Seruan Masyarakat Sipil di Pemilu 2024: Pilih Pulih dari Krisis Iklim dan Hancurnya Demokrasi dan HAM

Seruan Masyarakat Sipil di Pemilu 2024: Pilih Pulih dari Krisis Iklim dan Hancurnya Demokrasi dan HAM

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Jakarta, 7 Februari 2024. Sebuah boneka kayu raksasa berwajah pinokio berkeliling Jakarta pagi ini. Ia tak sendirian, rombongan marching band dan ratusan massa aksi Koalisi Pilih Pulih ikut menemaninya. Aksi damai kreatif gabungan dari puluhan lembaga masyarakat sipil dan komunitas muda, pelajar, dan mahasiswa ini berlangsung tepat satu minggu sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024.

Pemilu 2024 berlangsung di tengah situasi yang tak mudah; krisis iklim makin genting mengancam hidup warga, ruang demokrasi kian menyempit, serta ketidakpastian masa depan untuk generasi muda–misalnya menyangkut akses pendidikan dan lapangan pekerjaan. Senyampang dengan persoalan-persoalan yang ada tersebut, akhir-akhir ini kita menyaksikan pula pelbagai pelanggaran etika dan dugaan kecurangan menodai proses pemilu.

Persoalan lingkungan dan krisis iklim, demokrasi, dan pelindungan HAM akan bertambah dan makin parah jika tampuk kekuasaan jatuh ke tangan pemimpin yang tersandera kepentingan oligarki ekonomi politik. Sebab, dapat diduga mereka bakal mementingkan kepentingan segelintir kelompoknya saja jika kelak berkuasa. Dalam sepuluh tahun terakhir, kita telah menyaksikan potret buram pengelolaan negara yang sarat konflik kepentingan dan mengesampingkan rakyat.

Undang-undang dan proyek yang dirancang secara ugal-ugalan, kritik yang diabaikan hingga dibungkam, pelanggaran HAM yang tak dituntaskan dan dibiarkan terus terjadi, hingga eksploitasi dan perusakan lingkungan yang dijalankan dengan berkedok pembangunan. Dalam satu dekade ini, yang kita saksikan adalah deretan kabar buruk untuk masyarakat dan untuk bumi kita.

Greenpeace Indonesia together with “Pilih Pulih” coalition hold a carnival activity by carrying a giant marionette, representing a Pinnokkio figure, and a giant “Oligarchy monster” in Jakarta. Greenpeace and dozens of Civil Society Organizations (CSO) are highlighting the democracy, human rights and environmental crisis that will increase in the future if Indonesian people will vote the wrong Presidential and Legislative candidates at the upcoming elections.
A banner reads “Don’t vote Oligarch”.

Melalui aksi ini, kami menyerukan kepada para pemilih di seluruh negeri, khususnya generasi muda untuk kembali mencermati visi misi, gagasan dan ide, serta rekam jejak para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, partai politik, hingga calon legislatif, sebelum akhirnya menentukan pilihan.
Dengan aksi ini, kami Koalisi Pilih Pulih menyatakan sikap dan seruan sebagai berikut:

  1. Kami akan terus bersuara dan mengajak publik untuk terus bersuara tentang berbagai krisis yang terjadi di Indonesia. Kebijakan ekonomi ekstraktif yang semakin mengukuhkan kuasa oligarki telah melahirkan krisis iklim, pemiskinan, perampasan ruang hidup petani, nelayan, perempuan, masyarakat adat, masyarakat miskin perkotaan, dan kelompok marjinal lainnya. Kondisi ini semakin buruk bagi masa depan anak muda, terlebih diperparah dengan komersialisasi pendidikan yang membatasi akses anak-anak Indonesia terhadap hak atas pendidikan yang murah dan berkualitas.
  2. Kami akan terus lantang berteriak atas pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi, pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM masa lalu tidak juga dituntaskan, sementara pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi. Kami mengajak publik untuk terus menuntut negara menuntaskan pelanggaran HAM dan menghapus impunitas; negara harus mengakui adanya pelanggaran HAM dan mengadili pelakunya.
  3. Menyerukan kepada publik untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai momentum mendesak kepemimpinan Indonesia ke depan untuk lepas dari kepentingan oligarki, serta untuk memastikan pemulihan krisis multidimensi yang terjadi. Pulih dari kerusakan lingkungan dan krisis iklim, pulih dari ketimpangan agraria, pulih dari berbagai kebijakan yang diskriminatif.
  4. Mendesak pemerintahan yang akan datang menjalankan transisi energi yang berkeadilan demi mengatasi krisis iklim. Jalankan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berhenti kecanduan dengan bahan bakar fosil, stop solusi palsu!
  5. Mendesak pemerintahan yang akan datang menghentikan ekspansi pembangunan berbasis lahan skala luas untuk mencapai nol deforestasi, melindungi hutan dan lahan gambut yang tersisa terkhusus di wilayah tanah Papua, memulihkan wilayah- wilayah kritis dan sejalan dengan perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat.
  6. Mendesak pemerintahan yang akan datang menghentikan segala bentuk diskriminasi, serta memastikan pembangunan yang inklusif sehingga seluruh elemen masyarakat khususnya kelompok marjinal dari berbagai spektrum gender dan orientasi seksual, kelompok minoritas agama dan ras, masyarakat adat dan kelompok difabel dapat selalu dilibatkan aktif dalam pembangunan.
  7. Melampaui pemilu, kami akan terus memilih bersuara dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat partisipasi politik rakyat, agar tujuan demokrasi yang sesungguhnya untuk memastikan jaminan terpenuhinya hak-hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas kesejahteraan, hak atas keselamatan dan hak atas pendidikan dapat terwujud, demi generasi hari ini dan generasi yang akan datang.

 

*Rilis Koalisi PILIH PULIH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *