Di tengah panggung ekonomi dan politik global, nikel dielu-elukan sebagai fondasi utama transisi energi bersih. Komoditas ini menjadi bahan baku vital bagi pembuatan baterai kendaraan listrik dan teknologi hijau yang digadang-gadang akan menyelamatkan bumi dari krisis iklim. Indonesia, sebagai pemegang cadangan nikel terbesar di dunia dengan wilayah tambang seluas 198.624,66 hektar di Sulawesi Tenggara. Namun, di balik narasi megah pemulihan ekologi global dan lonjakan nilai investasi tersebut, tersembunyi sebuah paradoks yang memilukan.
Investigasi lapangan yang dipaparkan dalam dokumenter Climate Rights International – “Busy Surviving” menyibak realitas pahit di balik ekspansi ekstraktif ini: sebuah krisis lingkungan ekstrem yang tidak hanya merusak daya dukung ekosistem pesisir, melainkan juga melucuti akar kebudayaan lokal dan menimpakan beban sosial-ekonomi terberat kepada perempuan.
Hilangnya Benteng Ekologis Konawe Utara
Dampak kerusakan lingkungan di Sulawesi Tenggara bukanlah sekadar persoalan luapan sedimentasi lokal, melainkan akibat dari alih fungsi lahan skala besar. Menurut hasil penelitian Forest Watch Indonesia (FWI) yang dipublikasikan dalam Jurnal Multidisipliner Bharasumba – Azramedia Indonesia, Kabupaten Konawe Utara mengalami deforestasi masif hingga 18.155 hektar pada periode 2000–2009, 3.423 hektar pada 2009–2013, dan mencapai 17.518 hektar pada 2013–2017. Secara keseluruhan, total wilayah hutan yang beralih fungsi menjadi kawasan pertambangan di Konawe Utara hingga tahun 2017 telah menembus 152.598 hektar dari total konsesi tambang sebesar 226.102 hektar.
Hilangnya tutupan vegetasi hutan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Lasolo, yang mencakup 90,8 persen kawasan Konawe Utara mengubah topografi wilayah berlereng curam menjadi zona rawan bencana ekologis. Ketika curah hujan ekstrem mencapai 175 milimeter per hari pada Juni 2019, ketidakmampuan lahan terdegradasi dalam menyerap air memicu banjir bandang dahsyat yang merendam 13 desa di Distrik Asera, O’Hare, dan Langikima, serta melumpuhkan prasarana sosial masyarakat.
Hancurnya Tradisi Ruang Pesisir Suku Bajo
Bagi masyarakat adat Suku Bajo di Desa Morombo Pantai, laut dan perairan pesisir adalah pusat kebudayaan dan ruang hidup eksistensial. Dalam tradisi luhur Suku Bajo, air laut yang jernih memegang peranan sakral dalam prosesi medis tradisional penyembuhan ibu dan bayi pascamelahirkan oleh dukun kampung. Namun, pengikisan daratan dan pembuangan limbah sisa pengerukan nikel yang mengalir melalui sungai-sungai besar telah mengubah perairan pesisir menjadi keruh dan berwarna hitam pekat.
Ancaman ini semakin mematikan dengan masuknya zat beracun ke dalam rantai makanan perairan. Laporan investigasi ekologi Mongabay Indonesia – Jejak Logam Berat Tambang Nikel mengungkapkan temuan uji laboratorium oleh Pakar Kelautan Universitas Halu Oleo (UHO), Prof. Laode Muhammad Aslan. Sampel daging kerang lola (*Tectus niloticus*) yang diambil dari kawasan Taman Wisata Alam Teluk Lasolo terbukti mengandungi akumulasi logam berat Kadmium (Cd) hingga 0,0024 mg/kg–0,0037 mg/kg. Angka ini secara signifikan melampaui baku mutu ambang batas aman biota laut sebesar 0,001 mg/l.
Sebagaimana dipaparkan oleh pakar kelautan dalam riset Mongabay Indonesia – Jejak Logam Berat Tambang Nikel, paparan Kadmium (Cd) pada manusia berisiko tinggi memicu hipertensi, gatal-gatal kronis, kerusakan ginjal, gagal jantung, hingga pengeroposan tulang parah yang dikenal dalam sejarah kesehatan dunia sebagai penyakit Itai-itai. Selain itu, sedimentasi tanah ore nikel telah merusak terumbu karang di Pulau Labengki dan menghentikan pertumbuhan biota budidaya tambak masyarakat hingga siklus panen melambat dari empat bulan menjadi lebih dari satu tahun.
