Pada 14 Februari 2024, rakyat Indonesia akan melakukan vote terhadap kandidat calon presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2024-2029. Selain itu juga akan melakukan vote terhadap calon-calon anggota legislatif pada level kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
Dengan demikian tahun 2024 yang semakin dekat ini akan terjadi pergantian kepemimpinan nasional Indonesia. Seperti apa visi misi para calon pemimpin terhadap masa depan pengurusan wilayah pesisir, laut dan pulau kecil Indonesia sebagai negara kepulauan, dan apa saja tantangan, dinamika dan kebutuhan yang sangat diperlukan menghadapi situasi saat ini dan kedepan?
Jaring Nusa menggelar seri diskusi untuk meneropong visi misi Capres-Cawapres dengan mengangkat tema “Krisis Iklim, Ancaman Nyata Terhadap Masyarakat di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil Indonesia.”
Di Kawasan Timur Indonesia, krisis iklim telah memberi dampak buruk khususnya untuk wilayah pulau-pulau kecil, baik itu di Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.
Masyarakat serta ekosistem pulau-pulau kecil termasuk juga wilayah pesisir pulau besar, telah menghadapi berbagai ancaman dan degradasi baik dari aspek ekologi, sosial dan ekonomi.
Pengaruh krisis iklim, berubahnya musim penangkapan, hilangnya lahan penduduk di daerah pesisir karena abrasi, konflik agraria, konflik ruang termasuk konflik wilayah tangkap nelayan dan kesehatan lingkungan merupakan hal yang telah terjadi saat ini.
Dari aspek sosial ekonomi menurunnya pendapatan masyarakat pesisir, terancamnya ketahanan pangan masyarakat pulau kecil, tata kelola perikanan terus menjadi permasalahan saat ini.
Narasi Perubahan Iklim
Edo Rakhman, anggota Jaring Nusa sebagai pemantik diskusi memaparkan hasil kajian terkait visi misi para Capres dan Cawapres. Menurutnya, visi misi dan program strategi yang telah dibuat masih kurang memperhatikan serius isu perubahan iklim.
“Kita hari ini diperhadapkan pergantian pemimpin. Juga sudah beredar banyak untuk dokumen visi misi dan program strategi yang diusung oleh masing-masing,” terangnya.
“Kami berusaha mengcapture sebenarnya narasi perubahan iklim dari visi misi dari masing-masing pasangan itu seperti apa didudukannya?” tambahnya.
Menurutnya semua pasangan mendudukan persoalan perubahan iklim sebagai persoalan utama dan termuat dalam narasi pembukaan.
Untuk Capres-Cawapres nomor urut 1, terdapat 8 kali kata perubahan iklim yang dimunculkan. Fokus yang diangkat yakni pembangunan yang mengakibatkan degradasi lingkungan.
“Secara narasi mengangkat soal bagaimana sebuah pembangunan terlalu agresif menghasilkan dampak lingkungan yang tidak kecil,” ujarnya.
Sementara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 melihat isu perubahan iklim melalui pendekatan global. Namun dalam program strategis masih belum menjelaskan secara konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Untuk narasi pembuka nomor urut 2 masih mendudukan persoalan global terkait krisis iklim yang sekarang telah terjadi,” terang Edo.
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 sendiri memberikan gambaran mengenai dampak krisis iklim. Menjelaskan soal struktur perekonomian nasional dan lingkungan.
“Krisis iklim dampaknya nyata dirasakan yang mengancam kesehatan masyarakat, meningkatkan resiko bencana alam,” ujarnya.
Menurutnya hasil kajian ini bukan bermaksud melemahkan satu sama lain, tentu dokumen visi misi dan program strategis ini masih sebatas janji-janji politik dan belum implementatif.
“Kita ingin melihat apakah isinya spesifik mengangkat pada wilayah pesisir laut dan pulau kecil,” terangnya.
“Krisis iklim sebuah fakta yang menurutnya dituangkan dan tidak pun semua orang tahu dan merasakan dampaknya. Tapi kalau kita menarik kembali, masyarakat belum terlalu percaya dokumen yang dituangkan dalam dokumen Capres-Cawapres,” jelasnya.
