Mendorong Anak Muda Tempuh Gugatan Iklim, WALHI Menilai Krisis Iklim Semakin Memburuk

Mendorong Anak Muda Tempuh Gugatan Iklim, WALHI Menilai Krisis Iklim Semakin Memburuk

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyampaikan ajakan kepada generasi muda di Indonesia untuk menempuh gugatan iklim karena dampak krisis iklim di dunia dan Indonesia semakin memburuk. Hal tersebut disampaikan oleh Manajer Kampanye Pesisir, Laut, dan Pulau Kecil, Eksekutif Nasional WALHI pada acara orasi lingkungan hidup lapangan Student Centre Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat Tangerang Selatan, Banten, 10 Juni 2024.

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kelompok Mahasiswa Pecinta Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan Kembara Insani Ibnu Battuta (KMPLHK RANITA) dengan Disaster Manajemen Centre Dompet Dhuafa.

Pada acara orasi lingkungan hidup yang bertajuk Indonesia Emas 2045 atau Indonesia Cemas 2024? tersebut, Parid menjelaskan bahwa dampak krisis iklim secara global telah memaksa temperatur planet bumi melebihi 1,5 derajat celcius dibandingkan dengan era pra revolusi Industri.

“Di Indonesia, krisis iklim telah memperburuk kehidupan masyarakat pesisir, di mana ratusan nelayan meninggal di tengah laut, ratusan desa pesisir diterjang banjir rob, puluhan pulau kecil telah tenggelam, sekaligus mengancam air serta pangan yang menghidupi Masyarakat selama ini,” ungkapnya di hadapan ratusan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah.

Dalam situasi ini, tambah Parid, kita penting untuk meminta pihak yang bertanggungjawab atas krisis iklim yang mengancam kehidupan masyarakat luas, khususnya nasib generasi muda yang akan hidup pada masa yang akan datang.

“Krisis iklim ini telah merampas hak generasi muda untuk hidup layak pada masa depan. Kita harus menuntut pertanggungjawaban dari negara dan koorporasi skala besar yang telah mengeruk keuntungan ekonomi tetapi mengorbankan nasib planet bumi,” jelasnya.

Untuk itulah, generasi muda harus terlibat aktif menghentikan krisis iklim dengan cara menjadi penggugat iklim yang menuntut pertanggungjawaban negara yang telah memproduksi beragam kebijakan yang memperburuk krisis iklim, serta menuntut korporasi multinasional yang telah memproduksi emisi dalam jumlah yang sangat besar dalam satu dekade terakhir.

“Pada titik ini, WALHI Nasional siap untuk mendampingi siapapun, terutama generasi muda yang hendak menempuh gugatan iklim pada masa yang akan datang,” tegas Parid.

Manajer Kampanye Pesisir, Laut, dan Pulau Kecil WALHI mengajak generasi muda menempuh gugatan iklim demi mewujudkan keadilan iklim bagi generasi yang akan datang. (Foto: WALHI)

Menurut Parid, pengalaman generasi muda yang berhasil menempuh gugatan iklim telah dibuktikan oleh Sophie Backsen, seorang remaja dari Pulau Pellworm, sebuah pulau kecil di Utara Jerman, yang terdampak krisis iklim.

Sophie berhasil menempuh gugatan iklim kepada Mahkamah Konstitusi Jerman dan mendesak Pemerintah Jerman untuk untuk menetapkan penurunan emisi sampai nol persen pada tahun 2050.

“Saya pernah bertemu dan berbincang dengan Sophie Backsen secara pribadi di rumahnya di Pulau Pellworm. Dia menggunakan argumen keadilan antargenerasi (intergenerational justice) untuk mempertahankan pulaunya yang berusia lebih dari 300 tahun lamanya,” terang Parid dihadapan ratusan mahasiswa.

Atas dasar hal itu, Parid menyebut hal serupa dapat dilakukan oleh generasi muda di Indonesia yang merasa masa depannya terancam oleh krisis iklim. salah satu gugatan iklim yang yang juga sedang ditempuh oleh Masyarakat Indonesia adalah gugatan iklim yang kini dilakukan empat orang masyarakat Pulau Pari melawan Holcim, Perusahaan semen terbesar di dunia, yang telah memproduksi emisi Co2 lebih dari 7 miliar ton sejak tahun 1950 sampai 2021.

“Kami mengajak kawan-kawan generasi muda untuk mendukung gugatan iklim pertama di Indonesia ini. Ini merupakan gerakan penting untuk mewujudkan keadilan iklim,” imbuhnya.

Seruan Keadilan Antargenerasi dari Intelektual Publik  

Pada kesempatan ini, hadir juga Yudi Latif, seorang intelektual publik yang kini menjadi Board Yayasan Dompet Dhuafa. Dalam orasinya, Yudi Latif menyebut bahwa sejak tahun 2019, Indonesia memiliki indeks keadilan antargenerasi (intergenerational justice index) yang rendah.

Menurut indeks ini, Indonesia berada pada posisi ke-72 dari 122 negara. Sementara itu, dengan Vietnam, berada di posisi ke-21 dan Cina berada di posisi ke-25.

“Dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan perhatian buruk terhadap keberlangsungan hayati. Pembangunannya merusak ekosistem. Sustainable develompment-nya terperangkap dalam pembangunan yang berorientasi jangka pendek. Aji mumpung, aji mumpung, aji mumpung. Nyaris kita ini tidak berpikir untuk generasi yang akan datang,” tegasnya.

