Debat Calon Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh KPU RI pada Jumat, 22 Desember 2023 lalu, terus diperbincangkan oleh publik. Tidak sedikit masyarakat ataupun pengamat yang memberi penilaian terhadap penampilan maupun konteks yang diutarakan oleh ketiga cawapres tersebut.
Tidak terkecuali Aliansi Sulawesi yang merupakan koalisi organisasi lingkungan hidup WALHI Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang juga menyoroti penyampaian salah satu calon wakil presiden terkait rencananya untuk melanjutkan bahkan meningkatkan hilirisasi nikel di Indonesia.
Koordinator Aliansi Sulawesi yang juga Direktur WALHI Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin dengan tegas menolak hilirisasi nikel baik yang sedang dijjalankan oleh Presidenn Jokowi, maupun yang sedang digagas oleh anaknya Gibran, yang juga calon wakil presiden nomor urut dua. Menurutnya, hilirisasi nikel yang akan akan dilanjutkan oleh Paslon nomor urut dua akan merusak bentang alam hutan dan pesisir serta bentang kehidupan masyarakat Sulawesi.
“Ide Gibran 100 persen mirip dengan ide bapaknya yakni Presiden Jokowi. Keduanya ingin mengeksploitasi nikel di Indonesia yang lebih massif di masa depan, tanpa mempertimbangkan kerusakan dan dampak yang sangat buruk bagi lingkungan dan masyarakat lokal,” terang Muhammad Al Amin.
Sementara itu, Direktur Sulawesi Tengah, Sunardi menerangkan bahwa hilirisasi nikel yang tengah massif di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara telah menimbulkan dampak negatif yang sangat buruk bagi lingkungan dan masyarakat, dimana korbannya saat ini lebih besar dari manfaat yang diterima negara.
“Mulai dari deforestasi yang semakin meluas, pencemaran lingkungan mulai dari hutan, sungai hingga pesisir, pencemaran udara, hingga penggusuran lahan-lahan perkebunan produktif masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang dulunya hidup sejahtera menjadi semakin miskin,” jelasnya.
Selain itu, kehidupan para pekerja yang bekerja di industri-industri pengolahan nikel tidak mengalami perubahan taraf hidup yang signifikan, bahkan tidak sedikit pekerja yang mengalami kecelakaan kerja karena bekerja tanpa perlindungan. Kemudian yang lebih parah adalah para pekerja di industri pengolahan nikel menerima upah yang tidak sebanding dengan beban kerja mereka.
“Dari fakta-fakta tersebut, ide Gibran terkait peningkatan hilirisasi nikel adalah ide yang sangat buruk. Kami dan masyarakat terdampak hilirisasi nikel tentu saja menolak keras ide Gibran tersebut,” jelasnya lagi.
Tidak hanya sampai disitu. Direktur WALHI Sulawesi Tenggara, Andi Rahman, menjelaskan bahwa pada faktanya, perusahaan Brazil, Jepang, Australia terutama perusahaan China adalah pihak yang mendapatkan keuntungan paling besar dari hilirisasi nikel.
“Artinya, ide Gibran yang sangat mirip dengan ide bapaknya tersebut, terkait hilirisasi nikel hanya menguntungkan perusahaan China dan perusahaan-perusahaan lainnya. Sementara kami dan masyarakat Sulawesi, khususnya yang hidup di lingkar tambang dan industri nikel hanya mendapat beban kerusakan lingkungan dan polusi. tentu saja ini harus ditolak,” kata Andi.
Oleh karena itu, Aliansi Sulawesi menantang Gibran untuk berdebat agar dapat menunjukan data-data dan bukti-bukti kerusakan lingkungan dan pemiskinan masyarakat akibat proyek hilirisasi nikel yang digagas oleh Presiden Jokowi.
”Kami juga ingin agar Gibran menunjukan fakta-fakta keuntungan hilirisasi nikel di Indonesia, khususnya di Sulawesi dan Maluku Utara,” tantang Muhammad Al Amin.