Dampak Perubahan Iklim
Torry Kuswardono, Direktur Yayasan Pikul turut memberikan penjelasan mengenai dampak perubahan iklim di daerah pesisir, laut dan pulau kecil. Ia menjelaskan Perubahan iklim mempengaruhi orang secara berbeda berdasarkan geografi, gender dan sosial ekonomi.
“Ketidakadilan iklim diawali oleh ketidakadilan ekonomi, sejarah penindasan dan ketidakadilan karbon,” paparnya.
“Ada calon-calon yang mampu memberikan narasi tentang perubahan iklim bahkan spesifik pada pesisir, laut dan pulau kecil. Tetapi tidak menjabarkan problem sesungguhnya,” jelasnya.
Lalu ia juga menjelaskan jika kelompok kaya dan negara-negara kaya mengemisi jauh lebih banyak dari pada kelompok miskin. 50% termiskin hanya berkontribusi sekitar 10% dari pelepasan emisi rumah kaca.
“Ketimpangan penguasaan sumberdaya alam. Masyarakat dunia menanggung dampak lingkungan dan emisi karbon,” ujarnya.
“Negara industri berdampak ekologis tanpa banyak konsekuensi. Negara kecil dan miskin terpapar risiko perubahan iklim meskipun berkontribusi sedikit terhadap emisi,” tambahnya.
Menurutnya terdapat 4 hal yang membuat situasi krisis iklim semakin parah. Diantaranya pertumbuhan ekonomi yang merusak lingkungan dan atmosfer dan mitigasi yang salah.
“Pertumbuhan ekonomi yang terjadi sekarang di indonesia selalu dimulai dengan perampasan penghisapan dan perusakan emisi gas rumah kaca sebagai dasar pertumbuhan ekonomi,” terangnya.
Akibat dari hal tersebut adalah terjadi penurunan kapabilitas lingkungan dan sosial dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Hal itu juga ditambah dengan berbagai proyek yang tetap memuja pertumbuhan ekonomi berkedok mitigasi perubahan iklim.
“Kedepan kita akan menghadapi satu jargon baru, bahwa akan ada judul-judul pembangunan di dalam katanya dalam perubahan iklim,” terang Torry.
Selain itu terdapat model implementasi adaptasi yang tidak adil dan pembiaran terhadap korban. Kata Torry, pembangunan yang bernuansa adaptasi perubahan iklim justru mengakibatkan pemindahan risiko dampak perubahan iklim ke wilayah lain
“Ada beberapa contoh untuk mengatasi kekeringan, dengan pembangunan DAM. itu judulnya untuk meningkatkan ketahanan air dengan cara menghancurkan wilayah kelola rakyat. Di pulau Flores, dibangun bendungan yang justru mengambil tanah orang dan bisa berdampak pada ekologis setempat,” jelasnya.
Warga di daerah yang terdampak perubahan iklim sering dibiarkan tanpa pertolongan. Bakhan lingkungan yang tidak terintervensi oleh proyek besar ikut terkena dampak. Misalnya kenaikan muka air laut yang mengancam warga pesisir.
“Ada kehilangan tanah bukan hanya berkaitan ekonomi, tapi juga berdampak pada kehilangan kebudayaan. Setiap pulau harus memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim, agar setiap orang di pulau itu dapat bertahan,” ujarnya.
Dinamika Perubahan Iklim di KTI
Kawasan Timur Indonesia menjadi salah satu wilayah yang sangat terdampak perubahan iklim. Hal itu lantaran jumlah pulau-pulau kecil yang mendominasi wilayah KTI. Simon Tubalawoni, akademisi Universitas Pattimura turut menjelaskan mengenai dinamika dampak perubahan iklim di KTI.
Dalam pemaparannya, ia menjelaskan beberapa dampaknya yakni perubahan karakteristik permukaan air laut dan kenaikan muka air laut. Selain itu juga terdapat perubahan sirkulasi air, perubahan ekosistem dan daerah penangkapan hingga perubahan wilayah pesisir.