Krisis air tawar juga meluas ke pemukiman darat. Limbah pembakaran batu bara dari pembangkit listrik pendukung smelter nikel mencemari sumur-sumur galian pribadi warga. Akibatnya, air sumur yang selama ini menjadi satu-satunya tumpuan konsumsi harian keluarga tidak lagi layak diakses, memaksa warga membeli air minum bersih dengan biaya tambahan.
Maraknya Pelanggaran Hukum di Morombo Pantai
Kerusakan ekologis yang parah di garis depan pertambangan nikel dipergenting oleh maraknya praktik pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) yang menerobos kawasan hutan lindung. Laporan penindakan dari pihak kepolisian sebagaimana dipublikasikan oleh KOMPAS.com – 2 Orang Jadi Tersangka Tambang Nikel Ilegal dan Sultra Visionary – Merawat Luka di Tengah Badai menunjukkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menjerat dua petinggi korporasi pertambangan (Direktur Utama PT Masempo Dalle / Ketua Kadin Sultra AT dan PJS KTT MSW) atas dugaan aktivitas penambangan nikel ilegal di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Konawe Utara. Langkah tegas ini melibatkan penyitaan alat berat dan penerapan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dengan ancaman denda hingga Rp100 miliar.
Praktik penerobosan kawasan hutan lindung ini memiliki rekam jejak yang panjang di kawasan Morombo. Berdasarkan studi yuridis dalam Jurnal Penelitian Nusantara – Analisis Putusan MA, korporasi jasa pertambangan PT Natural Persada Mandiri (PT NPM) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pengerukan nikel secara ilegal seluas ± 2,6 hektar di dalam Kawasan Hutan Lindung Blok Lalindu tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan. Perkara yang berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung ini menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp2 miliar serta perampasan barang bukti alat berat dan dokumen perusahaan untuk negara.
Pergeseran Mata Pencaharian dan Beban Kerja Ganda Perempuan
Dampak kerentanan terberat dari kerusakan lingkungan dan kejahatan korporasi ini ditanggung secara langsung oleh kelompok perempuan. Dokumentasi visual Climate Rights International – “Busy Surviving” memperlihatkan bagaimana perempuan pesisir kehilangan kemandirian ekonominya. Sebelum industri nikel mengepung wilayah mereka, perempuan aktif melaut bersama suami atau mengumpulkan hasil laut seperti ikan, gurita, dan teripang di zona pasang surut.
Ketika biota laut musnah tergerus endapan lumpur, mata pencaharian tradisional ini hancur. Perempuan terpaksa beralih ke pekerjaan informal berisiko tinggi dengan penghasilan yang sangat minim, seperti memungut sampah botol plastik di sepanjang garis pantai atau mengoperasikan perahu penyeberangan motor (pincara) untuk mengangkut warga dan kendaraan.
Peralihan profesi ini menuntut jam kerja fisik yang sangat panjang di tengah tekanan kewajiban domestik rumah tangga. Para perempuan pengemudi perahu penyeberangan harus bangun sebelum subuh untuk memasak dan menyiapkan kebutuhan sekolah anak-anak, lalu mengendalikan perahu motor dari pukul 06.00 pagi hingga 18.00 sore. Kompresi waktu dan beban kerja ganda ini kerap membawa dampak sosial yang destruktif, termasuk terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap anggota keluarga lain hingga penurunan standar hidup secara sistemis.
Menghadapi perusakan ruang hidup dan perampasan kesejahteraan, perempuan lingkar tambang menolak untuk sekadar menjadi korban pasif. Seperti yang diabadikan dalam dokumenter Climate Rights International – “Busy Surviving”, para perempuan tampil memimpin aksi-aksi demonstrasi di barisan terdepan. Mereka memblokir jalan operasional, bertahan di bawah terik matahari dari pagi hingga malam hari, dan menginap di lokasi perlawanan demi menuntut ganti rugi yang adil serta penghentian pencemaran lingkungan.
Transisi energi yang adil tidak boleh dibangun di atas penderitaan komunitas paling rentan. Pembekuan izin pertambangan bermasalah, pemulihan ekologis perairan pesisir dan DAS Lasolo, penghentian pembuangan limbah beracun, serta jaminan penyediaan air bersih dan pengakuan hak-hak masyarakat adat Suku Bajo merupakan langkah mutlak yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah dan pelaku industri rantai pasok global.