Menurut mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini, saat ini sudah muncul jenis penjajahan baru di Indonesia. Penjajahan model lama, sebagaimana dilakukan oleh bangsa-bangsa kolonial, dalam bentuk penjajahan atas dasar penguasaan territorial, di mana mereka menguasai suatu wilayah lalu mengusir dan atau membantai penghuninya.

Penjajahan itu adalah penguasaan ruang. Seolah-olah ruang itu tidak eksis alias kosong. “Penjajahan jenis ini di Indonesia masih terjadi,” kata Yudi latif.

Ia mencontohkan kasus Pembangunan di IKN, di mana wilayah di IKN itu dianggap kosong. Di atas tanah (yang dianggap kosong itu) didirikan IKN. “Jadi jejak-jejak penjajahan lama masih ada,” ungkapnya.

Saat ini, tambah Yudi Latif, di Indonesia muncul jenis penjajahan baru namanya itu penjajahan atas dasar penguasaan waktu, yang bermakna seolah-olah masa depan itu tidak ada manusianya. Seolah-olah yang berhak hidup itu hanya generasi hari ini.

Generasi ini dianggap bisa menghabiskan apa saja. Menghabiskan hutan. Menghabiskan tambang. Semuanya dihabiskan. Seolah olah tidak ada lagi ruang waktu bagi anak-anak di masa depan. Seolah olah masa depan itu waktu kosong, tidak ada penduduknya.

“Inilah yang disebut dengan jenis penjajahan baru. Di mana orientasi hidup aji mumpung, jangka pendek, tebang hutan, habiskan! Garuk batubara, habiskan! Seolah olah tidak menyisakan apapun bagi orang yang hidup di masa depan,” tegasnya.

Ia mengingatkan pesan Bung Hatta pada tahun 1948 saat mengunjungi Pulau Samosir. Dalam pidatonya, kata Yudi Latif, Hatta menegaskan, “sepanjang jalan saya menuju Samosir saya lihat hutan hijau, ngarai—air jernih mengalir. Hati-hati kita membangun ini. Kita jaga hutan dan ekosistem ini. Karena kita merdeka ini bukan untuk satu-dua tahun. Kemerdekaan ini harus dipastikan diwariskan kepada generasi masa depan. Itulah kemerdekaan sesungguhnya. Dan konsep keadilan di dalam pancasila bukan hanya adil terhadap orang hidup sejaman. Tapi juga adil terhadap orang yang akan hidup di generasi yang akan datang.”

Yudi Latif saat menyampaikan orasi di Halaman Student Centre UIN Syarif Hidayatullah. (Foto: WALHI)

Dengan demikian, kata Yudi Latif, di Indonesia saat terjadi dua jenis penjajahan: penjajahan jenis lama (penguasaan atas ruang) dan penjajahan jenis baru, penguasaan atas waktu—seolah olah hidup ini hanya untuk generasi hari ini dan tidak menyisakan apapun untuk generasi yang akan datang.

“Maka yang terjadi, kita melihat Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat deforestasi yang sangat cepat dan masif. Bagaimana juga ruang-ruang hidup di Kalimantan, Sulawesi, dan berbagai pulau lainnya, dipenuhi oleh proyek tambang digali dengan sedemikian rupa dengan menyisakan kehancuran yang sulit dipulihkan untuk beberapa generasi yang akan datang,” katanya. 

Kesaksian dari Desa Pesisir yang Tenggelam

Dalam kesempatan ini, hadir pula Pak Ashar, warga Timbulsloko, Demak Jawa Tengah yang desanya tenggelam akibat krisis iklim.

Pak Har, Sapaan akrabnya, ikut menceritakan kampung halamannya, yang selalu tenggelam terdampak banjir rob. Semenjak rumah-rumah mereka terendam, anak-anak di wilayah tersebut terpaksa berangkat sekolah menggunakan sampan setiap hari.

Menurutnya, sebelum Timbulsloko terdampak banjir rob akibat krisis iklim, dahulu sekali kawasan itu merupakan tempat subur yang diberkahi buah-buahan dan sayuran yang mencukupi kehidupan warganya.

“Akibat banjir rob tersebut banyak warga yang harus mengungsi ke daerah lain. Sementara itu sebagiannya bertahan dalam situasi yang sangat sulit,” jelasnya.

Limpahan air rob di Timbulsloko, tambah Pak Har, telah menghilangkan jalan utama warga untuk moblitias masuk dan keluar desanya. Ia dan masyarakat di sana hanya memiliki jalan kayu dengan lebar satu meter.

Kesusahan itu sangat terasa saat ia dan warga lainnya membawa pendudukan yang sakit. Terlebih lagi bila ada yang meninggal dunia, sulit untuk menguburkannya karena seluruh tanah terendam.

Demi lancarnya akses bepergian, warga Timbulsloko berpatungan membuat jalan sepanjang satu kilometer. Beruntung, beberapa donatur memberikan bantuan dana pada mereka. Kami hanya ingin punya jalan layaknya jalanan di daerah-daerah lain di indonesia,” seru Pak Har.

Wilayah dengan jumlah 450 penduduk ini menjalani hidup dengan kesusahan air bersih. Hal itu sudah mereka alami sebulan lebih. Air bersih hanya bisa didapat dengan harga yang sangat mahal.

“Saya sangat menyesalkan karena sampai saat ini tak ada sedikitpun campur tangan pemerintah untuk membantu mengatasi persoalan krisis iklim yang menempah Timblusloko,” tutup Pak Har.

Foto Utama: Sophie Backsen, remaja penggugat iklim dari Pulau Pellworm, Jerman (tengah) saat bersolidaritas untuk gugatan iklim Pulau Pari melawan Holcim. (Foto: WALHI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *