REKOMENDASI KEBIJAKAN

Saat ini sekitar 90% bencana iklim berhubungan dengan air. Negara-negara berpendapatan rendah dan menengah adalah pihak yang paling dirugikan dalam menghadapi bencana iklim ini. Mengingat kerentanan yang ada di berbagai bidang seperti pangan, air, kesehatan, dan infrastruktur, membuat negara-negara tersebut semakin terpuruk, termasuk Indonesia.

Dalam ketidakadilan yang lebih mendalam, komunitas-komunitas ini juga merupakan kelompok yang memberikan kontribusi paling kecil terhadap perubahan iklim tapi justru menjadi kelompok paling rentan terdampak akibat krisis iklim.

Olehnya itu, berdasarkan dari temuan penelitian yang didapatkan maka WALHI Sulawesi Selatan kemudian merekomendasikan beberapa hal untuk para stakeholder atau pemangku kepentingan terkait dengan permasalahan krisis air yang dialami oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Tallo sebagai berikut:

1. Memperluas Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemerintah Kota Makassar harus menyediakan lahan atau alokasi RTH dalam rangka menambah wilayah resapan air yang dimana kondisinya saat ini semakin menyempit akibat meningkatnya pembangunan dan industrialisasi di Kota Makassar.
2. Merawat dan Menjaga Daerah Aliran Sungai (DAS). Secara hidrologi, Kota Makassar sebagai wilayah hilir mendapatkan pengaruh yang besar dari wilayah hulu DAS yang kritis yakni DAS Jeneberang, DAS Tallo, dan DAS Maros. Akibatnya, saat musim penghujan kota ini akan mendapatkan kiriman air dari hulu yang menjadi salah satu penyebab banjir dan saat musim kemarau akan mengganggu sumber air minum warga kota yang dikelola oleh PDAM. Maka dari itu, Pemerintah Kota Makassar harus mengajak pemerintah daerah lain (Gowa, Maros, dan Takalar) untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini.
3. Menerapkan Pajak ‘Progresif’ Penggunaan Air Tanah dan Air Permukaan bagi Industri skala Besar. Saat ini, penggunaan air tanah dan air permukaan di Kota Makassar banyak digunakan oleh industri-industri besar. Bahkan penggunaannya pun tidak terkontrol. Oleh karena itu, pemerintah perlu membenahi permasalahan ini agar cadangan air tanah di Kota Makassar tidak mengalami kelangkaan akibat penggunaannya yang tidak terkontrol.
4. Memperbaiki Pelayanan, Tata Kelola, dan Distribusi Air Bersih. Dari hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa sebenarnya permasalahan air bersih di Kecamatan Tallo bukan persoalan teknis ‘perpipaan’, melainkan masalah akses dan distribusi. Hal ini dikarenakan sebagian kecil warga ada yang mendapatkan akses atas air bersih dari PDAM sementara sisanya harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
5. Membuat Dokumen Perencanaan Adaptasi dan Mitigasi dalam Menghadapi Krisis Air dan Perubahan Iklim. Selain melakukan perbaikan teknis, Pemerintah Kota Makassar juga harus menyiapkan dokumen perencanaan adaptasi dan mitigasi bagi warga kota yang masih sulit mengakses air bersih di tengah krisis iklim yang saat ini telah dirasakan oleh semua orang.