Pulau-Pulau Kecil yang Rentan Semakin Rentan

Pulau-Pulau Kecil yang Rentan Semakin Rentan

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Di luar konteks pertambangan, masyarakat yang tinggal di pulau kecil saat ini sebenarnya semakin rentan karena peningkatan air laut yang dipicu kenaikan suhu bumi selama proses perubahan iklim.

Fakta itu terungkap dalam berbagai penelitian akademis di berbagai negara, termasuk yang dipublikasi oleh Panel antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC).

Merujuk prediksi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celsius, IPCC menyatakan pulau-pulau kecil berpotensi kehilangan daya untuk menampung kehidupan manusia.

Selain risiko hilangnya keanekaragaman hayati, IPCC menyebut penduduk pulau kecil juga terancam krisis air bersih, degradasi kesehatan, dan musnahnya tradisi asli.

Dalam sebuah riset akademis kolaboratif antara Australian National University dan Universitas Hasanuddin pada tahun 2018, para peneliti, antara lain Profesor Budy Resosudarmo menyebut bahwa masyarakat pulau kecil juga rentan karena ketahanan pangan mereka sangat sensitif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Sebuah riset kolaboratif lainnya yang terbit di Jurnal Pangan berusaha menginventarisasi jenis pangan lokal di Pulau Sangihe. Para penulis artikel itu menulis, “kekayaan ragam pangan pokok lokal membuat masyarakat Sangihe semestinya tidak bergantung pada satu jenis makanan pokok”.

Total terdapat 34 jenis pangan lokal yang dapat ditemukan para peneliti artikel tersebut, salah satunya adalah daluga, yang masuk kategori umbi-umbian.

Namun Elbi Pieter menyebut mustahil dia dan penduduk Sangihe beralih dan bergantung pada pangan alternatif sepertei daluga.

“Kami biasa makan daluga sebagai cemilan. Setelah makan nasi, barulah kami makan daluga. Itu tidak bisa mengganti bahan makanan seperti beras atau sagu,” tuturnya.

”Daluga memang seperti talas. Tapi tidak mungkin setiap hari makan itu. Anak-anak lebih suka beras dan sagu,” ujar Elbi.

Keluarga pecah, kebun tak lagi tumbuh

Di pulau kecil yang lain, yaitu Wawonii di Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, penduduk juga menghadapi persoalan serupa. Bedanya, pertambangan di Wawonii mengincar nikel—komoditas yang tengah naik daun seiring ‘gerakan hijau’ industri otomotif memproduksi mobil listrik.

Di Wawonii, sumber air juga telah berubah keruh. Lebih dari itu, warga menyebut kebun yang selama ini menyediakan bahan pangan dan penghasilan tak lagi produktif setelah pertambangan berlangsung.

Konsesi PT GKP di Pulau Wawonii. (Gambar: JATAM)

Yamir, warga Desa Dompo-Dompo Jaya, menyebut hasil panen jambu mete keluarganya tahun ini hanya mencapai 270 kilogram. Pada tahun-tahun sebelumnya, dia menyebut keluarganya bisa meraih lebih dari satu ton jambu mete. Pangkalnya, menurut Yamir, debu pertambangan menutup bunga pohon jambu mete. Akibatnya, tanaman itu gagal tumbuh secara wajar.

“Di laut situasinya pun sama. Sempat hujan deras pada Maret 2023, warna air bukan lagi kotor, tapi berlumpur,“ ujar Yamir.

“Endapan lumpur itu menutup karang, padahal karang itu tempat ikan berkembang biak, yang menjadi harapkan nelayan tradisional,“ ujarnya.

Namun yang paling membuat Yamir terpukul adalah hubungan kekerabatan yang retak akibat aktivitas tambang. Warga Wawonii terpecah: ada yang mendukung, ada juga yang menentang perusahaan.

“Dahulu sistem gotong-royong kami sangat kuat. Apapun pekerjaan, misalnya hajatan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan orang banyak, tanpa diundang pun masyarakat akan datang dengan sendirinya. Semenjak perusahaan datang, kebiasaan itu berubah,“ kata Yamir.

“Saya sangat sedih. Ada sebuah keluarga yang bahkan sampai mengeluarkan anak kandung dari kartu keluarga. Itu nyata. Ada yang bercerai gara-gara persoalan ini,” ucapnya.

Foto Utama: Aksi protes yang dilakukan oleh perempuan Pulau Sangihe (Foto: Jaring Nusa)

Artikel ini bersumber dari BBC Indonesia. Baca artikel sumber.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *