Eastern Indonesia International Conference (EIIC) 2026 bertema “Defending the Future: Global Collaboration on Critical Minerals for a Just Energy Transition” resmi dibuka hari ini di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Acara ini menandai dimulainya rangkaian konferensi tiga hari yang akan beralngsung hingga 16 Juli 2026 di Hotel Aryaduta Makassar.

Dalam laporannya, Ketua Panitia Rahmat Kottir, menyampaikan bahwa masih banyak Masyarakat terdampak di Kawasan industry, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Koordinator Aliansi Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amien, yang menyatakan bahwa konferensi ini lahir karena adanya kekhawatiran yang tinggi sekaligus harapan yang ideal atas ancaman terhadap generasi mendatang.

“Transisi energi lahir secara global, yang diperlukan bukan hanya transisi teknologi dan sumber daya alam, tetapi juga trasisi pola piker dan karakter terhadap lingkungan”, ungkap Amien, dalam sambutannnya.

Amien menyoroti bahwa banyak NGO menjadi representasi untuk berbicara atas nama Masyarakat terdampak, akan tetapi jarang terhubung langsung dengan pihak yang mereka wakili. Sehingga, hal inilah yang menjadi motivasi besar digagasnya konferensi ini.

Ia menggarisbawahi prinsip Indonesia Timur untuk tidak meninggalkan satu pihak pun dalam proses transisi energi, serta menegaskan bahwa “Defending the Future” bukan berarti melupakan masa lalu, melainkan menjadikkanya pembelajaran untuk masa depan.

Ia menambahkan konferensi ini diharapkan melahirkan rekomendasi yang sasaran utamanya adalah Presiden RI, Bappenas, pemerintah Global, investor, dan Perusahaan tambang yang berooperasional hingga hari ini. Acara pembukaan turut dihadiri oleh Bapak Abdullah Sanusi, S.E., M.B.A., Ph.D., selaku Direktur Kemahasiswaan Universitas Hasanudding yang mewakili Rektor UNHAS, membuka secara resmi kegiatan ini.

Rangkaian pembukaan dilanjutkan dengan Seminar Internasional bertema “Percepatan Transisi Energi dan Mineral Kritis yang Berkeadilan di Indonesia”. Sesi ini dimoderatori oleh Bondan Anriyanu dari Yayasan Indonesia Cerah, menghadirkan enam narasumber, yaitu, Togu Pardede, S.T., M.I.D.S. (Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas), Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. (Universitas Hasanuddin), Ir. Hj. Setyawati Yani, S.T., M.T., Ph.D., IPM., ASEAN Eng. (Universitas Muslim Indonesia), Prof. Mohammad Ahlis Djirimu, S.E., DEA., Ph.D. (Universitas Tadulako), Muhammad Al Amin (Direktur WALHI Sulawesi Selatan), dan Yun Lai (Lead, Asia Partnership, Global Witness).

Salah satu narasumber, Togu Pardede, memaparkan bahwa cita-cita Indonesia Emas tidak akan tercapai tanpa ketahanan energi. Ia menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan semata, tetapi juga oleh kepercayaan bersama untuk berubah.

Ilusi Kesejahteraan

Sesi hari ini, ditutup dengan rangkaian seminar nasional bertema “Hilirisasi Nikel dan Ilusi Kesejahteraan di Indonesia Timur”. Rangkaian ini dimoderatori oleh Jefferson Tasik dari Fala Lamo, dengan menghadirkan enam narasumber dari kalangan masyarakat adat, buruh, dan warga terdampak langsung industri nikel.

Mereka adalah Herenemus Takuling (Masyarakat Adat Lalilef Sawai, Halmahera Tengah), Pdt. M. Ag. Podengge (Mahola/Kepala Suku To Karunsie), Komang Jordi Segara (Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka), Hasmiati (perwakilan perempuan Pomala), Abdullah Ammar (nelayan terdampak), dan Nurhayati (warga Desa Kawasi, Pulau Obi).

Herenemus Takuling selaku narasumber pertama, menyampaikan terima kasih atas kegiatan ini, karena menurutnya masyarakat Halamahera Tengah kadang kala tidak tahu ke mana harus menyuarakan keluhan mereka. Pengalaman yang berbeda disampaikan oleh PDT. M. AG. Podengge, Mahola/Kepala Suku To’ Karunsie, memaparkan bahwa konflik antara masyarakat adat dan PT Vale telah menimbulkan krisis identitas dan hilangnya ruang hidup, erosi struktur sosial, serta terjadi kriminalisasi warga adat yang tidak memiliki sertifikat tanah modern, karena hukum adat mereka kadang hanya melalui perantara lisan. Ia mencontohkan pembangunan permukiman relokasi di Desa Ledu-Ledu yang belum tuntas setelah 17 tahun, juga banyak anak muda memilih merantau karena tidak diberi ruang di tanahnya sendiri.

“Bagi kami, tanah bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi ikatan spiritualitas”, ungkapnya.

Selain itu, dari sisi ketenagakerjaan, Komang Jordi menyoroti bahwa regulasi keselamatan kerja hari ini tidak lagi relevan dengan karakter industri pengolahan nikel, mencatat 21 kasus kecelakaan kerja yang meningkat dari tahun ke tahun. Sorotannya juga terfokus dengan adanya tenaga kerja asing yang menduduki posisi K3 tanpa memahami aturan nasional. Tak hanya laki-laki, pekerja perempuan kerap menjadi korban kekerasan, termasuk oleh atasan asing, tanpa ada lembaga yang secara khusus melindung mereka.

“Kami melihat negara tidak hadir kepada para buruh yang tidak sejahtera pada hari ini. Sudah berkali-kali kami mengupayakan, tetapi tidak ada tindak lanjut , kami tidak pernah mendapat kesejahteraan dari negara.”, tutur Komang Jordi Segara, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka.

Suara warga terdampak turut disampaikan Hasmiati, perempuan Pomala, yang menceritakan dampak lingkungan berupa perampasan lahan, banjir lumpur ke lahan pertanian, perairan yang berubah warna menjadi merah, serta hilangnya total sumber air bersih di wilayahnya, kondisi yang menurutnya berlangsung tanpa transparansi dari kepala desa setempat, termasuk soal dana CSR senilai Rp1,8 miliar yang disebut hanya “dana hibah”.

Nelayan Abdullah Ammar menambahkan bahwa area tangkapannya kini harus bergeser dari semula 1 mil menjadi 60 mil dari pesisir akibat pencemaran perairan oleh aktivitas tambang. Sementara itu, Nurhayati dari Desa Kawasi, Pulau Obi, mempertanyakan status perusahaan HARITA yang telah lolos audit internasional IRMA, sembari menyoroti konflik lahan dan status Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menurutnya membuat masyarakat kehilangan ruang hidup.

“Di wilayah kami, ini bukan pembangunan, tetapi penggusuran.”, kata Nurhayati, warga Desa Kawasi, Pulau Obi

Secara keseluruhan, EIIC 2026 bertujuan memfasilitasi pertukaran pengetahuan regional dan global mengenai mineral kritis dan transisi energi, memperkuat jejaring strategis antar-pemangku kepentingan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan pada penutupan acara, 16 Juli 2026. Rangkaian kegiatan akan berlanjut pada 15–16 Juli 2026 di Hotel Aryaduta Makassar.