“Tren kenaikan suhu cenderung meningkat. Jika kondisinya tidak berada pada optimum, maka ikan akan bermigrasi ke tempat-tempat tertentu. Paling tidak akan mempengaruhi daerah fishing ground pada darah tertentu,” terangnya.
Ia juga memaparkan jika adanya fenomena El Niño-Southern Oscillation (ENSO) turut berdampak pada laut. Hal itu dilihat dari posisi KTI yang dekat dengan samudera pasifik.
ENSO sendiri merupakan pola iklim berulang yang melibatkan perubahan suhu perairan di Samudera Pasifik tropis bagian tengah dan timur yang berlangsung selama periode 3 hingga 7 tahun.
“Kalau kita di Indonesia bagian timur, maka wilayah kita dekat dengan samudera pasifik. Sebenarnya dampak sangat berpengaruh terhadap wilayah kita itu lebih banyak dipengaruhi pemanasan secara global dan fenomena ENSO, ujarnya.
“Perubahan suhu secara global berdampak terhadap kekuatan tiupan angin. Perubahan tekanan yang terjadi menyebabkan arah kekurangan angin akan berubah sirkulasi air. Akan berdampak terhadap distribusi organisme dan nutrien di laut,” terangnya.
Untuk mitigasi dari dampak perubahan iklim ia mendorong untuk perluasan wilayah konservasi perairan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap wilayah pesisir dan pulau kecil.
“Kalau dia memperluas kawasan konservasi maka paling tidak kita bisa mengelola keanekaragaman hayati tapi juga kita dapat menyimpan karbon,” imbuhnya.
Perubahan Iklim di Perairan Spermonde
Spermonde merupakan bentangan 121 pulau yang terbentang dari Takalar, Makassar, Maros hingga Barru, Sulawesi Selatan. Erwin, nelayan dari Spermonde memberikan penjelasan terhadap perubahan iklim yang dialami yang telah sangat berubah dibanding kondisi dahulu.
“Dampak perubahan iklim. Naiknya permukaan air tahun lalu hingga mencapai 150 meter dari bibir pantai. Berdampak terhadap nelayan kecil di sekitar kepulauan,” terangnya.
Dampak lainnya itu mengakibatkan abrasi, misalnya pepohonan di pinggir pulau dan makin menipisnya bibir pantai sehingga masuk ke daratan tengah pulau.
“Ancaman pulau kecil tenggelam akibat kenaikan air laut. Pulau yang ada di Spermonde, khususnya di Pulau Langkai itu semakin menipis diakibatkan perubahan iklim,” ujar Erwin.
Musim penangkapan juga telah berubah. Kayanya, dampak dari perubahan iklim ini penangkapan ikan di sekitar kepulauan sangat berubah, berkurang karena terumbu karang sudah mulai rusak dan berubah.
“Yang saya rasakan itu suhu mulai berubah sejak masuknya awal tahun 2003, sudah mulai berubah. Disitu saya melihat kondisi air di sekitar kepulauan kami, suhunya mulai panas. Kadang kala air surut itu dulunya 1 kali, tapi sekarang dalam sehari bisa terjadi 1 kali,” jelasnya.
“Lokasi pencaharian kami dulunya bagus, tapi dengan adanya perubahan iklim, mata pencaharian kami semakin menurun, berdampak pada nelayan kecil,” tambahnya.
Nelayan di Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang juga melakukan adaptasi perubahan iklim. Melalui sistem buka tutup gurita, nelayan ingin mengembalikan ekosistem laut agar mendapatkan hasil tangkapan yang memuaskan namun juga memperhatikan lingkungan laut.
“Kami didukung oleh pemerintah yang berkaitan dengan program ini. Kami melakukan pengawasan secara bersama sama melalui gotong royong,” terangnya.
“Ini sudah program keempat yang sudah kami lakukan dan hasilnya sangat baik bagi nelayan,” tutupnya.
