Soal Hilirasi Nikel, Aliansi Sulawesi Tantang Luhut, Bahlil, dan Gibran

Soal Hilirasi Nikel, Aliansi Sulawesi Tantang Luhut, Bahlil, dan Gibran

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Capres-Cawapres hingga Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berdebat soal hilirisasi nikel. Aliansi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi pun menantang mereka berdebat terbuka.

Tantangan ini ditujukan kepada Calon Wakil Presiden No 2 Gibran Rakabuming, Bahlil, dan Luhut. Ketiganya berargumen bahwa hilirisasi sudah pada jalur yang benar dan berdampak baik pada masyarakat.

“Mengamati perbincangan seputar hilirisasi tambang nikel di media, kami perlu merespon para menteri yang kerap mengatakan bahwa hilirisasi nikel di Indonesia itu baik. Kami pun mengajak Menteri Luhut, Bahlil, bahkan Cawapres 02, Gibran untuk berdebat secara terbuka soal manfaat industri nikel di Sulawesi. Tunjukkan data-data terkait dampak positif hilirisasi nikel, khususnya bagi masyarakat dan lingkungan Sulawesi,” ucap Direktur WALHI Sulawesi Tengah, Sunardi melalui rilis pers pada Senin (29/1/2024).

Menurutnya selama 3 tahun terakhir hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah buruk bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal, baik di area pertambangan maupun di sekitar pabrik. Kondisi ini juga harus dilihat dan dihitung sebagai dampak hilirisasi mineral nikel di Indonesia.

Ia menjabarkan hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah berdampak pada banyak hal, mulai dari pencemaran air, udara, kehancuran hutan, hingga gangguan kesehatan masyarakat dan penurunan pendapatan masyarakat lokal.

Kondisi pekerja tambang dan industri nikel juga sangat memprihatinkan. Ribuan tenaga kerja lokal harus bekerja dengan standar keselamatan kerja yang rendah, upah yang tidak sesuai dengan resiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi, dan sistem kerja kontrak yang membuat para pekerja harus bekerja non stop agar mendapat penghasilan yang tinggi.

“Tingginya angka kecelakaan kerja menjadi bukti bahwa kondisi buruh pabrik nikel sangat memprihatinkan. Juga termasuk banyak buruh-buruh smelter nikel di Morowali harus berhenti kerja karena tidak tahan dengan resiko yang tinggi sementara upah mereka sangat rendah. Hal itu yang perlu kami perdebatkan dengan Luhut dan Gibran” terang Sunardi.

Polusi Udara dan Polusi Air yang Disebabkan oleh Industri Pengolahan Nikel di Morowali, Sulawesi Tengah (Foto: WALHI Sulsel)

Direktur Walhi Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, menyebutkan di daerahnya dampak masifnya hilirisasi nikel adalah pencemaran lingkungan dan ancaman penggusuran kebun-kebun petani.

Pemantauan WALHI Sulsel menunjukkan sungai-sungai di sekitar pabrik dan tambang nikel di Sulsel telah tercemar logam berat. Ini berbahaya karena air sungai yang tercemar tersebut bermuara hingga ke danau dan laut.

Kemudian, hutan hujan di Sulsel terancam hilang karena pertambangan nikel. Bahkan kebun-kebun petani dan perempuan di Sulsel terancam tergusur akibat ekspansi tambang nikel dalam satu tahun terakhir.

“Oleh karena itu, kami ingin sekali mengajak debat secara terbuka mengenai bahaya hilirisasi nikel. Agar dirinya tidak asal mengatakan bahwa hilirisasi itu sangat menguntungkan, bahkan menghina orang-orang yang menentang proyek hilirisasi nikel”, jelas Al Amin.

Sulawesi Tenggara tak luput dengan dari dampak ini. Direktur Walhi Sulawesi Tenggara, Andi Rahman, menyebutkan hilirisasi nikel mengakibatkan deforestasi, pencemaran udara dan air. Penggunaan PLTU captive pada smelter nikel di Sultra mengakibatkan penderita penyakit ispa meningkat. Selain itu pencemaran laut akibat sedimentasi juga makin meluas, yang berdampak bagi penurunan hasil tangkapan nelayan.

“Yang tidak kalah penting adalah saat ini terdapat tiga puluhan perempuan di Kabupaten Konawe Selatan yang terancam dikriminalisasi oleh perusahaan dan kepolisian karena menolak pertambangan nikel. Semua itu adalah bukti bahwa hilirisasi adalah proyek yang sangat mengerikan bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat”, kata dia.

Sulteng Sultra, dan Sulsel selama ini dikenal sebagai tiga dari empat provinsi kaya nikel. Satu provinsi lainnya adalah Maluku Utara. Data Kementerian ESDM tahun 2020 menyebutkan Cadangan nikel Indonesia sebagian besar (90 persen) tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Catatan Walhi 2021 sendiri menyebutkan perusahaan pertambangan nikel telah menguasai 639.403,26 hektar lahan konsesi untuk pertambangan yang tersebar di 3 provinsi itu.

Sumber: Betahita.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *