tema pengelolaan koperasi di pesisir pulau kecil.
Membangun Ekonomi Kerakyatan Melalui Koperasi
Direktur Tunas Bahari Maluku, Azhari Kilbaren melalui organisasinya turut menghimpun kelompok masyarakat untuk membuat koperasi di Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Sejak Desember 2022 Koperasi Rakyat Lestari (Kora) Maluku.
“Jenis usaha yang dijalankan oleh Kora Maluku diantaranya pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, hingga pala. Kita melakukan kegiatan pemberdayaan untuk menguatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola komoditas lokal di seram bagian timur,” terangnya.
Koperasi Rakyat Lestari (Kora) Maluku adalah lembaga ekonomi kerakyatan yang bergerak untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di Kepulauan Maluku dan pengelolaan komoditas lokal di dataran pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menjunjung tinggi kearifan lokal masyarakat adat di Kepulauan Maluku.
“Beberapa kendala yang dihadapi oleh petani yaitu proses budidaya, sehingga Tunas Bahari Maluku membuat pelatihan budidaya dan pasca panen petani pala,” ujarnya.
“Tantangan kita itu mencari cara untuk masyarakat terlepas dari hutang piutang. Salah satu tujuan koperasi adalah membantu masyarakat menyediakan pasar,” tambahnya.
Sementara itu Amin Abdullah, direktur Lembaga Pengembangan Sumberdaya Nelayan (LPSDN) melalui 10 kelompok nelayan yang menjadi dampingan organisasinya telah menginisiasi pembentukan koperasi. Koperasi Serba Usaha (KSU) Masyarakat Tani dan Nelayan “Sabuk Hijau” berdiri sejak 2012.
“LPSDN sangat terbatas untuk mengembangkan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan. Koperasi sebagai lembaga ekonomi sangat strategis keberadaannya. Baik dari program dan pendanaan. Sehingga hal itu menjadi dasar untuk menghimpun semua kelompok ke dalam koperasi,” jelasnya.
Adapun kegiatan usaha koperasi yaitu penangkapan biota air lainnya di laut. Lalu ada perdagangan BBM, BBG, LPG di sarana transportasi darat, laut dan udara. Industri pengolahan garam, usaha perikanan, jasa eskavator hingga stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan jenis solar.
“Kebutuhan kita perhari BBM jenis solar yakni 9 ribu liter namun saat ini kapasitas kami hanya 3 ribu liter. Eskavator lebih banyak digunakan untuk kegiatan pembukaan tambak garam. Kami punya lokasi tambak garam sebesar 20 hektar dengan adanya gudang garam dengan kapasitas 1.500 ton,” terangnya.
WALHI sendiri yang merupakan organisasi lingkungan yang memiliki keanggotaan yang sangat besar tersebar di 28 provinsi telah menginisiasi pembentukan koperasi. Koperasi Adil Lestari menjadi salah satu langkah progresif untuk pengembangan ekonomi yang dipilih.
Bambang Catur Nusantara, badan pengurus Koperasi Adil Lestari mengungkap jika gagasan koperasi hadir dari ekonomi berbasis Wilayah Kelola Rakyat (WKR). Keanggotaannya sendiri diisi oleh elemen WALHI.
“Koperasi WALHI Adil Lestati merupakan badan otonomi yang memiliki kedudukan tersendiri,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan jika banyak produk komunitas yang dihasilkan namun tidak terdokumentasi dengan baik. Sebagai usaha memerlukan informasi dasar produk dan melakukan kajian lanjutan sebelum memilih model usaha.
“Saat ini Koperasi Adil Lestari sedang menyusun bisnis plan produk. Adapun produknya yakni perdagangan hasil bumi wilayah kelola rakyat, edu-ecoturisme, simpan pinjam dan permodalan,” terangnya.
Tantangan Membangun dan Menjalankan Koperasi
Bustar Maitar, CEO Econusa menjelaskan pentingnya koperasi terhadap ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau kecil. Menurutnya tantangan untuk penggalan dana di indonesia semakin hari semakin besar. Ada banyak potensi yang bisa kita garap untuk menggerakan dan lebih independen.
“Sebenarnya inisiatif gerakan ekonomi rakyat apapun namanya bukan sesuatu yang baru, sudah diperbincangkan sudah lama sekali, tetapi juga dalam pengalamannya banyak gagalnya juga,” ujarnya.
Ia juga turut menggarisbawahi mengenai pengelolaan koperasi yang harus konsisten dan mampu mengambil resiko. Menurutnya manajemen harus dilakukan secara maksimal sehingga apa yang dijalankan dapat terkelola dengan baik.
“Kita harus berani ambil resiko, kalau kita tunggu siap, kadang-kadang resiko harus diambil. Pembelajaran itu akan datang kalau kita melakukan, pembelajaran tidak akan datang kalau kita hanya analisis saja, harus berani memulai, tegasnya.
Hal senada juga turut disampaikan oleh M. Riza Damanik, staf Khusus Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pengelolaan organisasi masyarakat sipil dalam penguatan ekonomi masyarakat masih belum seimbang.
“Ada ketindakseimbangan dalam kerja-kerja advokasi dimana upaya kita untuk reform terhadap kebijakan jauh lebih cepat dibanding dengan memperkuat ekonomi rakyat,” ujarnya.
Ia mendorong agar disamping mengedepankan advokasi kebijakan, organisasi masyarakat sipil juga harus terlibat aktif dalam pengembangan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hasil wilayah kelolanya. Menurutnya koperasi menjadi salah satu langkah yang dapat diambil.
“Kita perlu kerja kolektif untuk memperkuat ekonomi komunitas. Harus ada transformasi model pengelolaan ekonomi rakyat dari berbasis individu ke dalam kelembagaan koperasi,” terangnya.
