Yayasan Tunas Bahari Maluku (TBM) secara resmi meluncurkan intervensi awal berupa Program Pengelolaan Perikanan Skala Kecil Berbasis Masyarakat (Community-Based Fisheries Management / CBFM) melalui pendekatan Locally Managed Marine Area (LMMA) di Negeri Kiltay, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, pada Senin (9/11/2026).
Kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Balai Negeri Kiltay dari pukul 08.00 hingga 13.00 WIT ini menandai dimulainya perintisan pendampingan masyarakat selama satu tahun penuh. Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas nelayan tradisional, mengamankan hak kelola wilayah pesisir, meningkatkan resiliensi ekonomi rumah tangga nelayan, serta menjamin ketahanan pangan dan nutrisi berbasis kearifan lokal.
Sosialisasi ini dihadiri oleh 30 peserta perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan kunci di desa, mencakup jajaran Pemerintah Negeri Kiltay, pemangku adat, nelayan tradisional, kelompok perempuan dan ibu rumah tangga, serta organisasi pemuda.
Kegiatan ini menjadi momentum awal untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama, dan merumuskan strategi pengawasan serta pengelolaan sumber daya laut yang adil, terbuka, dan berkelanjutan.
Urgensi Pengelolaan Perikanan Skala Kecil
Negeri Kiltay yang terletak di kawasan pesisir Seram Timur memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah sebagai tumpuan utama penghidupan masyarakat. Namun, pemanfaatan sumber daya laut saat ini menghadapi tekanan dan berbagai kendala struktural yang berdampak langsung pada tingkat pendapatan serta kesejahteraan nelayan lokal.
Direktur Yayasan Tunas Bahari Maluku, Azhari Kilbaren, dalam pemaparannya menerangkan bahwa karakteristik perikanan di Negeri Kiltay tergolong ke dalam perikanan skala kecil (small-scale fisheries) yang berbasis rumah tangga nelayan.
“Kenapa kita sebut ini sebagai perikanan skala kecil? Karena rata-rata kegiatan perikanan di tingkat masyarakat pesisir skala usahanya kecil dan berbasis rumah tangga serta keluarga nelayan,” Azhari Kilbaren.
Armada atau perahu yang digunakan setiap hari ukurannya relatif kecil, seperti katiting, sampan, atau perahu fiber 15 PK. Teknologinya pun sangat sederhana, tanpa bantuan teknologi navigasi atau radar pelacak ikan. Modal yang dimiliki nelayan untuk melaut juga sangat terbatas,” tambahnya.
Azhari menguraikan setidaknya tantangan utama yang dialami oleh pelaku perikanan skala kecil di wilayah pesisir Maluku yakni hasil tangkapan harian nelayan tidak pernah tercatat secara sistematis. Akibatnya, pemerintah daerah maupun pemerintah desa tidak memiliki basis data yang akurat untuk mengambil keputusan pembangunan perikanan berbasis bukti (evidence-based policy).
Selain itu suara dan aspirasi masyarakat pesisir kurang terdengar dan sering kali abai dalam perumusan kebijakan pengalokasian bantuan maupun aturan pengelolaan laut. Pengetahuan lokal nelayan serta tradisi kelautan belum dikelola dan didokumentasikan dengan baik untuk memperkuat posisi tawar advokasi.
“Keterbatasan akses dan kemampuan pengelolaan keuangan membuat rumah tangga nelayan rentan terhadap gejolak ekonomi dan masa paceklik,” terangnya.
Dukungan Penuh Pemerintah
Pemerintah Negeri Kiltay menyambut hangat dan memberikan apresiasi tinggi terhadap program pendampingan yang diusung oleh Tunas Bahari Maluku. Kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Seksi Pemerintahan Negeri Kiltay, Muhammad Ipaloat, yang hadir mewakili Raja Negeri Kiltay.
Dalam sambutan pembukaannya, Muhammad Ipaloat menegaskan perlunya kemandirian masyarakat Kiltay dalam mengelola kekayaan lautnya sendiri agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga desa.
“Saya hadir di sini untuk bagaimana membawa masyarakat sesuai petunjuk untuk maju, bergerak sendiri, dan menjual hasil kita sendiri untuk mengoptimalkan negeri kita. Bapak-bapak boleh ingat berapa besar luasnya kita punya daya tangkap, tetapi yang menikmati selama ini cuma beberapa orang pihak luar,” ujar Ipaloat.
“Kita tidak menikmati apa-apa yang sepadan. Dengan adanya Bapak-bapak dari Yayasan Tunas Bahari Maluku, mungkin hasil kita bisa bertambah dan kita bisa tahu secara pasti berapa ton hasil penangkapan ikan dari negeri kita dalam sehari, seminggu, sebulan, hingga setahun,” tambahnya.
Muhammad Ipaloat menyimak bahwa selama ini data penangkapan ikan hanya menjadi pembicaraan yang abstrak. Kehadiran TBM diharapkan membantu nelayan Kiltay mencatat dan memetakan potensi riil laut mereka, sekaligus membuka akses pemasaran yang lebih luas keluar kawasan.
Pendekatan LMMA
Guna mengatasi persoalan dasar tersebut, Tunas Bahari Maluku memberikan pengenalan pendekatan Locally Managed Marine Area (LMMA) atau Kawasan Pesisir dan Laut yang Dikelola Berbasis Masyarakat. Azhari Kilbaren menggarisbawahi bahwa LMMA bukanlah sebatas membuat zonasi atau membatasi akses melaut, melainkan sebuah tata kelola terpadu yang dipimpin langsung oleh warga desa.
“LMMA itu bukan sekadar penetapan batas kawasan. LMMA adalah kawasan pesisir dan laut yang dikelola berdasarkan keputusan dan keterlibatan masyarakat. Poin utamanya adalah dipimpin oleh masyarakat, keputusan berasal dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat. Seluruh elemen desa, nelayan laki-laki, kelompok perempuan, pemuda, hingga tokoh adat dilibatkan secara partisipatif, adil, dan inklusif,” ujar Azhari.
Program Koordinator Tunas Bahari Maluku sekaligus Pelaksana Kegiatan, Hanum P. Mahu, memaparkan rencana aksi pendampingan selama satu tahun di Negeri Kiltay. Rangkaian program ini terbagi ke dalam beberapa aktivitas utama yang menyasar penguatan kelembagaan, aspek hukum, ekonomi keluarga, hingga aspek nutrisi masyarakat.
“Selama satu tahun ke depan di Negeri Kiltay, kami akan menjalankan beberapa aktivitas utama. Pertama, rapat kerja kelompok pengelola perikanan untuk merumuskan SOP dan peraturan desa yang memiliki payung hukum hingga ke DKP Provinsi,” jelas Hanum.
“Kedua, lokakarya pengelolaan pesisir berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjamin keterlibatan perempuan, pemuda, dan tokoh adat. Ketiga, pelatihan tata kelola dan kesetaraan masyarakat,” urainya.
Hanum menjelaskan aktivitas lainnya yang menyangkut ekonomi dan gizi. Salah satunya yakni workshop literasi keuangan untuk rumah tangga nelayan.
“Kita bangun pemahaman pengelolaan keuangan keluarga agar pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Selain itu juga sosialisasi penanganan pascatangkap dan pemanfaatan gizi ikan serta program Food Nutrition School khusus untuk anak muda Negeri Kiltay,” tambah Hanum.
Dampak Ekologis, Ekonomi, dan Revitalisasi Kearifan Lokal
Implementasi program pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di Negeri Kiltay diproyeksikan membawa dampak positif menyeluruh. Dari dimensi ekologi, perlindungan ekosistem penting seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun akan memulihkan habitat tempat memijah dan tumbuhnya ikan.
Ekosistem laut yang pulih akan berdampak langsung pada peningkatan volume serta nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan secara berkelanjutan.
Di sisi sosial dan kebudayaan, pendampingan ini menguatkan kembali kelembagaan adat dan pemerintah negeri. Program ini juga membuka peluang besar untuk meretrospeksi dan merevitalisasi kearifan lokal Maluku, yakni tradisi Sasi, sistem adat penutupan dan pembukaan wilayah tangkap pada kurun waktu tertentu.
Sosialisasi ditutup dengan penyusunan komitmen bersama dan penandatanganan Berita Acara Dukungan antara Yayasan Tunas Bahari Maluku, Pemerintah Negeri Kiltay, serta perwakilan nelayan, perempuan, dan pemuda. Melalui komitmen tertulis ini, seluruh komponen Negeri Kiltay menyatakan kesiapan untuk aktif berpartisipasi mewujudkan pengelolaan perikanan skala kecil yang mandiri, adil, dan lestari demi kesejahteraan anak cucu di masa mendatang.
Foto utama: Azhari diskusi kepada warga terkait pengelolaan sumber daya perikanan di Negeri Kiltay. (Foto: Muhammad Riszky/Jaring Nusa)
